Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
26
May
2015
11:51 WIB
Nomor
:
48/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Tua Alpaolo Harahap (Pemohon I); 2. Anirwan (Pemohon (II). Kuasa Pemohon: Eben Eser Naibaho, SH., dkk
Amar Putusan
:
Ketetapan Mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
1133
Kata Kunci
:
Undang-Undang tentang Partai Politik; Tua Alpaolo Harahap; Anirwan; Eben Eser Naibaho; Pengesahan-Kepengurusan-Partai Politik; Perselisihan-Kepengurusan; Menteri Hukum dan HAM.
File Pendukung
:
26
May
2015
11:48 WIB
Nomor
:
44/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Damian Agata Yuvens (Pemohon I); 2. Rangga Sujud Widigda (Pemohon II); 3. Anbar Jayadi (Pemohon III); 4. Luthfi Sahputra (Pemohon IV); 5. Ryand (Pemohon V)
Amar Putusan
:
Ketetapan Mengabulkan Penarikan Permohonan
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
1158
Kata Kunci
:
Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Damian Agatha Yuvens; Rangga Sujud Widigda; Anbar Jayadi; Luthfi Sahputra; Ryand; Objek Praperadilan; Pengadilan Negeri; Sistem Peradilan Pidana; Saksi; Tersangka; Penyidik; Penuntut Umum; Penangkapan; Penahanan; Penyidikan; Penuntutan.
File Pendukung
:
28
Apr
2015
11:48 WIB
Nomor
:
44/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Doni Istyanto Hari Mahdi 2. Muhammad Umar, S.H Kuasa Pemohon: Dwi Istiawan, S.H.,dkk
Amar Putusan
:
Menolak Seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1108
Kata Kunci
:
Tindak pidana korupsi; UU Tipikor; pidana mati; Keadaan tertentu; Merugikan keuangan Negara; Pelaku tindak pidana korupsi; Hak wajib pajak; Pendapatan Negara; Pegawai Negeri Sipil; Gradasi tindak pidana korupsi dan sanksi pidana; Pemberatan Hukum pidana; Dana penanggulangan keadaan bahaya; Dana bencana alam nasional; Dana penanggulanan akibat kerusakan sosial; Dana penanggulangan krisis ekonomi dan moneter.
File Pendukung
:
28
Apr
2015
11:38 WIB
Nomor
:
42/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. R. Soedarno 2. Prof. Dr. Zulhasril Nasir MA 3. Soetopo Ronodihardjo 4. Ir. Benggol Martonohadi 5. Purwoko, S.Kom 6. Ir. Pekik Denjatmiko 7. Surya Gunawan 8. Hidayat, S.E selanjutnya disebut sebagai para Pemohon
Amar Putusan
:
Menolak Seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1113
Kata Kunci
:
Undang-Undang tentang pengadaan tanah; Pengadaan tanah; Ganti rugi; Margonda-Kukusan- Depok; Perusahaan appraisal; Jalan tol; Paguyuban Warga Peduli pembangunan Jalan Tol; Hak milik; Lembaga Pertanahan; NJOP; Nilai Jual Obyek Pajak; Nilai buku; Nilai pengganti; Inventarisasi lahan; Identifikasi Penguasaan lahan, Pemilikan lahan, Penggunaan lahan; Pemanfaatan tanah; Pembebasan lahan.
File Pendukung
:
28
Apr
2015
11:29 WIB
Nomor
:
55/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian konstitusionalitas Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
T.R. Keumangan, S.H., M.H Kuasa Pemohon: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ketetapan
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
1120
Kata Kunci
:
Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; Pemerintahan Daerah; T.R. Keumangan; A. Muhammad Asrun; Calon Kepala Daerah; Konflik kepentingan-Petahana-Incumbent; Nagan Raya; Nanggroe Aceh Darussalam; Permohonan ditarik kembali.
File Pendukung
:
28
Apr
2015
10:57 WIB
Nomor
:
21/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Bachtiar Abdul Fatah Kuasa Pemohon: Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., dkk
Amar Putusan
:
Mengabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
1284
Kata Kunci
:
Undang-Undang tentang hukum acara pidana; Hukum pidana; Pra peradilan; Objek pra peradilan; Penahanan; Penangkapan; Penyitaan; Penetapan tersangka; Tersangka; Penyidikan; Penyidik; bukti; Pengadilan; Pengadilan Negeri.
