Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
23
Oct
2014
16:37 WIB
Nomor
:
97/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang tanpa nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Supriyadi Widodo Eddyono 2. Wiladi Budiharga 3. Indriaswati D. Saptaningrum 4. Ullin Ni am Yusron 5. Anton Aliabbas, M.Si. 6. Antarini Pratiwi, S.H., LL.M., 7. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) 8. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) 9. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) 10.Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) KUasa Pemohon: Anggara, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak dapat diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
1132
Kata Kunci
:
Election law-Indonesia; Local elections-Governors-Mayors-Regents-Indonesia; Local government; Local government-law and legislation; Hukum Pemilihan Umum-Kepala Daerah-Indonesia; Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu)-Pemilihan Umum Kepala Daerah-Indonesia; Pemilihan Kepala Daerah-Gubernur-Bupati-Walikota-Indonesia; Pemerintahan Daerah-Undang-Undang dan peraturan.
File Pendukung
:
23
Oct
2014
16:30 WIB
Nomor
:
104/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Mudhofir, SH 2. Togar JS Marbun Kuasa Pemohon: Saut Pangaribuan, SH., dkk
Amar Putusan
:
Ketetapan
Status
:
-
Di Unduh
:
1130
Kata Kunci
:
Election law-Indonesia; Local elections-Governors-Mayors-Regents-Indonesia; Local government; Local government-law and legislation; Hukum Pemilihan Umum-Kepala Daerah-Indonesia; Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu)-Pemilihan Umum Kepala Daerah-Indonesia; Pemilihan Kepala Daerah-Gubernur-Bupati-Walikota-Indonesia; Pemerintahan Daerah-Undang-Undang dan peraturan.
File Pendukung
:
23
Oct
2014
16:28 WIB
Nomor
:
103/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586, selanjutnya disebut UU 22/2014), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Budhi Sutardjo 2. Komar Hermawan 3. H. Tato Hartato Supriatna 4. Dendin Haryana 5. Agus Raya Priatna 6. Denny Rahadian P 7. Mujiono 8. Yayak Priasmoro 9. H. Yayat Supriatna, SE., MM 10.Drs. Puji Widodo 11.Danny Ramang MRM 12.Fahruroji Kuasa Pemohon: Sirra Prayuna, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ketetapan
Status
:
-
Di Unduh
:
1134
Kata Kunci
:
Election law-Indonesia; Local elections-Governors-Mayors-Regents-Indonesia; Local government; Local government-law and legislation; Hukum Pemilihan Umum-Kepala Daerah-Indonesia; Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu)-Pemilihan Umum Kepala Daerah-Indonesia; Pemilihan Kepala Daerah-Gubernur-Bupati-Walikota-Indonesia; Pemerintahan Daerah-Undang-Undang dan peraturan.
File Pendukung
:
23
Oct
2014
16:26 WIB
Nomor
:
102/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 3 Undang-Undang tanpa nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sekarang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Pemohon
:
1. Andi Gani Nena Wea, S.H. 2. M. Nurdin Singadimedja, S.H., M.H 3. H. Mochamad Acim 4. R. Abdullah Kuasa Pemohon: Drs. Gindo L. Tobing, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ketetapan
Status
:
-
Di Unduh
:
1133
Kata Kunci
:
Election law-Indonesia; Local elections-Governors-Mayors-Regents-Indonesia; Local government; Local government-law and legislation; Hukum Pemilihan Umum-Kepala Daerah-Indonesia; Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu)-Pemilihan Umum Kepala Daerah-Indonesia; Pemilihan Kepala Daerah-Gubernur-Bupati-Walikota-Indonesia; Pemerintahan Daerah-Undang-Undang dan peraturan.
File Pendukung
:
23
Oct
2014
16:24 WIB
Nomor
:
100/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota [sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. I. Hendrasmo 2. R. Kristiawan 3. Sebastianus KM Salang 4. Poltak Orba P. Sitanggang 5. Sandi Ramadan 6. Nandan Suhendar 7. Deden A. B. 8. Engkos Kosasih 9. Hapidullah 10.Jojo Ratnajaya 11.Wowon 12.Yana Suryana 13.Il Sahli 14.Agus Kusnadi 15.Angga Perdian Kuasa Pemohon: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ketetapan
Status
:
-
Di Unduh
:
1143
Kata Kunci
:
Election law-Indonesia; Local elections-Governors-Mayors-Regents-Indonesia; Local government; Local government-law and legislation; Hukum Pemilihan Umum-Kepala Daerah-Indonesia; Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu)-Pemilihan Umum Kepala Daerah-Indonesia; Pemilihan Kepala Daerah-Gubernur-Bupati-Walikota-Indonesia; Pemerintahan Daerah-Undang-Undang dan peraturan.
