Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
 
03
Apr
2017
11:07 WIB
Nomor
:
5/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh Tahun 2017
Pemohon
:
1.H. Safriadi, S.H. 2.Sariman, S.P. Kuasa Pemohon : Samsudin, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
364
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh Tahun 2017
File Pendukung
:
03
Apr
2017
10:50 WIB
Nomor
:
4/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh Tahun 2017
Pemohon
:
1.Ridwan, S.Pd.I., M.M. 2.Abdul Rani Kuasa Pemohon : Sopian Adami, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
462
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh Tahun 2017
File Pendukung
:
03
Apr
2017
10:34 WIB
Nomor
:
3/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi Tahun 2017
Pemohon
:
1.Hamdi, S.Sos., M.M 2.H. Harmain, S.E., M.M Kuasa Pemohon : A. Ihsan Hasibuan, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
390
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi Tahun 2017
File Pendukung
:
03
Apr
2017
10:15 WIB
Nomor
:
2/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
Pemohon
:
1.Dr. H. Subroto., S.E., M.M 2.H. Nur Yahman., S.H. Kuasa Pemohon : Hermawi Taslim, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
391
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
File Pendukung
:
03
Apr
2017
09:51 WIB
Nomor
:
1/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Tahun 2017
Pemohon
:
1.M. Sabri, S.Sos, MM 2.Naspian Kuasa Pemohon : Raden Adnan, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
359
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Tahun 2017
File Pendukung
:
03
Apr
2017
00:35 WIB
Nomor
:
7/PHP.KOT-XV/2017
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Tahun 2017
Pemohon
:
1.Amos Lukas Watori, S.H. 2.Hj. Noorjannah Kuasa Pemohon : Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dkk
Amar Putusan
:
Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
365
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Tahun 2017
File Pendukung
:
28
Feb
2017
11:23 WIB
Nomor
:
2/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Suta Widhya, S.H. Kuasa Pemohon : -
Amar Putusan
:
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
2313
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
File Pendukung
:
28
Feb
2017
11:11 WIB
Nomor
:
109/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Gusti Kanjeng Ratu Hemas 2.Djasarmen Purba, S.H. 3.Ir. Anang Prihantoro 4.Marhany Victor Poly Pua Kuasa Pemohon : Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1357
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
File Pendukung
:
28
Feb
2017
11:01 WIB
Nomor
:
55/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Fuad Hadi, S.H., M.H Kuasa Pemohon : Arfa Gunawan, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
758
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang
File Pendukung
:
28
Feb
2017
10:47 WIB
Nomor
:
39/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Dolly Hutari P, S.E 2.Sutejo Kuasa Pemohon : Edu Hardi Ginting, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
946
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
File Pendukung
:
< 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 246 >