Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
 
14
Dec
2017
11:23 WIB
Nomor
:
47/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Pasal 79 ayat (3), Pasal 199 ayat (3), dan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Dr. Busyro Muqoddas 2.Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 3. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), 4.Indonesia Corruption Watch (ICW) Kuasa Pemohon : Muhamad Isnur, S.H.I. dkk
Amar Putusan
:
Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
1069
Kata Kunci
:
Permohonan Pengujian Pasal 79 ayat (3), Pasal 199 ayat (3), dan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
14
Dec
2017
10:54 WIB
Nomor
:
46/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti., M.S 2.Rita Hendrawaty Soebagio, M.Si 3.Dr. Dinar Dewi Kania 4.Dr. Sitaresmi Sulistyawati Soekanto 5.Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya, S.S., MBA 6.Dr. Sabriaty Aziz 7.Fithra Faisal Hastiadi, S.E., M.A. M.Sc., Ph.D 8.Dr. Tiar Anwar Bachtiar, S.S., M.Hum 9.Sri Vira Chandra D, S.S., MA Kuasa Pemohon : Evi Risna Yanti, S.H. M.Kn., dkk
Amar Putusan
:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1069
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
12
Dec
2017
15:51 WIB
Nomor
:
83/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Sugihartoyo, S.H., M.H. Kuasa Pemohon : Andy Firasadi, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1029
Kata Kunci
:
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
12
Dec
2017
15:32 WIB
Nomor
:
65/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pemohon
:
Sukirno S.Si. Kuasa Pemohon : -
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1033
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
File Pendukung
:
12
Dec
2017
15:23 WIB
Nomor
:
51/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Muhammad Sholeh, S.H Kuasa Pemohon : Imam Syafi''i, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1026
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
12
Dec
2017
14:48 WIB
Nomor
:
58/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si. 2.H. Damai Hari Lubis, S.H., M.H. Kuasa Pemohon : Abdullah Al Katiri, S.H., dkk
Amar Putusan
:
permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1044
Kata Kunci
:
pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
12
Dec
2017
14:40 WIB
Nomor
:
52/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Herdiansyah, S.H., M.H. 2.Ali Hakim Lubis,S.H. Kuasa Pemohon : Hisar Tambunan, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1030
Kata Kunci
:
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
12
Dec
2017
14:33 WIB
Nomor
:
49/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS) Kuasa Pemohon : Muhammad Mahendradatta, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1047
Kata Kunci
:
pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
12
Dec
2017
14:25 WIB
Nomor
:
48/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Yayasan Sharia Law Alqonuni yang diwakili oleh Chandra Furna Irawan Kuasa Pemohon : Ahmad Khozinudin, S.H., dkk
Amar Putusan
:
permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1034
Kata Kunci
:
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
12
Dec
2017
14:14 WIB
Nomor
:
41/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Drs. Tatang Budiman Soelaim 2.Zainal Abidin, SHI Kuasa Pemohon : Dr. Yuherman, S.H. M.H. M.Kn., dkk
Amar Putusan
:
permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1043
Kata Kunci
:
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
< 1 2 3 4 5 6 7 ... 258 >