Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
 
12
Sep
2012
14:00 WIB
Nomor
:
71/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Pasal 14 huruf e dan huruf f]
Pemohon
:
1. Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB); 2. Sundy Ingan; 3. Andu; 4. Luther Kombong; 5. H. Awang Ferdian Hidayat, M.H; 6. Muslihuddin Abdurrasyid, M.Pdi; 7. Ir. H. Bambang Susilo, M.M
Amar Putusan
:
Ditolak dan Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
1012
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang terhadap Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;perimbangan dana bagi hasil untuk sektor minyak dan gas bumi;samarinda;kalimantan timur;perkara a quo;Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu;Kampung Budaya Dayak;Kemiskinan Rakyat Di Kalimantan Timur;Kerusakan Lingkungan Di Kalimantan Timur
File Pendukung
:
12
Sep
2012
14:00 WIB
Nomor
:
59/PHPU.D-X/2012
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012
Pemohon
:
Yakob Pujau dan Yulius Yapugau
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
-
Di Unduh
:
1012
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
12
Sep
2012
14:00 WIB
Nomor
:
60/PHPU.D-X/2012
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012
Pemohon
:
1. Hirenus Sondegau dan Yesaya Bakau; 2. Maxiumus Zonggonau dan Simon Widigipa; 3. Bartolomeus Mirip dan Salo Holombao
Amar Putusan
:
Gugur
Status
:
-
Di Unduh
:
1004
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
29
Aug
2012
14:00 WIB
Nomor
:
51/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 208]
Pemohon
:
1. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM); 2. Yayasan Soegeng Sarjadi; 3. Yuda Kusumaningsih; dkk.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
1011
Kata Kunci
:
Pemilu; Partai Politik; Ambang batas; Ambang Batas Nasional; secara nasional; Kedaulatan Rakyat; August Mellaz; Didik Supriyanto; Parliamentary threshold; Electoral threshold; Jumlah suara sah secara nasional;
File Pendukung
:
29
Aug
2012
14:00 WIB
Nomor
:
52/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 208]
Pemohon
:
1. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU); 2. Partai Bulan Bintang (PBB); 3. Partai Damai Sejahtera (PDS); dkk.
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
-
Di Unduh
:
1008
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU); Partai Bulan Bintang (PBB); Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB); Partai Persatuan Nasional (PPN); Partai Merdeka; Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia); Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK); Partai Sarikat Indonesia (PSI); Partai Kedaulatan; Partai Indonesia Sejahtera (PIS); Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI); Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI); Partai Damai Sejahtera (PDS); Partai Demokrasi Pembaruan (PDP); Partai Republika Nusantara; Partai Pemuda Indonesia (PPI); Pasal 8 ayat (1); Pasal 8 ayat (2); Pasal 208; Partai politik; ambang batas perolehan suara; peserta Pemilihan Umum Tahun 2014; kontestasi (pemilihan umum); Putusan Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009; Electoral Threshold; PT 3,5% di tingkat nasional; kursi DPR; verifikasi partai politik
File Pendukung
:
29
Aug
2012
14:00 WIB
Nomor
:
55/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)]
Pemohon
:
Partai Nasional Demokrat (NasDem)
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
1006
Kata Kunci
:
Pemilihan umum; Partai Politik; Negara hukum; Hak Asasi Manusia; Ambang batas; Laica Marzuki; I Gde Dewa Pantja Astawa; Saldi Isra; O.C. Kaligis; Bambang Eka Cahya; Irman Putra Sidin; Ne bis in idem
File Pendukung
:
29
Aug
2012
14:00 WIB
Nomor
:
54/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Formil UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
1. Partai Nasional Indonesia (PNI); 2. Noviantika Nasution; 3. Max Lau Siso; 4. Badikenita Sitepu; 5. Lasmidara.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
-
Di Unduh
:
1005
Kata Kunci
:
Partai Nasional Indonesia; Pemilihan umum; Pengujian formil; Budiman N.P.D Sinaga; Partai politik; Syarat kepesertaan pemilu
File Pendukung
:
14
Aug
2012
14:00 WIB
Nomor
:
57/PHPU.D-X/2012
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012
Pemohon
:
H. Asib Amin dan H. Djasmi Has
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
-
Di Unduh
:
1016
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
14
Aug
2012
14:00 WIB
Nomor
:
51/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional [Pasal 17, 19, 20, 21, 21, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46]
Pemohon
:
1. FX. Arief Poyuono 2. Darsono
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima & Ditolak
Status
:
-
Di Unduh
:
1007
Kata Kunci
:
Pengujian Materiil; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); FX. Arief Poyuono; Darsono; Habiburokhman, S.H., dkk.; Tim Advokasi Jaminan Sosial; Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29. Pasal 30. Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43. Pasal 44, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; UU 40/2004; Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34 ayat (2) UUD1945; Hak Asasi Manusia (HAM); Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998; Lukman Hakim Saefuddin; Patrialis Akbar; Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR); UU 39/1999; Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948; Asuransi atau Pertanggungan; UU 2/1992 tentang Usaha Perasuransian; premi; tertanggung; penanggung; Bab 9 Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD); Jaminan Kecelakaan Kerja; asuransi social; prinsip ekuitas; Jaminan Hari Tua (JHT); Jaminan Pensiun; Usia Pensiun; Jaminan Kematian; gotong-royong; sosial ekonomi; manfaat; Jaminan Kesehatan; Iuran; Abdul Latif; Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN); Jamsostek; Astek; Konvensi ILO (International Labour Organisation) Nomor 102 Tahun 1952; TAP MPR Nomor X/MPR/2001; Presiden; TNI/POLRI; PP Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); Penerima Pensiun; Anggota Veteran; Perintis Kemerdekaan; Asuransi Kesehatan (ASKES); UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek); ne bis in idem; mutatis mutandis; Putusan MK Nomor 007/PUU-III/2005; Putusan MK Nomor 50/PUU-VIII/2010; Ery Satria Pamungkas
File Pendukung
:
13
Aug
2012
11:00 WIB
Nomor
:
57/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Pasal 310]
Pemohon
:
Saipul Jamil
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
-
Di Unduh
:
1033
Kata Kunci
:
Saipul Jamil; Lalu Lintas; Angkutan Jalan; Kelalaian; Kendaraan Bermotor; Kecelakaan Lalu Lintas; Organg Lain; Zat Adiktif, Minuman Beralkohol; Perkawinan.
File Pendukung
:
< 1 ... 124 125 126 127 128 129 130 ... 232 >