File Pendukung
:
23
Oct
2014
16:23 WIB
Nomor
:
99/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Budi Arie Setiadi 2. Panel Barus 3. Hendrik Dikson Sirait 4. Abdul Havid Permana 5. Robik Maulana 6. Misno 7. Wignyo 8. Guntur Siregar 9. Heru Yazid 10.Sinnalawati Rikani Blegur 11.A. Pitono Adhi 12.B. I. Purwantani Wurjayanti Kuasa Pemohon: Sunggul Hamonangan Sirait,S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ketetapan
Status
:
-
Di Unduh
:
1134
Kata Kunci
:
Election law-Indonesia; Local elections-Governors-Mayors-Regents-Indonesia; Local government; Local government-law and legislation; Hukum Pemilihan Umum-Kepala Daerah-Indonesia; Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu)-Pemilihan Umum Kepala Daerah-Indonesia; Pemilihan Kepala Daerah-Gubernur-Bupati-Walikota-Indonesia; Pemerintahan Daerah-Undang-Undang dan peraturan.
File Pendukung
:
23
Oct
2014
16:20 WIB
Nomor
:
90/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Refki Saputra 2. Roni Saputra 3. Raysha Rahma 4. Carolus L Tindra Matunino K 5. Kiki Pranasari
Amar Putusan
:
Ketetapan
Status
:
-
Di Unduh
:
1134
Kata Kunci
:
Local government-Jakarta-Indonesia; Resignation-Governors-Joko Widodo-Jakarta-Indonesia; Local government-law and legislation; Pemerintahan Daerah-Jakarta-Indonesia; Pemerintahan Daerah-undang-undang dan peraturan; Pengunduran diri-Joko Widodo-Gubernur-Jakarta-Indonesia.
File Pendukung
:
16
Oct
2014
10:25 WIB
Nomor
:
39/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Taufiq Hasan
Amar Putusan
:
Ditolak seluruhnya
Status
:
-
Di Unduh
:
1143
Kata Kunci
:
Elections-Indonesia; Election law-Indonesia; Voters-rules and legislation-Indonesia; Voters-voting behavior; Political rights; Pemilihan Umum-Indonesia; Hukum pemilihan umum-Indonesia; Pemilihan Umum-Undang-Undang dan peraturan; Batas usia pemilih; Hak pilih; Hak politik; Pemilih-Undang-Undang dan peraturan.
File Pendukung
:
16
Oct
2014
10:17 WIB
Nomor
:
101/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Mukhyir Hasan Hasibuan 2. Ir. Untung Riyadi, S.E 3. Muhammad Ichsan 4. Lukman Hakim 5. Bambang Wirahyoso 6. Sunarti 7. Rudi Hartono B. Daman 8. Syarief Hidayatulloh 9. Bambang Eka, S.E.; 10.Willem Lucas Warow 11.Wahida Baharuddin Upa 12.H. Maliki, S.Sos Kuasa Pemohon: Jamaluddin Karim, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak dapat diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
1120
Kata Kunci
:
Labor laws and legislation-Indonesia; Social security-law and legislation-Indonesia; Public welfare-Indonesia; Hukum ketenagakerjaan-Indonesia; Buruh dan perburuhan-Jaminan sosial; Asuransi sosial; Kesejahteraan sosial.
File Pendukung
:
16
Oct
2014
10:09 WIB
Nomor
:
50/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Arni Aryani Suherlan Odo, 2. Siti Masitoh Bt Obih Ading 3. Ai Lasmini Bt Enu Wiharja Kuasa Pemohon: Sondang Tampubolon, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan sebagian
Status
:
-
Di Unduh
:
1146
Kata Kunci
:
Migrant labor-legal status, laws, etc-Indonesia; Labor laws and legislation-Indonesia; Labor policy-Indonesia; Foreign workers-Indonesia; Labor supply-Indonesia; Employee rights-Indonesia; Indonesians-employment-foreign countries; Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Hukum perburuhan-Indonesia; Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri-Undang-undang; Kesempatan kerja-Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Penempatan kerja-Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Kontrak kerja-Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ; Pasal 10 huruf b UU 39/2004; Pasal 58 ayat (2) UU 39/2004; Pasal 59 UU 39/2004; Pasal 60 UU 39/2004; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; perjanjian kerja; penempatan TKI swasta; Sri Soemantri; visa kerja; Sri Palupi; BNP2TKI; Pencabutan Izin
File Pendukung
:
< 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 ... 202 >