Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
11
Nov
2014
15:34 WIB
Nomor
:
38/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Markus Dairo Talu, S.H 2. Drs. Ndara Tanggu Kaha Kuasa Pemohon: Rudy Alfonso, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak dapat diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
1190
Kata Kunci
:
Regent and Vice Regent of Southwest Sumba, East Nusa Tenggara-Inauguration; Local government - Law and legislation - Indonesia; Indonesia. - Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah (2008); Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya-Pelantikan dan Pengesahan.
File Pendukung
:
11
Nov
2014
15:28 WIB
Nomor
:
15/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Ir. Darma Ambiar, M.M. 2. Drs. Sujana Sulaeman Kuasa Pemohon: Andi Syafrani, S.H., MCCL., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
-
Di Unduh
:
1933
Kata Kunci
:
Arbitration and award – Indonesia; Arbitration and award - Indonesia – Cases; Dispute resolution (Law) – Indonesia; Arbitrase (Hukum acara perdata); Pembatalan Putusan Arbitrase.
File Pendukung
:
11
Nov
2014
15:15 WIB
Nomor
:
6/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Harris Simanjuntak
Amar Putusan
:
Tidak dapat diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
804
Kata Kunci
:
Pensions - Indonesia; Pension trusts - Indonesia ; Retirement – Indonesia; Pensions - Law and legislation – Indonesia; Indonesia - Officials and employees - Pensions; PT DI (Dirgantara Indonesia); Dana pensiun; Dana Pensiun PT. DI (PT Dirgantara Indonesia); Indonesia. - Undang-Undang Dana Pensiun. - 1992.
File Pendukung
:
11
Nov
2014
15:03 WIB
Nomor
:
95/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Anton Aliabbas, M.Si., MT. 2. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum Kuasa Pemohon: Poengky Indarti, S.H., LL.M., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak seluruhnya
Status
:
-
Di Unduh
:
1010
Kata Kunci
:
Finance, Public-Law and legislation; Budget-Indonesia; Indonesia.-Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara-2004; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)-Kementerian Pertahanan/TNI; Indonesia; Keuangan Negara-Indonesia;
File Pendukung
:
11
Nov
2014
14:47 WIB
Nomor
:
108/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
PT. Pukuafu Indah diwakili oleh Dr. Nunik Elizabeth Merukh, MBA Kuasa Pemohon: Wisye Hendrarwati., S.H., M.H. dkk
Amar Putusan
:
Ketetapan
Status
:
-
Di Unduh
:
944
Kata Kunci
:
Newmont Nusa Tenggara; Batu Hijau Mine (Sumbawa, Indonesia); Pukuafu Indah; Contracts - Indonesia. Mining law – Indonesia; Mineral industries - Law and legislation – Indonesia; Coal mines and mining - Law and legislation – Indonesia; Hukum Pertambangan; Kontrak Karya-Perjanjian Karya-Industri Pertambangan Mineral dan Batubara.
File Pendukung
:
06
Nov
2014
16:19 WIB
Nomor
:
71/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Ir. H. Isran Noor, M.Si. dan Drs. H. Rachmat Yasin
Amar Putusan
:
Permohonan Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
1013
Kata Kunci
:
Local government-law and legislation-Indonesia; Land use-law and legislation-Indonesia; Land use-government policy-Indonesia; Regional planning-Indonesia;Indonesia. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah; Indonesia. Undang-Undang tentang Penataan Ruang; Tata guna lahan; Tata kota dan tata daerah.
File Pendukung
:
06
Nov
2014
16:12 WIB
Nomor
:
70/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Ir. H.Isran Noor, M.Si dan Drs. H. Rachmat Yasin, M.M
Amar Putusan
:
Permohonan Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
855
Kata Kunci
:
Forestry-law and legislation-Indonesia; Forest policy-Indonesia; Forest management; Forest and community; Forest and forestry; Indonesia. Undang-Undang tentang Kehutanan; Hutan dan kehutanan; Kebijakan kehutanan; Pengelolaan kehutanan; Hak pengusahaan hutan; Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
File Pendukung
:
06
Nov
2014
16:02 WIB
Nomor
:
61/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat Di Provinsi Sumatera Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Wa`onaso Waruwu dkk.
Amar Putusan
:
Tidak dapat diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
852
Kata Kunci
:
Local government-law and legislation-West Nias Regency-North Sumatera Province-Indonesia; Lolofitu Moi-West Nias -North Sumatera (Indonesia)-politics and government; Indonesia.-Undang-Undang tentang pembentukan Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara. Lolofitu Moi-West Nias -North Sumatera (Indonesia)-politik dan pemerintahan;pemekaran wilayah.
File Pendukung
:
06
Nov
2014
15:50 WIB
Nomor
:
107/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Dwi Ria Latifa, S.H., M.Sc, Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., dan Henry Yosodiningrat, S.H.,
Amar Putusan
:
Ketetapan
Status
:
-
Di Unduh
:
1025
Kata Kunci
:
Indonesia- Majelis Permusyawaratan Rakyat-Rules and practice; Legislative Bodies-Indonesia; Parliamentary practice-Indonesia; Legislation-Indonesia; Indonesia-Majelis Permusyawaratan Rakyat-Dewan Perwakilan Rakyat-Dewan Perwakilan Daerah-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Tata Tertib; Badan Legislatif-Indonesia; Indonesia.-Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Undang-Undang MD3; Mekanisme penentuan-Pimpinan dan perangkat MPR.
File Pendukung
:
06
Nov
2014
15:46 WIB
Nomor
:
96/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian konstitusionalitas Pasal 80 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Anas Bidin Nyak Syech
Amar Putusan
:
Ketetapan
Status
:
-
Di Unduh
:
775
Kata Kunci
:
Local government-law and legislation-Indonesia; Local government-Aceh-Indonesia; Legislators-Aceh-Indonesia; Aceh (Indonesia)-politics and government; Indonesia.-Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh; Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh- Anas Bidin Nyak Syech; Aceh-politik dan pemerintahan.
File Pendukung
:
< 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 199 >