Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat

Kota Bima, Nusa Tenggara Barat / 21-06-1962

Islam

Hakim Konstitusi RI

Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar (Jurusan Hukum Internasional), 1986, Magister Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2004 (Hukum Pidana), dan Magister Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta, (Hukum Bisnis – tidak tamat). Pendidikan Penunjang Profesi Hukum Pasar Modal, 1994, Departemen Keuangan RI.

1. 1986-1987 Dosen luar biasa (Ahli Madya) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan mengajar mata kuliah Pengantar Hukum Internasional, Hukum Perjanjian International, Hukum Laut Internasional dan dosen luar biasa pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar dan Fakultas Syari’ah IAIN Alauddin Makassar untuk mata kuliah Hukum Internasional. 2. 1987 – 1990 Menjadi Asisten Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office OC. Kaligis & Associates Jakarta, yang secara khusus menangani bidang Non Litigasi, pembuatan kontrak & perjanjian - perjanjian dagang, investasi PMA, perburuhan, negosiasi dan lain-lain. Menangani perkara perdata litigasi bidang bisnis dan perbankan. Menangani beragam perkara yang memberikan pengalaman dan pemahaman mendalam untuk menyelesaikan masalah hukum dalam praktek terutama di bidang bisnis dan investasi. Pada tahun 1989, diangkat dan dilantik sebagai pengacara dalam lingkungan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 3. 1990 – 1997 Ikut mendirikan dan sebagai partner pada Law Firm SPJH & J (Sri Haryanti Akadijati, Poltak Hutajulu, Juniver Girsang, Hamdan Zoelva & Januardi S. Haribowo SH) menangani berbagai kasus penting dalam bidang bisnis, korporasi dan perbankan baik untuk Litigasi & Non Litigasi. Tahun 1994, diangkat dan dilantik sebagai advokat oleh Menteri Kehakiman RI, dan mendapat ijin selaku anggota Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai Konsultan Hukum di Bapepam. 4. 1997 – 2004 Mendirikan dan sebagai Managing Partner pada Hamdan, Sudjana, Januardi & Patners (HSJ & Partners) yang banyak menangani perkara-perkara bisnis, perbankan, investasi dan korporasi baik dalam bidang Litigasi maupun Non Litigasi, termasuk urusan kredit Sindikasi.

Mahkamah Konstitusi