Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
 
24
Apr
2014
17:30 WIB
Nomor
:
32/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Tahun 2013
Pemohon
:
H. Feriyanto Mayulu dan H. Abdurrahman Abubakar Bahmid (Pasangan Calon Nomor Urut 1) Kuasa pemohon: Sulistyowati, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Putusan Akhir
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
996
Kata Kunci
:
hasil penghitungan suara; pemilihan umum; surat suara; kotak suara; pemilukada; daftar pemilih; Panwaslu; Daftar Pemilih Tetap; pemilukada; pemilih; pasangan calon; penghitungan suara; rekapitulasi; TPS; DPT; KPPS; pelanggaran; anggota KPU; Feriyanto Mayulu; Abdurrahman Abubakar Bahmid; Sulistyowati; erselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo; Provinsi Gorontalo; Komisi Pemilihan Umum Gorontalo; KPU Gorontalo; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05;Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 06.
File Pendukung
:
24
Apr
2014
17:10 WIB
Nomor
:
33/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013
Pemohon
:
H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Inrawanto Hasan (Bakal Pasangan Calon) Kuasa Pemohon: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk
Amar Putusan
:
Putusan Akhir
Status
:
Sela / Provisi
Di Unduh
:
998
Kata Kunci
:
hasil penghitungan suara; 2013; pemilihan umum; surat suara; kotak suara; pemilukada; daftar pemilih; Panwaslu; Daftar Pemilih Tetap; pemilukada; pemilih; pasangan calon; penghitungan suara; rekapitulasi; TPS; DPT; KPPS; pelanggaran; anggota KPU; Adhan Dambea; Inrawanto Hasan; Yusril Ihza Mahendra; Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo; Provinsi Gorontalo; Komisi Pemilihan Umum Gorontalo; KPU Gorontalo.
File Pendukung
:
24
Apr
2014
16:50 WIB
Nomor
:
28/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
pengujian materiil konsiderans (“Menimbang”) huruf b, Pasal 1 angka 4 dan angka 5, Pasal 15 ayat (2) huruf i, Pasal 18B, Pasal 18C ayat (2) huruf d dan ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27A ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (13) dan ayat (14) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Pemohon
:
Muhammad Joni, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ketetapan
Status
:
-
Di Unduh
:
996
Kata Kunci
:
ketetapan; penarikan kembali; pencabutan; Muhammad Joni, SH; Perpu MK; pengujian materiil konsiderans; Muhammad Joni, S.H., M.H., DR. Khairul Alwan Nasution, M.M; Fakhrurrozi; Zulhaina Tanamas, S.H; Triono Priyo Santoso, S.H; Baginda Dipamora Siregar, S.H; Irwan Syahrizal, S.Sn., S.H., M.H;
File Pendukung
:
24
Apr
2014
16:46 WIB
Nomor
:
109/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
PT. Daya Radar Utama Kuasa Pemohon: Muhammad Idris, AS., S.E., S.H. dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
-
Di Unduh
:
1001
Kata Kunci
:
PT Daya Radar Utama; Muhammad Idris; Kepailitan dan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; PKPU; Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004; Debitor; Kreditor;
File Pendukung
:
24
Apr
2014
16:40 WIB
Nomor
:
104/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Perkasa Kentjana Putra Kuasa Pemohon: Adi Wirajaya, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak dapat diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
1001
Kata Kunci
:
Pengujian Undang Undang; Tata Cara Perpajakan; Lelang; PT Bank Niaga; Pejabat Lelang; Risalah Lelang; Pengujian Formil; I Putu Anwisuka.
