Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
 
26
Apr
2017
13:27 WIB
Nomor
:
29/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara
:
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017
Pemohon
:
1.H. Abd. Rasad 2.H. Rajab Marwan Kuasa Pemohon : Sirra Prayuna, S.H., dkk
Amar Putusan
:
1.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2.Menyatakan batal Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/02/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di: 1)TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang; 2)TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang; 3)TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib; 4)TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon; 5)TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren; 3.Memerintahkan kepada KIPKabupaten Gayo Lues untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 di: 1)TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang; 2)TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang; 3)TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib; 4)TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon; 5)TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren; dalam jangka waktu paling lama 30(tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan
Status
:
Sela / Provisi
Di Unduh
:
1192
Kata Kunci
:
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017
File Pendukung
:
26
Apr
2017
12:28 WIB
Nomor
:
28/PHP.KOT-XV/2017
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Walikotadan Wakil Walikota KotaYogyakarta Tahun 2017
Pemohon
:
1.Imam Priyono D Putranto, S.E., M.Si 2.Achmad Fadli Kuasa Pemohon : Sirra Prayuna, S.H.,dkk
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1202
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Walikotadan Wakil Walikota KotaYogyakarta Tahun 2017
File Pendukung
:
26
Apr
2017
11:52 WIB
Nomor
:
13/PHP.GUB-XV/2017
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
Pemohon
:
1.Dr. Suhardi Duka, M.M. 2.H. Kalma Katta, S. Sos., M.M. Kuasa Pemohon : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1223
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
File Pendukung
:
26
Apr
2017
11:19 WIB
Nomor
:
10/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Tahun 2017
Pemohon
:
1.Karel Murafer, S.H, M.A. 2.Yance Way, S.E, M.M. Kuasa Pemohon : Yance Salambauw, S.H., M.H.,dkk
Amar Putusan
:
1.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2.Menyatakan batalSurat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, bertanggal 25 Februari 2017 sepanjang berkenaan perolehan suara di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah; 3.Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 di satu TPS, yaitu TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan
Status
:
Sela / Provisi
Di Unduh
:
1202
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Tahun 2017
File Pendukung
:
05
Apr
2017
15:45 WIB
Nomor
:
9/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Dr. Ahars Sulaiman, S.H., M.H., M.Kn Kuasa Pemohon : Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.,dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan Permohon Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1151
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
File Pendukung
:
05
Apr
2017
15:33 WIB
Nomor
:
102/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Fedhli Faisal Kuasa Pemohon : Resa Indrawan Samir, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1145
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
File Pendukung
:
05
Apr
2017
15:20 WIB
Nomor
:
87/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Dendy Prayitno 2.Hendrik Bode 3.Kadari 4.Sutrisno 5.Soewandi 6.Yoppi Mamesah 7.Sunowo 8.Mochammad Subekti 9.M. Sholikin 10.Usman 11.Adi Susanto 12.Wagiman Hadi Prajitno 13.Moch. Sarbini Kuasa Pemohon : Chamdani, S.H. S.E., M.Si., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan para Pemohon gugur
Status
:
Gugur
Di Unduh
:
1160
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
File Pendukung
:
05
Apr
2017
15:14 WIB
Nomor
:
137/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI 2.Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara 3.Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh 4.Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan 5.Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung 6.Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi 7.Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi 8.Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung 9.Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung 10.Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten 11.Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat 12.Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat 13.Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat 14.Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah 15.Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah 16.Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 17.Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur 18.Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur 19.Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, Provinsi Bali 20.Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah 21.Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
Amar Putusan
:
1. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon VIII, Pemohon XVIII, Pemohon XIX, Pemohon XXI, Pemohon XXIII, Pemohon XXIV, Pemohon XXXVI, Pemohon XL sampai dengan Pemohon XLVII, tidak dapat diterima; 2. Menyatakan permohonan Pemohon II sampai dengan Pemohon VI, Pemohon IX sampai dengan Pemohon XV, Pemohon XVII, Pemohon XXII, Pemohon XXVI sampai dengan Pemohon XXIX, Pemohon XXXI sampai dengan Pemohon XXXV, dan Pemohon XXXVII sampai dengan Pemohon XXXIX sepanjang pengujian Pasal 9; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 13; Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 15; Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 21; Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), tidak dapat diterima; 3. Mengabulkan permohonan Pemohon II sampai dengan Pemohon VII, Pemohon IX sampai dengan Pemohon XVII, Pemohon XX, Pemohon XXII, Pemohon XXV sampai dengan Pemohon XXXV, dan Pemohon XXXVII sampai dengan Pemohon XXXIX sepanjang pengujian Pasal 251 ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) serta ayat (4) sepanjang frasa “...pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat“ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4. Menyatakan frasa “Perda Kabupaten/Kota dan” dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4), frasa “Perda Kabupaten/Kota dan/atau” dalam Pasal 251 ayat (3), dan frasa “penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan” dan frasa “Perda Kabupaten/Kota atau” dalam Pasal 251 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Menolak permohonan Pemohon VII, Pemohon XVI, Pemohon XX, Pemohon XXV, dan Pemohon XXX sepanjang pengujian Pasal 9; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 13; Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 15; Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 21; Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
1652
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
File Pendukung
:
05
Apr
2017
14:11 WIB
Nomor
:
132/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Robby Abbas Kuasa Pemohon : Heru Widodo, S.H., M.Hum., dkk
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1148
Kata Kunci
:
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
File Pendukung
:
05
Apr
2017
13:47 WIB
Nomor
:
8/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 38 ayat (1) juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Rusdi 2.Arifin Nur Cahyono Kuasa Pemohon : Budi Satria Dewantoro, S.H.
Amar Putusan
:
1.Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2.Permohonan Nomor 8/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian Pasal 38 ayat (1) juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3.Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
1121
Kata Kunci
:
Pengujian Pasal 38 ayat (1) juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
File Pendukung
:
< 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 251 >