Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
 
21
Feb
2013
14:00 WIB
Nomor
:
9/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013
Pemohon
:
Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Ir. Irwan Hamid (Nomor Urut 7) Kuasa Pemohon : Haryo B. Wibowo, S.H.,dkk
Amar Putusan
:
ditolak seluruhnya
Status
:
-
Di Unduh
:
996
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
19
Feb
2013
15:57 WIB
Nomor
:
8/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013
Pemohon
:
Dra. Hj. Septiana Zuraida, SH., M.Si. dan Ir. H. Bambang Hermanto, MM. Nomor Urut 9 Kuasa Pemohon Fuadi Helmi, SH., dkk
Amar Putusan
:
ditolak
Status
:
-
Di Unduh
:
991
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
19
Feb
2013
15:38 WIB
Nomor
:
97/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. H. Mujirin M. Yamin, S.E., M.Si; 2. Drs. Hasrat Kaimuddin; 3. Drs. Andi Jalil Andi Laebbe. Kuasa Pemohon Muhammad Hatta, S.H. dkk
Amar Putusan
:
tidak dapat diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
994
Kata Kunci
:
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan, Air Permukaan, Dipunggut di Wilayah Tempat Air Berada
File Pendukung
:
19
Feb
2013
15:25 WIB
Nomor
:
89/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
H. Sutan Sukarnotomo, S.H., M.H
Amar Putusan
:
tidak dapat diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
990
Kata Kunci
:
Pemilihan Umum; Presiden; Wakil Presiden; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Pemerintahan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; DPR; DPRD; DPD;
File Pendukung
:
19
Feb
2013
15:00 WIB
Nomor
:
83/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Pungki Harmoko
Amar Putusan
:
Ketetapan
Status
:
-
Di Unduh
:
993
Kata Kunci
:
Pungki Harmoko; Ketetapan Ketua Mahkamah; penarikan kembali; Tindak Pidana Korupsi; pembatalan permohonan;
File Pendukung
:
13
Feb
2013
15:39 WIB
Nomor
:
109/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Hadi Setiadi, SE
Amar Putusan
:
tidak dapat diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
989
Kata Kunci
:
Pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah; Daerah pemilihan; Dapil; Pemilu legislatif; Pemilihan umum
File Pendukung
:
13
Feb
2013
15:28 WIB
Nomor
:
68/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Herziene Indonesia Reglement terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Kokok Hadyanto
Amar Putusan
:
tidak dapat diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
994
Kata Kunci
:
Herziene Indonesia Reglement (HIR); Produk Hukum Nasional; Provider; Equality Before The Law; Produk Kolonial; Refinancing; Formil dan Materiil; Legal Standing; Pengujian Konstitusionalitas; Ketidakpastian Hukum; Pengadilan Negeri Demak; Gugatan Perdata Pemohon; Tidak Jelas; Kabur;
File Pendukung
:
13
Feb
2013
15:23 WIB
Nomor
:
50/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS); 2. Serikat Petani Indonesia (SPI); 3. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa); 4. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA); 5. Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA); 6. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI); 7. Aliansi Petani Indonesia (API); 8. Sawit Watch; 9. Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KruHA); 10. Perserikatan Solidaritas Perempuan; 11. Yayasan Pusaka; 12. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM); 13. Indonesia For Global Justice; 14. Budi Laksana. Kuasa Pemohon : Ecoline Situmorang, S.H., dkk.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
-
Di Unduh
:
1071
Kata Kunci
:
Undang-undang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan umum; perampasan tanah rakyat; pengadaan tanah secara sukarela; pengadaan tanah secara wajib; musyawarah; PTUN; negara hukum; kepentingan umum; kepastian hukum; agraria; asas keikutsertaan; gugatan; ganti kerugian; pelepasan objek; keadilan
File Pendukung
:
13
Feb
2013
14:59 WIB
Nomor
:
39/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Herlina Koibur, S.Pi Kuasa Pemohon : Habel Rumbiak, SH, SpN
Amar Putusan
:
ditolak
Status
:
-
Di Unduh
:
1063
Kata Kunci
:
Tindak Pidana Korupsi, Pidana Penjara, Ancaman Pidana, Pidana Minimum Khusus, Pidana Penjara Paling Singkat 4 (empat) Tahun
File Pendukung
:
13
Feb
2013
14:00 WIB
Nomor
:
8/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. 2. Zainal Arifin Mukhtar, S.H., LL.M 3. Charles Simabura, S.H., M.H 4. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) Kuasa Pemohon : Feri Amsari, S.H. M.H., dkk
Amar Putusan
:
ditolak
Status
:
-
Di Unduh
:
990
Kata Kunci
:
Tim seleksi; Komisi Pemilihan Umum; Dewan Perwakilan Rakyat; Badan Pengawas Pemilihan Umum; Fait accompli; Lex certa; Keterangan lisan; Jaminan konstitusional; Checks and balances; Kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu; pemerintahan yang demokratis; Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Yuliandri; Zainal Arifin Mukhtar; Perludem; Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi.
File Pendukung
:
< 1 ... 128 129 130 131 132 133 134 ... 248 >