Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
 
15
Feb
2005
00:00 WIB
Nomor
:
069/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No.30 Tahun 2002 Pasal 68 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Pasal 28 huruf I ayat (1) Perubahan Kedua UUD Negara RI Tahun 1945
Pemohon
:
Bram Mannapo
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
1017
Kata Kunci
:
Corruption-Indonesia; ; Corruption investigation – Indonesia; Commission for Eradication of Corruption in Indonesia; KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2002; Korupsi; Asas Retroaktif; Asas berlaku surut; PT. Putera Pobiagan Mandiri.
File Pendukung
:
15
Feb
2005
00:00 WIB
Nomor
:
067/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,khususnya Psl 36 menyangkut Penasehat hukum terhadap UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya Psl 12 terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Dominggus Maurits L,SH LA. H.Azi Ali Tjasa,SH.,MH
Amar Putusan
:
DIKABULKAN
Status
:
-
Di Unduh
:
1024
Kata Kunci
:
Mahkamah agung; Penasihat hukum; Notaris; Pemberhentian; Organisasi profesi; Pembinaan dan pengawasan; Menteri kehakiman; Ketua pengadilan negeri; Advokat; Dikabulkan
File Pendukung
:
21
Dec
2004
00:00 WIB
Nomor
:
002/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas
Pemohon
:
Dorma H. Sinaga, SH, Ketua Umum APHI Cs
Amar Putusan
:
MENOLAK PERMOHONAN FORMIL; MENGABULKAN SEBAGIAN
Status
:
-
Di Unduh
:
1023
Kata Kunci
:
Energy industries-law and legislation; Natural gas-law and legislation; Petroleum-law and legislation; Privatization-law and legislation-Indonesia; Energy policy; Indonesia. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi; Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia-APHI; Privatisasi; Penguasaan Negara-Kebijakan energi (beleid)-tindakan pengurusan energi (bestuursdaad)-pengaturan energi (regelendaad)-pengelolaan energi (beheersdaad)-pengawasan (toezichthoudensdaad).
File Pendukung
:
17
Dec
2004
00:00 WIB
Nomor
:
053/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No.20 Tahun 2002 Tentang BPHPB
Pemohon
:
Marto Sumartono
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
1039
Kata Kunci
:
Pengujian; konstitusional; legal standing; Marto Sumartono; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No.21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ; BPHTB; tanah dan bangunan; Hak Milik; Hak Guna Usaha; Hak Guna Bangunan; Hak Pakai; Hak Milik atas Satuan Rumah Susun; Hak Pengelolaan; wajib pajak; UUPA; pengembang; HPL; pelepasan hak; pemerintah; prinsip kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; kemandirian; menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; tanah negara; UUPA.
File Pendukung
:
17
Dec
2004
00:00 WIB
Nomor
:
064/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 24 Tahun 2003 Pasal 74 Tentang Mahkamah Konstitusi
Pemohon
:
Sofyan Martabaya, SH. Asir, SE.
Amar Putusan
:
DITARIK KEMBALI
Status
:
-
Di Unduh
:
1022
Kata Kunci
:
UU Mahkamah Konstitusi; Ditarik kembali; Ketetapan
File Pendukung
:
15
Dec
2004
00:00 WIB
Nomor
:
021/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
Pemohon
:
Ir. Achmad Daryoko, M. Yunan Lubis, SH
Amar Putusan
:
DIKABULKAN
Status
:
-
Di Unduh
:
1016
Kata Kunci
:
Pengujian; konstitusional; legal standing; ketenagalistrikan; Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia; Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia; Ahmad Daryoko; M. Yunan Lubis; JANUAR MUIN; DAVID TOMBENG; kepentingan umum; masyarakat; negara; kerugian; badan usaha; tenaga listrik; pembangunan; listrik; pelaku usaha; liberalisasi; pemerintah; BUMN; PLN; perekonomian; harga listrik; pembangkit listrik; BUMD; koperasi; restrukturisasi; wilayah; PHK; Serikat Pekerja; kesejahteraan; pekerja; hak asasi manusia; dikuasai oleh negara; unbundling; regulator; subsidi; monopoli; Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik;
File Pendukung
:
15
Dec
2004
00:00 WIB
Nomor
:
001/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
Pemohon
:
Asosiasi Penasehat Hukum dan HAM Indonesia
Amar Putusan
:
DIKABULKAN
Status
:
-
Di Unduh
:
1020
Kata Kunci
:
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002; Ketenagalistrikan; Organization Standing; dikuasai oleh negara; Asosiasi Penasehat Hukum dan HAM Indonesia;unbundling; privatisasi; cabang produksi yang penting bagi negara; efisiensi berkeadilan; kemakmuran rakyat; BUMN; Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Energy industries-law and legislation; Electric utilities-Law and legislation - Indonesia.; Privatization-law and legislation-Indonesia; Energy policy; Indonesia. Undang-Undang Ketenagalistrikan; Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia-APHI; Unbundling system; Privatisasi; Penguasaan Negara-Kebijakan energi (beleid)-tindakan pengurusan energi (bestuursdaad)-pengaturan energi (regelendaad)-pengelolaan energi (beheersdaad)-pengawasan (toezichthoudensdaad).
File Pendukung
:
15
Dec
2004
00:00 WIB
Nomor
:
022/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
Pemohon
:
Ir. Januar Muin, Ir. David Tombeg
Amar Putusan
:
DIKABULKAN
Status
:
-
Di Unduh
:
1021
Kata Kunci
:
Pengujian; konstitusional; legal standing; ketenagalistrikan; Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia; Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia; Ahmad Daryoko; M. Yunan Lubis; JANUAR MUIN; DAVID TOMBENG; kepentingan umum; masyarakat; negara; kerugian; badan usaha; tenaga listrik; pembangunan; listrik; pelaku usaha; liberalisasi; pemerintah; BUMN; PLN; perekonomian; harga listrik; pembangkit listrik; BUMD; koperasi; restrukturisasi; wilayah; PHK; Serikat Pekerja; kesejahteraan; pekerja; hak asasi manusia; dikuasai oleh negara; unbundling; regulator; subsidi; monopoli; Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik;
File Pendukung
:
13
Dec
2004
00:00 WIB
Nomor
:
004/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pemohon
:
Ir. Cornelio Moningka Vega, MBA
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
1022
Kata Kunci
:
Pengujian; konstitusional; legal standing; Cornelio Moningka Vega; Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Pajak; pemerintah; wajib pajak; pengadilan; peradilan; kekuasaan kehakiman; sengketa pajak; putusan; mahkamah agung; mahkamah konstitusi; peradilan tata usaha negara; peradilan umum; peradilan militer; peradilan agama;
File Pendukung
:
13
Dec
2004
00:00 WIB
Nomor
:
006/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 18 Tahun 2003 Psl 31 tentang Advokat
Pemohon
:
Tongat, SH, Mhum Sumali, SH, MH A. Fuad, SH, Msi
Amar Putusan
:
DIKABULKAN
Status
:
-
Di Unduh
:
1064
Kata Kunci
:
UU No. 18 Tahun 2003; Advokat; Tongat; Sumali; A. Fuad; Rektor Universitas Muhammadiyah Malang; Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (LKPH-UMM); lembaga nirlaba; pelayanan hukum masyarakat; Pasal 31; keterampilan hukum mahasiswa; kegiatan praktisi hukum; konsultasi; advokasi; litigasi; bantuan hukum; jasa hukum; profesi advokat; pengacara (verplichte procureurstelling).
File Pendukung
:
< 1 ... 247 248 249 250 251 252 253 ... 258 >