Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
18
Sep
2014
16:36 WIB
Nomor
:
60/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. FORUM KAJIAN HUKUM DAN KONSTITUSI (FKHK), Pemohon I 2. GERAKAN MAHASISWA HUKUM JAKARTA (GMHJ), Pemohon II 3. DENNY RUDINI, S.H., Pemohon III 4. BHERNARD RUNTUKAHU, S.H., Pemohon IV 5. M. ROEM DJIBRAN, S.H., M.H., Pemohon V 6. WAHYU NUGROHO, S.HI., MIL Pemohon VI 7. MUHAMMAD RAMADHAN, S.H., Pemohon VII 8. SODIKIN, Pemohon VIII 9. NOVI SUSANTI, Pemohon IX 10. HELENA PRIMSA GINTING, Pemohon X 11. ZAKYAH MAHARANI, Pemohon XI 12. ALFIAN AKBAR BALYANAN, Pemohon XII 13. SHERLA LIEFANNY, Pemohon XIII 14. WAHYU NINGSIH, Pemohon XIV 15. KARINA YUNIATY FERDIANA, Pemohon XV 16. RETNO ANGGRAENI, Pemohon XVI
Amar Putusan
:
Ketetapan
Status
:
-
Di Unduh
:
1068
Kata Kunci
:
Civil law-Indonesia; Burgelijk Wetboek-Indonesia; Legislation; Judgment-Judicial review-Constitutional Court-Indonesia; Hukum Perdata-Indonesia; Ketetapan-Pengujian formil-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata); Penarikan kembali.
File Pendukung
:
18
Sep
2014
16:32 WIB
Nomor
:
40/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Ismet, S.H., M.H.
Amar Putusan
:
Gugur
Status
:
-
Di Unduh
:
1098
Kata Kunci
:
Lawyers-Indonesia; Practice of law; Judgment-judicial review-Lawyers-Constitutional Court-Indonesia; Indonesia. Undang-Undang Advokat; Profesi hukum-Advokat-Pengacara; Putusan MK-Pengujian Undang-Undang Advokat-Gugur; Pemohon-Persidangan-Tidak Hadir.
File Pendukung
:
18
Sep
2014
16:26 WIB
Nomor
:
62/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Hambra 2. Gunawan 3. Eko Setiawan 4. Disril Revolin Putra 5. Lukman Nur Azis 6. Binsar Jon Vic S 7. Danang Wahyu Setyojati 8. Junian Sidharta 9. Joni Prasetiyanto 10.Drs. Omay K. Wiraatmadja 11.Dr. Ir. Sutrisno Sastroredjo Kuasa Pemohon: Rahmat Bagja, S.H., LL.M., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak seluruhnya
Status
:
-
Di Unduh
:
1253
Kata Kunci
:
Finance, Public-Indonesia-Auditing; Finance, Public-law and legislation-Indonesia; The Supreme Audit Board of The Republic of Indonesia, Judgment-Constitutional Court-Indonesia-Judicial review; Finance law and legislation-Rejected; Keuangan-Indonesia; Keuangan negara-Indonesia; Keuangan negara-pengelolaan; Keuangan negara-pengawasan; Keuangan Daerah-pengawasan; Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI); Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Putusan-Mahkamah Konstitusi-Pengujian undang-undang-Keuangan Negara-Badan Pemeriksa Keuangan-Ditolak seluruhnya; Dissenting opinion-Harjono.
File Pendukung
:
18
Sep
2014
16:03 WIB
Nomor
:
48/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 194
Pemohon
:
1. Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H., 2. Drs. R.M. Sigid Edi Sutomo 3. Dr. Machfud Sidik, M.Sc. 4. Dr. Tjip Ismail, S.H., MBA., M.M. 5. Dr. Darminto Hartono, S.H., L.LM. 6. Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.
Amar Putusan
:
Ditolak seluruhnya
Status
:
-
Di Unduh
:
1134
Kata Kunci
:
Finance, Public-Indonesia; Finance, Public-law and legislation-Indonesia; Budget - Law and legislation - Indonesia; Indonesia - Appropriations and expenditures; Judgment-Constitutional Court-Indonesia-Judicial review; Finance, Public law and legislation-Rejected; Keuangan-Indonesia; Keuangan negara-Indonesia; Keuangan negara-pengelolaan; Kekayaan negara; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); Putusan-Mahkamah Konstitusi-Pengujian undang-undang-Keuangan Negara -Ditolak seluruhnya.
