Nomor

:

64/PUU-XV/2017

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1.Drs. H. Akhmad Muqowam 2.Ir. H. Muhammad Mawardi 3.Drs. H.Abd.Rahman Lahabato 4.M.Syukur, S.H., M.H 5.Intsiawati Ayus, S.H., M.H 6.H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H 7.Taufik Nugraha, S.Kom Kuasa Pemohon : Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum, dkk

Amar Putusan

:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

1376

Kata Kunci

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

13/PUU-XV/2017

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1.Ir. H. Jhoni Boetja, S.E 2.Edy Supriyanto Saputro, Amd 3.Ir. Airtas Asnawi 4.Saiful 5.Amidi Susanto 6.Taufan, S.E. 7.Muhammad Yunus 8.Yekti Kurniasih, Amd. Kuasa Pemohon : -

Amar Putusan

:

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

Status

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

1903

Kata Kunci

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

66/PUU-XIV/2016

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Forum Kajian Hukum Dan Konstitusi (FKHK) Kuasa Pemohon : -

Amar Putusan

:

Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587) tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya

Status

:

Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)

Di Unduh

:

1360

Kata Kunci

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

47/PUU-XV/2017

Pokok Perkara

:

Permohonan Pengujian Pasal 79 ayat (3), Pasal 199 ayat (3), dan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1.Dr. Busyro Muqoddas 2.Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 3. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), 4.Indonesia Corruption Watch (ICW) Kuasa Pemohon : Muhamad Isnur, S.H.I. dkk

Amar Putusan

:

Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon

Status

:

Ditarik Kembali

Di Unduh

:

1335

Kata Kunci

:

Permohonan Pengujian Pasal 79 ayat (3), Pasal 199 ayat (3), dan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

46/PUU-XIV/2016

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1.Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti., M.S 2.Rita Hendrawaty Soebagio, M.Si 3.Dr. Dinar Dewi Kania 4.Dr. Sitaresmi Sulistyawati Soekanto 5.Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya, S.S., MBA 6.Dr. Sabriaty Aziz 7.Fithra Faisal Hastiadi, S.E., M.A. M.Sc., Ph.D 8.Dr. Tiar Anwar Bachtiar, S.S., M.Hum 9.Sri Vira Chandra D, S.S., MA Kuasa Pemohon : Evi Risna Yanti, S.H. M.Kn., dkk

Amar Putusan

:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

1448

Kata Kunci

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

83/PUU-XV/2017

Pokok Perkara

:

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Sugihartoyo, S.H., M.H. Kuasa Pemohon : Andy Firasadi, S.H., M.H., dkk

Amar Putusan

:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

1478

Kata Kunci

:

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

65/PUU-XV/2017

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemohon

:

Sukirno S.Si. Kuasa Pemohon : -

Amar Putusan

:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

1391

Kata Kunci

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

51/PUU-XV/2017

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Muhammad Sholeh, S.H Kuasa Pemohon : Imam Syafi''i, S.H., dkk

Amar Putusan

:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

1408

Kata Kunci

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

58/PUU-XV/2017

Pokok Perkara

:

pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1.Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si. 2.H. Damai Hari Lubis, S.H., M.H. Kuasa Pemohon : Abdullah Al Katiri, S.H., dkk

Amar Putusan

:

permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

1360

Kata Kunci

:

pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

52/PUU-XV/2017

Pokok Perkara

:

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1.Herdiansyah, S.H., M.H. 2.Ali Hakim Lubis,S.H. Kuasa Pemohon : Hisar Tambunan, S.H., M.H., dkk

Amar Putusan

:

Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

1348

Kata Kunci

:

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

File Pendukung

:

Klik Disini