Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
 
12
Feb
2014
15:56 WIB
Nomor
:
185/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013
Pemohon
:
Asmauddin H, S.E. dan Salihin A. Pthn. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013, (Nomor Urut 4) Kuasa Pemohon: Arteria Dahlan, S.T., S.H., dkk
Amar Putusan
:
Putusan Akhir
Status
:
-
Di Unduh
:
1425
Kata Kunci
:
Kota Subulussalam; Tahun 2013;Asmauddin H, S.E.;Salihin A. Pthn;Nomor Urut 4;Merah Sakti, S.H.;Drs. Salmaza;Nomor Urut 3;KTP;DPT;KPPS;Pelanggaran;terstruktur, sistematis dan masif;keterlibatan Kepala Desa
File Pendukung
:
12
Feb
2014
15:45 WIB
Nomor
:
184/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013
Pemohon
:
H. Affan Alfian, S.E dan Pianti Mala, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013, (Nomor Urut 1) Kuasa Pemohon: Arteria Dahlan, S.T., S.H., dkk
Amar Putusan
:
Putusan Akhir
Status
:
-
Di Unduh
:
1424
Kata Kunci
:
Kota Subulussalam;Tahun 2013;H. Affan Alfian, S.E;Pianti Mala;Nomor Urut 1;Merah Sakti, S.H;Drs. Salmaza;Nomor Urut 3;Penetapan;Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam;Kecamatan Simpang Kiri;KECAMATAN PENANGGALAN;KECAMATAN RUNDENG;KECAMATAN SULTAN DAULAT;KECAMATAN LONGKIP;Penghitungan Suara Ulang;PPS;KPPS; terstruktur, sistematis dan masif
File Pendukung
:
12
Feb
2014
15:27 WIB
Nomor
:
89/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Firman Ramang Putra Kuasa Pemohon: Mohammad Yusuf Hasibuan, S.H.
Amar Putusan
:
ditolak seluruhnya
Status
:
-
Di Unduh
:
1430
Kata Kunci
:
Firman Ramang Putra; menyimpan narkotika; menggunakan narkotika; menyalurkan narkotika
File Pendukung
:
12
Feb
2014
15:20 WIB
Nomor
:
81/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Rr. Kamarijah Kuasa Pemohon: Subali, S.H., Tri Nurtaufan, S.H., dan Haryanti, S.H.
Amar Putusan
:
tidak dapat diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
1427
Kata Kunci
:
Kepemilikan Tanah Bekas Perusahaan Milik Belanda; Nasionalisasi; konversi; hak barat; hak pakai; hak guna usaha; hak guna bangunan; kantor pertanahan; kereta api indonesia; pihak ketiga; pemegang hak atas tanah; nederlandsch indische; vereniging
File Pendukung
:
12
Feb
2014
15:10 WIB
Nomor
:
79/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
dr. Salim Alkatiri
Amar Putusan
:
tidak dapat diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
1429
Kata Kunci
:
Pengujian; konstitusional; legal standing; pemerintah; Salim Alkatiri; Kawasan Ekonomi Khusus; Kabupaten Buru Selatan; Provinsi Maluku; pengadilan;
File Pendukung
:
30
Jan
2014
16:52 WIB
Nomor
:
94/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Muhammad Joni, SH., M.H 2. DR. Khairul Alwan Nasution, M.M 3. Fakhrurrozi 4. Mukhlis Ahmad, S.H 5. Zulhaina Tanamas, S.H 6. Triono Priyo Santoso, S.H 7. Hadi Ismanto, SH 8. Baginda Dipamora Siregar, SH
Amar Putusan
:
Tidak dapat diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
1425
Kata Kunci
:
perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi
File Pendukung
:
30
Jan
2014
16:47 WIB
Nomor
:
93/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
dr. Salim Alkatiri
Amar Putusan
:
Tidak dapat diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
1424
Kata Kunci
:
perubahan undang-undang mahkamah konstitusi
File Pendukung
:
30
Jan
2014
16:40 WIB
Nomor
:
92/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. 2. Heru Widodo, S.H., M.Hum. 3. Dorel Almir, S.H., M.Kn. 4. Daniel Tonapa Masiku, S.H. 5. Supriadi Adi, S.H. 6. Syamsuddin, S.H. 7. Dhimas Pradana, S.H. 8. Robikin Emhas, S.H., M.H. 9. Nurul Anifah, S.H. 10.Samsul Huda, S.H., M.H. 11.Hartanto, S.H. 12.Syarif Hidayatullah, S.H., MBA.
Amar Putusan
:
Tidak dapat diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
1421
Kata Kunci
:
Panel Ahli; Kekuasaan kehakima; Majelis Kehormatan; Kode Etik; Pedoman Perilaku Hakim Konstitus; Perppu Nomor 1 Tahun 2013; Gustav Radbruc; Kemanfaatan; Kepastian; The rule of law principles; Cacat Formil; Cacat Materiil; Doktor Ilmu Hukum
File Pendukung
:
30
Jan
2014
16:35 WIB
Nomor
:
91/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Habiburokhman, S.H., M.H.
Amar Putusan
:
Tidak dapat diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
1428
Kata Kunci
:
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003; Mahkamah Konstitusi; Syarat Dikeluarkannya Perppu; hierarki Peraturan Perundangundangan; kegentingan yang memaksa; Perppu; status hukum baru; Pasal 28C ayat (1) UUD 1945; mengembangkan diri; tindak pidana korupsi; Cacat Formil; tertangkap tangan; preseden; Cacat Materiil; Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi
File Pendukung
:
30
Jan
2014
16:29 WIB
Nomor
:
90/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal I angka 2 Pasal 15 ayat (2) huruf i, ayat (3) huruf f; angka 7 Pasal 27A ayat (1) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7, Pasal 24B dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Safruddin, S.H.
Amar Putusan
:
Ketetapan
Status
:
-
Di Unduh
:
1418
Kata Kunci
:
Pasal I angka 2; Pasal 15 ayat (2) huruf i, ayat (3) huruf f; angka 7; Pasal 27A ayat (1) dan ayat (7); Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003; Mahkamah Konstitusi; Pasal 7; Pasal 24B; Pasal 27; Syarat dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi; Hakim Agung; Hakim Konstitusi;
File Pendukung
:
< 1 ... 94 95 96 97 98 99 100 ... 246 >