Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
 
26
Mar
2014
16:06 WIB
Nomor
:
9/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Mardani H. Maming, S.H. Kuasa Pemohon: Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H.,dkk
Amar Putusan
:
ditolak seluruhnya
Status
:
-
Di Unduh
:
1002
Kata Kunci
:
Electrification-Indonesia, Energy policy-Indonesia, Electric utilities-Law and legislation-Indonesia-South Kalimantan-Tanah Bumbu, Electric utilities-privatization-Indonesia, Electric utilities-Unbundling (Marketing)-Indonesia, Electricity consumption, Electric power distribution, Electric power-plants, Coal-fire power-plants, Central-local government relations-Indonesia, Local government-law and legislation, Ketenagalistrikan, Krisis listrik, Tenaga listrik-distribusi, Pembangkit Tenaga Listrik-Batu bara; UU Ketenagalistrikan; PLN, penguasaan negara; batasan usaha penyediaan tenaga listrik; penyediaan tenaga listrik oleh BUMN dan BUMD; kepentingan umum; distribusi tenaga listrik; kebutuhan tenaga listrik; usaha penyediaan listrik
File Pendukung
:
20
Mar
2014
16:20 WIB
Nomor
:
108/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra
Amar Putusan
:
tidak dapat diterima dan ditolak
Status
:
-
Di Unduh
:
1137
Kata Kunci
:
Election law-Indonesia, Judicial review, Presidents-Indonesia-Election-2014, Presidential candidates, Political rights, Right of political participation, Political parties, Crescent Star Party, Presiden -Pemilihan Umum-2014, Partai politik, Hak politik, Partai Bulan Bintang.
File Pendukung
:
20
Mar
2014
15:51 WIB
Nomor
:
99/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Agus, SH sebagai Pemohon I; 2. Didik Qurniawan sebagai Pemohon II.
Amar Putusan
:
ditolak seluruhnya
Status
:
-
Di Unduh
:
992
Kata Kunci
:
Labor laws and legislation, Conflict of law-Labor disputes, Labour courts-Indonesia, Industrial relations, Executions (Law), Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Perburuhan, Sengketa antara buruh dan majikan, Pengadilan Hubungan Industrial, Eksekusi.
File Pendukung
:
18
Mar
2014
16:02 WIB
Nomor
:
72/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Elwen Roy Pattiasina, S.E., M.M; 2. Abdul Rahman Djabumona Kuasa Pemohon: Anthoni Hatane, SH., MH., dkk
Amar Putusan
:
ditolak seluruhnya
Status
:
-
Di Unduh
:
1019
Kata Kunci
:
Election law-Indonesia-Kepulauan Aru-2014, Local elections-Indonesia, Local government-Law and legislation-Indonesia, Mayor elections-Kepulauan Aru-Indonesia, Recall, Pemilihan Umum Kepala Daerah-Kepulauan Aru, Pemilukada-Walikota-Wakil Walikota-Kepulauan Aru, Penggantian antar waktu, Pemberhentian kepala daerah, Pemberhentian wakil kepala daerah, Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah bersamaan, Penggantian kepala daerah, Penggantian wakil kepala daerah, Penggantian kepala daerah dan wakil kepala daerah, Perolehan suara terbanyak kedua, Penggantian oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua.
File Pendukung
:
18
Mar
2014
15:52 WIB
Nomor
:
61/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Taufiq Hasan
Amar Putusan
:
ditolak seluruhnya
Status
:
-
Di Unduh
:
997
Kata Kunci
:
Elections-Indonesia; Election law-Indonesia; Voters-rules and legislation-Indonesia; Voters-voting behavior; Political rights; Pemilihan Umum-Indonesia; Hukum pemilihan umum-Indonesia; Pemilihan Umum-Undang-Undang dan peraturan; Batas usia pemilih; Hak pilih; Hak politik; Pemilih-Undang-Undang dan peraturan.
