Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
 
03
Apr
2017
10:15 WIB
Nomor
:
2/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
Pemohon
:
1.Dr. H. Subroto., S.E., M.M 2.H. Nur Yahman., S.H. Kuasa Pemohon : Hermawi Taslim, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1165
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
File Pendukung
:
03
Apr
2017
09:51 WIB
Nomor
:
1/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Tahun 2017
Pemohon
:
1.M. Sabri, S.Sos, MM 2.Naspian Kuasa Pemohon : Raden Adnan, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1179
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Tahun 2017
File Pendukung
:
03
Apr
2017
00:35 WIB
Nomor
:
7/PHP.KOT-XV/2017
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Tahun 2017
Pemohon
:
1.Amos Lukas Watori, S.H. 2.Hj. Noorjannah Kuasa Pemohon : Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dkk
Amar Putusan
:
Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1170
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Tahun 2017
File Pendukung
:
28
Feb
2017
11:23 WIB
Nomor
:
2/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Suta Widhya, S.H. Kuasa Pemohon : -
Amar Putusan
:
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1080
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
File Pendukung
:
28
Feb
2017
11:11 WIB
Nomor
:
109/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Gusti Kanjeng Ratu Hemas 2.Djasarmen Purba, S.H. 3.Ir. Anang Prihantoro 4.Marhany Victor Poly Pua Kuasa Pemohon : Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1077
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
File Pendukung
:
28
Feb
2017
11:01 WIB
Nomor
:
55/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Fuad Hadi, S.H., M.H Kuasa Pemohon : Arfa Gunawan, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1059
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang
File Pendukung
:
28
Feb
2017
10:47 WIB
Nomor
:
39/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Dolly Hutari P, S.E 2.Sutejo Kuasa Pemohon : Edu Hardi Ginting, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
1226
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
File Pendukung
:
28
Feb
2017
10:19 WIB
Nomor
:
14/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 94 ayat (2) huruf c dan Pasal 95]; UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU [Pasal 47 ayat (1), (2), (3), dan (4)]
Pemohon
:
Kurnia Irawan Harahap, S.H., M.H
Amar Putusan
:
Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
1056
Kata Kunci
:
Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 94 ayat (2) huruf c dan Pasal 95]; UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU [Pasal 47 ayat (1), (2), (3), dan (4)]
File Pendukung
:
21
Feb
2017
15:52 WIB
Nomor
:
94/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Moch Dyono Kuasa Pemohon : Muhammad Sholeh, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1081
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
File Pendukung
:
21
Feb
2017
15:39 WIB
Nomor
:
111/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
dr. Sterren Silas Samberi Kuasa Pemohon : -
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1081
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
File Pendukung
:
< 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 ... 251 >