Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
05
Feb
2015
16:16 WIB
Nomor
:
140/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Maryanto B.Sc., S.H. 2. H.F. Abraham Amos, S.H. 3. Johni Bakar, S.H.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1307
Kata Kunci
:
uu advokat; abraham amos;PERADI; melebihi tenggat yang ditentukan; hani adhani
File Pendukung
:
05
Feb
2015
16:11 WIB
Nomor
:
132/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu (P3MU) Kuasa Pemohon: Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H. dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
1207
Kata Kunci
:
Finance ; Public law And Legislation ; Budget Indonesia ; Indonesia - UU APBN ; Energy policy ; Kebijakan Energi ; Subsidi Energi ; BBM ;Paguyuban Petani Mbah Ungu ; P3MU ; Jember
File Pendukung
:
05
Feb
2015
16:02 WIB
Nomor
:
89/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI)diwakili oleh Sekretaris Jenderal KPI bernama Dian Kartikasari; 2. Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik diwakili oleh Direktur Eksekutif PD Politik bernama Titi Sumbung, S.H., MPA; 3. Yayasan LBH APIK Jakarta diwakili oleh Direktur Eksternal bernama Ratna Batara Munti, M.Si; 4. Lembaga Partisipasi Perempuan diwakili oleh Chief Advisory Board bernama Dr. Adriana Venny; 5. Institute Perempuan diwakili oleh Ketua Institute Perempuan Bandung bernama Rotua Valentina, S.E., S.H., M.H; 6. Antarini Pratiwi, S.H., LL.M; 7. Agung Wasono, S.H., M.E.; 8. Ir. Fitriyanti; 9. Khomsanah; 10. Ir. Luki Paramita; 11. Magdalena Helmina, M.S; 12. Nindita Paramastuti; 13. Soelistijowati Soegondo, S.H.; 14. Wahidah Suaib; 15. Zohra Andi Baso. Kuasa Pemohon: Asnifriyanti Damanik, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima dan Ditolak
Status
:
-
Di Unduh
:
1219
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Wahidah Suaib; Zohra Andi Baso; Asnifriyanti Damanik, S.H.; Tidak Dapat Diterima dan Ditolak.
File Pendukung
:
05
Feb
2015
15:49 WIB
Nomor
:
1/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Muhammad Ibrahim, SH
Amar Putusan
:
Ketetapan
Status
:
-
Di Unduh
:
1243
Kata Kunci
:
1/PUU-XIII/2015;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Muhammad Ibrahim, SH; Ketetapan
File Pendukung
:
28
Jan
2015
16:13 WIB
Nomor
:
66/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) diwakili oleh Ketua Umum FKHK bernama Victor Santoso Tandiasa, S.H sebagai Pemohon I; 2. Erwin Agustian sebagai Pemohon II; 3. Eko Santoso sebagai Pemohon III.
Amar Putusan
:
Ditolak Seluruhnya
Status
:
-
Di Unduh
:
1233
Kata Kunci
:
Emblems, National-Law and legislation–Indonesia; Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Tahun 2009; Indonesia-Lambang Negara; Victor Santoso Tandiasa; Permohonan tidak beralasan menurut hukum.
File Pendukung
:
28
Jan
2015
16:04 WIB
Nomor
:
27/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Eksekutif LPS bernama Kartika Wirjoatmodjo Kuasa Pemohon: Eri Hertiawan, S.H., LL.M., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak Seluruhnya
Status
:
-
Di Unduh
:
1328
Kata Kunci
:
Banking law–Indonesia; Deposit insurance-Law and legislation-Indonesia; Bank failures-Stocks-Indonesia; Hukum perbankan; Bank dan perbankan; Bank dan perbankan-Undang-undang dan peraturan; Permohonan Tidak beralasan menurut hukum; Bank Gagal- Penjualan saham; Lembaga Penjamin Simpanan-LPS; Permohonan tidak beralasan menurut hukum.
File Pendukung
:
28
Jan
2015
15:47 WIB
Nomor
:
134/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Ricky Elviandi Afrizal
Amar Putusan
:
Ketetapan
Status
:
-
Di Unduh
:
1235
Kata Kunci
:
Civil service–Indonesia; Indonesia-Officials and employees-Legal status, laws, etc; Administrative law – Indonesia; Indonesia - Officials and employees-Salaries, etc.; Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara Tahun 2014; Pegawai negeri- Gaji, tunjangan, dsb; Pegawai Negeri-Pengangkatan dan pemberhentian; Ricky Elviandi Afrizal-Badan Pertanahan Nasional –BPN-Provinsi Kalimantan Timur-Kabupaten Kutai Timur; Ketetapan-Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.
File Pendukung
:
22
Jan
2015
15:58 WIB
Nomor
:
124/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Mohamad Sangaji, S.H Kuasa Pemohon: Ramdan Alamsyah, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima dan Ditolak
Status
:
-
Di Unduh
:
1213
Kata Kunci
:
Legislative Bodies-Indonesia; Parliamentary practice-Indonesia; Election Law-Indonesia; Indonesia.-Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014-Undang-Undang MD3; Komposisi-Mekanisme penentuan-Pimpinan dan perangkat DPRD Provinsi-DKI Jakarta; Mohamad Sangaji-Veri Yonnevil-tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing); Wibi Andrino-Muannas- memiliki kedudukan hukum (legal standing)- Permohonan tidak beralasan menurut hukum.
File Pendukung
:
22
Jan
2015
15:47 WIB
Nomor
:
123/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Jimmy Willbaldus Sianto; 2. Ir. Yucundianus Lepa, M.Si. Kuasa Pemohon: Muhammad Syukur Mandar, S.H. dan Albert Hama, S.H.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
1200
Kata Kunci
:
Legislative Bodies-Indonesia; Parliamentary practice-Indonesia; Election Law-Indonesia; Indonesia.-Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014-Undang-Undang MD3; Komposisi-Mekanisme penentuan-Pimpinan dan perangkat DPRD Provinsi-Nusa Tenggara Timur;Jimmy Willbaldus Sianto; Yucundianus Lepa; Jefri Unbanunaek; Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
File Pendukung
:
22
Jan
2015
15:33 WIB
Nomor
:
86/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Rochmadi Sularsono, Psi., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
1719
Kata Kunci
:
Civil service–Indonesia; Indonesia-Officials and employees-Legal status, laws, etc; Administrative law – Indonesia; Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara Tahun 2014; Pegawai honorer dalam pemerintahan; Pegawai tidak tetap (PTT); Pegawai Negeri Sipil-Pengangkatan; Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); Permohonan Pemohon kabur-tidak jelas.
File Pendukung
:
< 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 203 >