File Pendukung
:
12
Mar
2014
16:26 WIB
Nomor
:
74/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Meyce Dwi Wahyuni, S.H Kuasa Pemohon: Arief Ariyanto, S.H.,dkk
Amar Putusan
:
ditolak
Status
:
-
Di Unduh
:
996
Kata Kunci
:
UU Penyelenggara Pemilu; UU 15 Tahun 2011; Meyce Dwi Wahyuni; perlakuan khusus; tindakan khusus sementara; affirmative action; diskriminasi terhadap wanita; penghapusan diskriminasi terhadap perempuan; partisipasi dalam politik; critical mass; tiga puluh persen; 30%; jumlah minimal keterwakilan; perbedaan perempuan dan laki-laki; sesleksi anggota KPU; pemilihan anggota KPU; komposisi keanggotaan KPU; keterwakilan perempuan dalam KPU; diskriminasi positif; positive discrimination; faktor sosiologis; petafsiran sosiologis; KPUD Kepahiang;
File Pendukung
:
12
Mar
2014
16:08 WIB
Nomor
:
20/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik., dkk sebagai Pemohon I s.d Pemohon XXX Kuasa Pemohon: Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., dkk
Amar Putusan
:
dikabulkan seluruhnya
Status
:
-
Di Unduh
:
992
Kata Kunci
:
UU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; bakal calon perempuan; daftar bakal calon; affirmative action; reverse discrimination; kesetaraan gender; level playing-field; setiap tiga orang bakal calon terdapat satu orang calon perempuan; kuota perempuan; 30 persen kuota perempuan; mengutamakan bakal calon perempuan; persebaran suara sama; diutamakan perempuan
File Pendukung
:
06
Mar
2014
16:10 WIB
Nomor
:
186/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013
Pemohon
:
KH. Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Muhammad Natsir Thaib Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Nomor Urut 5; Kuasa Pemohon: AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.,dkk
Amar Putusan
:
Putusan Akhir
Status
:
-
Di Unduh
:
996
Kata Kunci
:
Provinsi Maluku Utara; Tahun 2013;KH. Abdul Gani Kasuba, Lc.;Muhammad Natsir Thaib ;Nomor Urut 5; Ahmad Hidayat Mus, S.E.;Dr. Ir. Hasan Haji Doa, MT ; Nomor Urut 3; Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara;Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 ; Pemilukada Putaran Kedua ;rekapitulasi; KPPS; PPS; PPK; KPU;sistematis, terstruktur, dan masif;pelanggaran;Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;money politic;DPT
File Pendukung
:
06
Mar
2014
15:18 WIB
Nomor
:
30/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. PT Exertainment Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Martin Darby Presiden Direktur Sebagai Pemohon I; 2. PT Fitindo Sehat Sempurna, dalam hal ini diwakili oleh Nurlinda Paramita Direktur Utama Sebagai Pemohon II; 3. PT Adhia Relaksindo, dalam hal ini diwakili oleh Nurlinda Paramita Direktur Utama Sebagai Pemohon III 4. Aero Sutan Aswar sebagai Pemohon IV serta para Pemohon V sampai dengan para Pemohon XI Kuasa Pemohon: Denny Kailimang, S.H.,M.H., dkk
Amar Putusan
:
ditolak seluruhnya
Status
:
-
Di Unduh
:
997
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Pasal 42 ayat (2) huruf i; olahraga; pusat kebugaran; fitness center;pajak hiburan;Sistem Keolahragaan Nasional
File Pendukung
:
06
Mar
2014
15:05 WIB
Nomor
:
36/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
I Made Sudana, S.H
Amar Putusan
:
tidak dapat diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
1021
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Hukum Acara Pidana;Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;Mahkamah Agung; peninjauan kembali; KUHAP; novum; due process of law; Cholidin Nasir; I Made Sudana
File Pendukung
:
< 1 ... 94 95 96 97 98 99 100 ... 248 >