Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
 
03
Feb
2006
00:00 WIB
Nomor
:
056/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No.53 Tahun 1999 Tentang Kabupaten Pelalawan cq. No. 13 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas No. 53 Tahun 1999 cq. No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan No. 53 Tahun 1999
Pemohon
:
H. Moh. Kholiq Widiarto, SH., MH., MBA
Amar Putusan
:
PENARIKAN PERKARA [KETETAPAN]
Status
:
-
Di Unduh
:
1313
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Pembentukan Kabupaten Pelalawan,Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
File Pendukung
:
03
Feb
2006
00:00 WIB
Nomor
:
015/PHPU.C1-II/2004
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk Calon Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II
Pemohon
:
Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
Amar Putusan
:
-
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
1287
Kata Kunci
:
Partai Nasional Banteng Kemerdekaan;Dapil;DPRD;
File Pendukung
:
27
Jan
2006
00:00 WIB
Nomor
:
060/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Johnson Panjaitan,SH dkk (WALHI,PBHI,dll)
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
1325
Kata Kunci
:
Water resources development-law and legislation-Indonesia; Water-supply management; Drinking water; Indonesia. Undang-Undang tentang Sumber Daya Air; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Sumber Daya Air; Munarman; Longgena Ginting; Zumrotun; Suta Widhya; Suyanto; air; hak atas air; hak asasi manusia (HAM); Pengujian Formil; Pengujian Materiil; pasokan air bersih; akses terhadap air; menghormati (to respect); melindungi (to protect); memenuhi (to fulfill); siklus hidrologis; kewajiban negara; perencanaan pengelolaan; sumber daya air; usaha konservasi sumber air; campur tangan manusia; air bagi kebutuhan pokok; jaminan negara; tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah provinsi; tanggung jawab eksklusif; Hak Guna Pakai Air; hak guna pakai; air baku; pemanfaat air; biaya jasa pengelolaan sumber daya air; res commune; PDAM; sistem penyediaan air minum; koperasi; badan usaha swasta; masyarakat; penguasaan air; hak penguasaan negara; sistem perizinan; izin pengusahaan; pihak yang berkepentingan; stakeholders; pemberian izin; komersialisasi air; subsidi; biaya pengelolaan sumber daya air; hak ulayat atas sumber daya air; swasta; mekanisme perizinan; hak pengusahaan air; izin; teknologi modifikasi cuaca; wilayah sungai; mengatur kompensasi; membayar kompensasi; penerima manfaat; dikuasai oleh negara; Hak air; Hak Guna Pakai Air; Hak Guna Usaha Air; Air-pengaturan; Izin pengusahaan sumber daya air.
File Pendukung
:
25
Jan
2006
00:00 WIB
Nomor
:
002/SKLN-IV/2005
Pokok Perkara
:
Sengketa kewenangan antara Drs. H. Badrul Kamal, MM & KH. Syihabuddin Ahmad, BA terhadap KPUD Depok
Pemohon
:
Drs. H. Badrul Kamal, MM & KH. Syihabuddin Ahmad, BA
Amar Putusan
:
TIDAK DAPAT DITERIMA
Status
:
-
Di Unduh
:
1455
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
25
Jan
2006
00:00 WIB
Nomor
:
001/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Pemohon
:
Drs. Badrul Kamaal, M.M, dkk
Amar Putusan
:
TIDAK DAPAT DITERIMA
Status
:
-
Di Unduh
:
1340
Kata Kunci
:
Drs. H. Badrul Kamal, MM, dan KH.Syihabuddin Ahmad, BA Keberatan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 01PK/Pilkada/2005 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomnor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilkada dari KPUD Provinsio dan KPUD Kabupaten Kota; Mempersamakan Putusan Mahkamah Agung dengan Yurisperudensi adalah tidak tepat; Menyamakan Yurisprudensi dengan Undang-Undang adalah tidak tepat; Undang-Undang tidak sama dengan Yurisprudensi.
File Pendukung
:
17
Jan
2006
00:00 WIB
Nomor
:
018/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang Undang Dasar 1945
Pemohon
:
Dr. Ruyandi M. Hutasoit
Amar Putusan
:
TIDAK DAPAT DITERIMA
Status
:
-
Di Unduh
:
1339
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Perlindungan Anak; Ruyandi. M. Hutasoit; Arif Gosita; dokter; pelajaran agama; Pasal 86 UU Perlindungan Anak; kebebasan beragama; hak anak mendapatkan pendidikan; tipu muslihat; kebohongan; bujukan; memilih agama tertentu; bukan atas kemauannya sendiri; anak belum berakal; anak belum bertanggung jawab; unsur perbuatan pidana.
