QuickMenu Save Document
  •  
    		•
       
     
    		 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

    putusan MK
    Jadwal Sidang
    Berita MK

       Statistik Web
     Jumlah Pengunjung : 2584467
     Perkara Online : 169
     Pengunjung Saat ini : 3751
     
    Home  | Berita Bahasa  |  English
    		 
     
        

    Jumat, 23 Juli 2010
    		  

    PHPU Kab. Soppeng: Pemohon Tengarai Ada Politisasi Bantuan Pemerintah
    Tim Kuasa Hukum Pemohon membacakan pokok permohonan sengketa Pemilukada Kabupaten Soppeng, Jumat (23/7) di ruang sidang Pleno MK.
    Jakarta, MK Online - Mahkamah Konstitusi (MK) menyidangkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah kab. Soppeng yang dimohonkan oleh pasangan Andi Kaswadi Razak-Andi Rizal Mappatunru, Jumat (23/07) di Ruang Sidang Pleno MK.

    Dalam permohonannya, Pemohon memdalilkan bahwa telah terjadi politisasi bantuan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. ”Politisasi itu digunakan untuk mendukung salah satu calon dalam proses pemilukada kab. Soppeng,” tutur Irwan, kuasa hukum Pemohon kepada Majelis Sidang Panel MK.

    Selanjutnya, Pemohon juga mendalilkan telah terjadi kecurangan bantuan yang lainnya yang bisa dikategorikan politik uang. Hal itu dikamuflasekan sebagai bantuan dengan jalan melalui birokrasi.

    ”Keberpihakan PNS kepada pasangan incumbent begitu kuat. Akibatnya melalui jalan itu, bantuan dana untuk pemerintah untuk guru mengaji, imam masji serta RT dan RW mengalir banyak. Modus itu merupakan kecurangan berupa politik uang. Lebih lanjut hal itu diberikan saat hari tenang,” lanjutnya.

    Oleh karena itu, Pemohon meminta kepada MK untuk membatalkan Surat Keputusan hasil rekapitulasi suara KPU Kab. Soppeng. Ditengarai juga oleh Pemohon, proses penghitungan tidak dilakukan dengan benar karena pihaknya memiliki bukti formulir C-1 dari saksinya yang tidak sesuai dengan hasil hitung KPU Kab. Soppeng.

    Sementara itu, Majelis Hakim Panel MK memberikan kesempatan pada pihak Temohon yakni KPUD dan juga pihak Terkait untuk memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon. Karena keduanya belum siap, MK akan melanjutkan pembacaan jawaban atar permohonan tersebut pada sidang selanjutnya, Selasa (27/07) pukul 10.30 WIB. (RN Bayu Aji)

    INDEKS BERITA
    01. MK Tolak Seluruh Permohonan PHPU Kepala Daerah Kab. Malang
    02. MK Tolak PHPU Kota Palu
    03. Dua Kali Mangkir di Persidangan, Permohonan PHPU Kab. Mamuju Gugur
    04. PHPU Kab. Halmahera Utara: Termohon Disinyalir Palsukan Tanda Tangan Mantan Ketua KPU
    05. PHPU Kepala Daerah Kab. Mamuju Utara: Pemohon Minta Pemungutan Suara Ulang Seluruh TPS
       
    		    
    		 
         
    2008 mahkamah konstitusi


    Untuk mendapatkan tampilan terbaik situs ini
    gunakan resolusi 1024x768 dan browser IE atau Firefox
    		  
    E-mail : webmaster@mahkamahkonstitusi.go.id