File Pendukung
:
20
Apr
2015
15:47 WIB
Nomor
:
113/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Nico Indra Sakti, S.H., M.Kn.
Amar Putusan
:
Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1068
Kata Kunci
:
Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Peradilan Tata Usaha Negara; Pejabat Tata Usaha Negara; Keputusan Tata Usaha Negara; Keputusan TUN; Hasil pemeriksaan badan peradilan; Perlawanan terhadap penetapan; Hak mengajukan pemeriksaan; Upaya hukum; Dismissal; Ex officio; Objek Peradilan Tata Usaha Negara; Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
File Pendukung
:
20
Apr
2015
15:20 WIB
Nomor
:
17/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Pemohon I, 2. Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), Pemohon II; Kuasa Pemohon: Sigit N Sudibyanto, S.H., M.H., dkk.
Amar Putusan
:
Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1084
Kata Kunci
:
Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana; Hukum pidana; Hukuman mati; Peninjauan kembali; Kejaksaan; In kracht van gewijsde; Eksekusi pidana mati; Pasal 264 ayat (3) KUHAP; Jaksa agung; Jaksa; Permohonan grasi; KUHAP; PK.
File Pendukung
:
20
Apr
2015
15:12 WIB
Nomor
:
32/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. DR. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Pemohon I; 2. DR. Lufsiana, S.H., M.H., Pemohon II; 3. Sumali, S.H., M.H., Pemohon III; 4. Sugeng Santoso PN, S.H., M.H., M.M., Pemohon IV; 5. DR. IR. Moh. Indah ginting, MM, Pemohon V; 6. Elias Hamonangan Purba, SE, S.H., Pemohon VI; 7. Sahala Aritonang, S.H, AM.Pd, Pemohon VII; 8. Abdur Razak , S.H., M.H., Pemohon VIII; 9. Armyn Rustam Effendy, S.H., M.H., Pemohon IX; 10. Lukman Amin, S.H., M.H., Pemohon X; 11. Suwito, S.H., M.H., Pemohon XI;
Amar Putusan
:
Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1093
Kata Kunci
:
Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang ASN; Hakim Ad Hoc; Pejabat negara; Jabatan Hakim; Kekuasaan Kehakiman; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor); Pengertian hakim ad hoc; Kecuali hakim ad hoc; Hakim karir; jabatan; Jaya Pura; Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)-Surabaya-Samarinda-Tanjung Karang; Pengadilan Perikanan- Jakarta Utara-Tual.
File Pendukung
:
20
Apr
2015
14:57 WIB
Nomor
:
14/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. dr. Agung Sapta Adi, Sp.An. Pemohon I, 2. dr. Yadi Permana, Sp.B(K)Onk. Pemohon II, 3. dr. Irwan Kreshnamurti, Sp.OG. Pemohon III, 4. dr. Eva Sridiana, Sp.P. Pemohon IV, 5. dr. Lewis Isnadi. Pemohon V Kuasa Pemohon: M. Luthfie Hakim, S.H., M.H., dkk.
Amar Putusan
:
Menyatakan menolak permohonan para Pemohon.
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1087
Kata Kunci
:
Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran; Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI); Tindak pidana kedokteran; Culpa lata; Dolus; Opzet; Disiplin kedokteran; Etika kedokteran; Kode etik kedokteran; Disiplin profesi kedokteran; Tindakan medis; Resiko medis; Layanan medis; Sanksi etika; Sanksi disiplin; Sanksi hukum; Sanksi ganda; Tacit knowledge; Defensive medicine; Perlindungan hak pasien; Perlindungan pasien; Perlindungan Profesi dokter; Perlindungan profesi dokter gigi; Konsil Kedokteran; Putusan klinis; Clinical judgement; Penegakan disiplin; Misconduct; Keilmuan kedokteran; Dewa Ayu Sasiary; Reza Kamal; R. Sjamsuhidajat; M. Nasser; Muhammad Arif Setiawan; Suhariyono Ar.
File Pendukung
:
< 1 2 3 4 5 ... 200 >