Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
28
Jan
2015
15:47 WIB
Nomor Perkara
:
134/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Ricky Elviandi Afrizal
Amar Putusan
:
Ketetapan
Di Unduh
:
437
Kata Kunci
:
Civil service–Indonesia; Indonesia-Officials and employees-Legal status, laws, etc; Administrative law – Indonesia; Indonesia - Officials and employees-Salaries, etc.; Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara Tahun 2014; Pegawai negeri- Gaji, tunjangan, dsb; Pegawai Negeri-Pengangkatan dan pemberhentian; Ricky Elviandi Afrizal-Badan Pertanahan Nasional –BPN-Provinsi Kalimantan Timur-Kabupaten Kutai Timur; Ketetapan-Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.
File Pendukung
:
22
Jan
2015
15:58 WIB
Nomor Perkara
:
124/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Mohamad Sangaji, S.H Kuasa Pemohon: Ramdan Alamsyah, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima dan Ditolak
Di Unduh
:
399
Kata Kunci
:
Legislative Bodies-Indonesia; Parliamentary practice-Indonesia; Election Law-Indonesia; Indonesia.-Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014-Undang-Undang MD3; Komposisi-Mekanisme penentuan-Pimpinan dan perangkat DPRD Provinsi-DKI Jakarta; Mohamad Sangaji-Veri Yonnevil-tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing); Wibi Andrino-Muannas- memiliki kedudukan hukum (legal standing)- Permohonan tidak beralasan menurut hukum.
File Pendukung
:
22
Jan
2015
15:47 WIB
Nomor Perkara
:
123/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Jimmy Willbaldus Sianto; 2. Ir. Yucundianus Lepa, M.Si. Kuasa Pemohon: Muhammad Syukur Mandar, S.H. dan Albert Hama, S.H.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
307
Kata Kunci
:
Legislative Bodies-Indonesia; Parliamentary practice-Indonesia; Election Law-Indonesia; Indonesia.-Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014-Undang-Undang MD3; Komposisi-Mekanisme penentuan-Pimpinan dan perangkat DPRD Provinsi-Nusa Tenggara Timur;Jimmy Willbaldus Sianto; Yucundianus Lepa; Jefri Unbanunaek; Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
File Pendukung
:
22
Jan
2015
15:33 WIB
Nomor Perkara
:
86/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Rochmadi Sularsono, Psi., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
481
Kata Kunci
:
Civil service–Indonesia; Indonesia-Officials and employees-Legal status, laws, etc; Administrative law – Indonesia; Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara Tahun 2014; Pegawai honorer dalam pemerintahan; Pegawai tidak tetap (PTT); Pegawai Negeri Sipil-Pengangkatan; Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); Permohonan Pemohon kabur-tidak jelas.
File Pendukung
:
22
Jan
2015
15:13 WIB
Nomor Perkara
:
65/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Formil dan Materiil UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Pemohon
:
Pemohon : 1. Musa; 2. Yuyun Wahyudi; 3. Hasanudin Farid; dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
331
Kata Kunci
:
Maritime law–Indonesia; Shipping- Indonesia; Shipping - Government policy - Indonesia; Income-Indonesia–Gresik; Undang-Undang tentang Pelayaran Tahun 2008; Forum Kota (Forkot)-Kabupaten Gresik; Otonomi daerah; Pendapatan Asli Daerah (PAD) subsektor Kepelabuhan.
File Pendukung
:
22
Jan
2015
14:58 WIB
Nomor Perkara
:
59/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Duhuaro Zega sebagai Pemohon I; 2. Aroziduhu Zega sebagai Pemohon II; 3. Arosokhi Zega sebagai Pemohon III; 4. Aronasokhi Zegasebagai Pemohon IV; 5. Arozatulo Zegasebagai Pemohon V
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
310
Kata Kunci
:
Criminal procedure–Indonesia; Hukum Pidana-Indonesia; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Penuntutan-Daluwarsa; Permohonan Pemohon kabur-tidak jelas.
File Pendukung
:
22
Jan
2015
14:44 WIB
Nomor Perkara
:
43/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Koramen Haulian Sirait Sebagai Pemohon I 2. Dolfijn Max Lawalata Sebagai Pemohon II Kuasa Pemohon: Ivonne J.V.Purba, S.H
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
257
Kata Kunci
:
Election Law-Indonesia, Elections-Indonesia-2014; Voting machines; Electronic vote counting system; Voter registration Indonesia; Sistem Informasi-Rekapitulasi hasil penghitungan-pendataan pemilih; Pemilihan umum–Administrasi umum; Permohonan Pemohon kabur-tidak jelas.
File Pendukung
:
22
Jan
2015
14:40 WIB
Nomor Perkara
:
34/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Erwin Erfian Rifkinnanda
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
277
Kata Kunci
:
Election law-Indonesia; Local government-law and legislation; Resignation-Indonesia; Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2004; Pengunduran diri-Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah-Indonesia; Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah-Pengangkatan-Pemberhentian; Permohonan Pemohon kabur-tidak jelas-tidak lengkap.
File Pendukung
:
21
Jan
2015
15:53 WIB
Nomor Perkara
:
136/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Sudarto Kuasa Pemohon: Sugeng Nugroho, S.H., dan AKH. Zamroni Ummatullah, SH., S.Pd.I
Amar Putusan
:
Gugur
Di Unduh
:
402
Kata Kunci
:
Criminal law–Indonesia; Pre-trial procedure – Indonesia; Arrest – Indonesia; Courts – Indonesia; Hukum pidana-Indonesia; Praperadilan-Indonesia; Penangkapan-Penetapan Tersangka; Putusan Pengadilan.
File Pendukung
:
21
Jan
2015
15:47 WIB
Nomor Perkara
:
133/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. H. Moch. Supriyadi, S.H.; 2. Khoirun Nasirin
Amar Putusan
:
Gugur
Di Unduh
:
309
Kata Kunci
:
Local government-Law and legislation-Indonesia; Villages-Law and legislation-Indonesia; Villages-Period-Indonesia; Pemerintah daerah-Indonesia; Undang-undang tentang Desa Tahun 2014; Kepala Desa-Masa Jabatan-Indonesia.
File Pendukung
:
< 1 2 3 4 5 ... 197 >