File Pendukung
:
05
Jan
2006
00:00 WIB
Nomor
:
025/SKLN-III/2005
Pokok Perkara
:
Sengketa kewenangan antara DPRD Lampung terhadap Gubernur Lampung
Pemohon
:
Gubernur Lampung
Amar Putusan
:
DITARIK KEMBALI [KETETAPAN]
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
1533
Kata Kunci
:
SJACHROEDIN, Z.P; SYAIFULLAH SESUNAN, S.H., M.H.; DEDDY AMARULLAH, S.E., S.H.; YUDHI ALFADRI, S.H.; DEKRISON, S.H., M.H.; BRIERLY NAPITUPULU, S.H., M.H; Gubernur Lampung; Sengketa Kewenangan Lembaga Negara; ketetapan; penarikan kembali; pencabutan
File Pendukung
:
04
Jan
2006
00:00 WIB
Nomor
:
017/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang Undang Dasar 1945
Pemohon
:
Dominggus Maurits Luitnan, S.H.; L.A. Lada, S.H.; H. Azi Ali Tjasa, S.H., M.H.
Amar Putusan
:
TIDAK DAPAT DITERIMA
Status
:
-
Di Unduh
:
1337
Kata Kunci
:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004; Mahkamah Agung; Komisi Yudisial; Dominggus Maurits Luitnan; Azi Ali Tjasa; Toro Mendrofa; Pasal 20 UU No. 22 Tahun 2004; Pasal 11 ayat 1; Pasal 12 ayat (1), (2); Pasal 13 ayat (1),(2); Pasal 32 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004; pengawasan terhadap hakim; kemandirian Komisi Yudisial; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002; Hakim; Panitera; Jurusita; panggilan penyidik.
File Pendukung
:
14
Dec
2005
00:00 WIB
Nomor
:
015/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Tommi S. Siregar, dkk
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
1361
Kata Kunci
:
UU 37 Tahun 2004; Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; pailit; penundaan utang; Tommy S. Siregar; Tommi S. Siregar; Pasal 17 ayat (2); Pasal 18 ayat (3); Pasal 59 ayat (1); Pasal 83 ayat (2); Pasal 104 ayat (1); Pasal 127 ayat (1); Pasal 244; Pasal 228 ayat (6); UU Kepailitan; debitor; kreditor; kurator; debitor pailit; hakim pengawas; harta pailit; pengurusan harta; boedel pailit; biaya kepailitan; kreditor separatis; kreditor pemegang; penjualan agunan; kreditor konkuren; panitia kreditor; PKPU; kreditor preferen; jatuh tempo; jatuh waktu; faillisements-verordening; penundaan kewajiban pembayaran utang; panitia kreditor sementara; pencabutan pailit; actio pauliana; imbalan jasa kurator; gaji kurator; insolvensi; pengalihan hak; hak istimewa kreditor; dissenting opinion; pendapat berbeda; tanggung jawab kurator; kelalaian; kurator digugat; kebebasan kurator; perlindungan hukum kurator;
File Pendukung
:
19
Oct
2005
00:00 WIB
Nomor
:
012/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) TA 2005 terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Fathul Hadie Utsman, dkk.
Amar Putusan
:
TIDAK DITERIMA
Status
:
-
Di Unduh
:
1281
Kata Kunci
:
UU APBN Tahun Anggaran 2005; UU 36 Tahun 2004; UU 20 TAhun 2003; Fathul Hadie Utsman; Abd Halim Soebahar; Hadi Purnomo; Zainal Fanani; Sanusi Afandi; Hamdana; Sumilatun; Darimia Hidayati; Raisal Haq; Sisdiknas; Sistem Pendidikan Nasional; hak pendidikan; pendidikan dasar; dana pendidikan; anggaran pendidikan; 20%; anggaran minimal 20%; Pasal 31 ayat (4) UUD 1945; Andi Jamaro Dulung; Shonhadji; Suharyadi; Rusli Yunus; PGRI; ISPI; Persatuan Guru Republik Indonesia; Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia; Soedijarto; Ki Sunarno Hadiwidjojo; Taman Siswa; Djunaedi Ali; Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa; anggaran bertahap; Bambang Sudibyo; Menteri Pendidikan; APBN; APBD; dua puluh persen; prioritas anggaran pendidikan; het doel van de staat; kekosongan hukum APBN; concurring opinion; alasan berbeda; dissenting opinion; pendapat berbeda;
File Pendukung
:
< 1 ... 247 248 249 250 251 252 253 ... 261 >