File Pendukung
:
11
Sep
2014
16:24 WIB
Nomor
:
55/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
pengujian konstitusionalitas Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Ignatius Ryan Tumiwa
Amar Putusan
:
Ketetapan
Status
:
-
Di Unduh
:
1060
Kata Kunci
:
Ignatius Ryan Tumiwa; Ketetapan MK; Penarikan Kembali; Pasal 344 KUHP; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
File Pendukung
:
11
Sep
2014
16:21 WIB
Nomor
:
103/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H Kuasa Pemohon: Dr. Y.B. Purwaning M. Yanuar., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak seluruhnya
Status
:
-
Di Unduh
:
1065
Kata Kunci
:
Pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; Pengujian Undang-Undang Advokat; Pengacara; Lawyer; Pendidikan Khusus Profesi Advokat; PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat); Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia; Judgment-Judicial review-Lawyers-Constitutional Court-Indonesia; Practice of law-Indonesia; Legal services-Indonesia.
File Pendukung
:
11
Sep
2014
16:12 WIB
Nomor
:
68/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Ferry Tansil Kuasa Pemohon: Dr. Fredrich Yunadi, S.H., LL.M., dkk
Amar Putusan
:
1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Mahkamah memaknai: 2.1. Pasal 197 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum; 2.2. Pasal 197 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum; 2.3. Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) selengkapnya menjadi, “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”.
Status
:
-
Di Unduh
:
1058
Kata Kunci
:
Pengujian Pasal 197 UU 8 Tahun 1981; Hukum Acara Pidana; KUHAP; Pengujian KUHAP; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Pasal 197 ayat (1) KUHAP; Pasal 197 ayat (2) KUHAP; putusan pemidanaan; putusan batal demi hukum; Mahkamah memaknai; due process of law
File Pendukung
:
11
Sep
2014
16:02 WIB
Nomor
:
67/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Ir. Otto Geo Diwara Purba 2. Ir. Syamsul Bahri Hasibuan S.H.,M.H. 3. Eiman 4. Robby Prijatmodjo 5. Macky Ricky Avianto 6. Yuli Santoso 7. Joni Nazarudin 8. Piere J Wauran 9. Maison Des Arnoldi Kuasa Pemohon: Janses E Sihaloho, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan sebagian
Status
:
-
Di Unduh
:
1084
Kata Kunci
:
Judgment-Judicial review-Labor Law and legislation-Constitutional Court-Indonesia-2014; Otto Geo Diwara Purba; Hukum ketenagakerjaan; Hukum perburuhan; Upah; Gaji; Pesangon; Hubungan kerja; Hak pekerja; Jaminan perlindungan.
File Pendukung
:
21
Aug
2014
20:44 WIB
Nomor
:
1/PHPU.PRES-XII/2014
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
Pemohon
:
H. Prabowo Subianto dan Ir. H. M. Hatta Rajasa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Nomor Urut 1 Kuasa Pemohon: Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak seluruhnya
Status
:
-
Di Unduh
:
1080
Kata Kunci
:
Elections-Indonesia; Presidents-Indonesia-Elections-2014; Presidential Candidates-Indonesia; Vice Presidential Candidates-Indonesia; Democratization-Indonesia; Judgments-Constitutional Court-Indonesia-Contested election-Rejected; Joko Widodo; Prabowo Subianto; Jusuf Kalla; Hatta Rajasa; General Elections Commission; Elections Fraud; Presiden-Pemilihan Umum-Indonesia; Komisi Pemilihan Umum; Badan Pengawas Pemilihan Umum; Pelanggaran Pemilihan Umum; Putusan Mahkamah Konstitusi-Perselisihan Hasil Pemilihan Umum-Ditolak seluruhnya; Daftar Pemilih Tetap (DPT); Daftar Pemilih Khusus (DPK); Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB)
File Pendukung
:
08
Aug
2014
14:17 WIB
Nomor
:
1/PHPU-PRES/XII/2014
Pokok Perkara
:
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
Pemohon
:
-
Amar Putusan
:
Ketetapan
Status
:
-
Di Unduh
:
1065
Kata Kunci
:
Elections-Indonesia; Presidents-Indonesia-Elections-2014; Presidential Candidates-Indonesia; Vice Presidential Candidates-Indonesia; Democratization-Indonesia; Dispute resolution (law)-Indonesia; Joko Widodo; Prabowo Subianto; Jusuf Kalla; Hatta Rajasa; General Elections Commission; Elections Fraud; Presiden-Pemilihan Umum-Indonesia; Komisi Pemilihan Umum; Badan Pengawas Pemilu; Pelanggaran Pemilu; Perselisihan Hasil Pemilu; Daftar Pemilih Tetap (DPT); Daftar Pemilih Khusus (DPK); Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB).
File Pendukung
:
< 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 ... 200 >