File Pendukung
:
24
Apr
2014
16:27 WIB
Nomor
:
55/PUU-XI/2013 (Pemohon 1)
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Antasari Azhar, S.H.,M.H. Kuasa Pemohon: Kurniawan Adi Nugroho, S.H, dkk
Amar Putusan
:
Ditolak seluruhnya
Status
:
-
Di Unduh
:
1001
Kata Kunci
:
Pemanggilan; Pemeriksaan; Penggeledahan; Penangkapan; Penahanan; Kejaksaan; Jaksa Agung; Tindak Pidana; Antasari Azhar; Komisi Pemberantasan Korupsi; improper influences; equality before the law; integrated justice system; justice delayed justice denied; independent of judiciary; hak-hak sipil dan politik; costante justitie; Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; the rule of law; Frans Hendra Winarta; equal treatment; wewenang; kode etik; Irman Putra Sidin; Melky Tobing; Lembaga Permasyarakatan; barang bukti; bareskrim polri; constitutional complaint; constitutional review; lembaga swadaya masyarakat; guidelines on the role prosecutor; International Association of prosecutor; Andi Hamzah; forum previlegiantum; Indriyanto Seno Adji; officium nobile
File Pendukung
:
24
Apr
2014
16:27 WIB
Nomor
:
55/PUU-XI/2013 (Pemohon 2 & 3)
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Andi Syamsuddin Iskandar, S.H. 2. Organisasi Masyarakat Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) diwakili oleh H. Boyamin dan Supriyadi Kuasa Pemohon: Kurniawan Adi Nugroho, S.H, dkk
Amar Putusan
:
Tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1029
Kata Kunci
:
Pengujian undang Undang; Kejaksaan; sistem peradilan pidana; Izin Jaksa Agung; Tindakan Kepolisian; Perlindungan; diskriminasi; Penegakan hukum; Jaksa Agung
File Pendukung
:
07
Apr
2014
12:00 WIB
Nomor
:
7/PHPU.D-XII/2014
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2013 Putaran Kedua
Pemohon
:
H. Desri Ayunda, S.E., MBA dan Prof. Dr. Ir. H. James Hellyward, MS (Pasangan Calon Nomor Urut 3) Kuasa Pemohon: Benzani, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1002
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah;Kota Padang;Provinsi Sumatera Barat;Tahun 2014; Putaran Kedua;H. Desri Ayunda, SE. MBA; Prof. Dr. Ir. H. james Hellyward, MS; Nomor Urut 3; Komisi Pemilihan Umum Kota Padang; H. Malyedi, S.P.; Ir. H. Emzalmi, M.Si.;Nomor Urut 10;incumbent;Rekapitulasi;PPS
File Pendukung
:
07
Apr
2014
11:25 WIB
Nomor
:
80/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Herdaru Manfa Luthfie 2. Fajar Kurniawan Kuasa Pemohon: Agung Pribadi, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak dapat diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
999
Kata Kunci
:
Pengujian; konstitusional; legal standing; pemerintah; Herdaru Manfa Luthfie; Fajar Kurniawan; Agung Pribadi; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; pejabat; lembaga negara; Mahkamah Agung; DPR; Presiden; hakim konstitusi; uji kelayakan; transparan, partisipatif; rekrutmen; seleksi; pemilihan; pengajuan; konstitusi;perpu; panel ahli;
File Pendukung
:
03
Apr
2014
16:39 WIB
Nomor
:
24/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
PT Indikator Politik Indonesia sebagai Pemohon I sampai dengan para Pemohon V Kuasa Pemohon: Andi Syafrani, S.H., MCCL., dkk
Amar Putusan
:
dikabulkan
Status
:
-
Di Unduh
:
1001
Kata Kunci
:
Election Law-Indonesia; Elections-Indonesia-2014; Political participation-Indonesia; Civil rights; Freedom of information; Election forecasting-Indonesia; Public opinion polls; Voting research; Quick Count; Constitutional; UU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Pengumuman Hasil Jajak Survei Pemilu; Pengumuman Hasil Jajak Pendapat tentang Pemilu; Dilarang Pada Masa Tenang; Pengumuman dilakukan paling cepat 2 jam setelah selesai pemungutan suara; quick count; pengumuman hasil survei tidak dilarang; freedom of information; jajak pendapat atau survei adalah ilmu; ilmu penelitian publik; quick count harus independen; pengumuman quick count pada masa tenang tidak bertentangan dengan UUD
File Pendukung
:
< 1 ... 94 95 96 97 98 99 100 ... 250 >