Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
 
07
Mar
2016
14:14 WIB
Nomor
:
98/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan [Pasal 50 ayat (2)] dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan [Pasal 1 angka 3, Pasal 12 huruf a, dan Pasal 82 ayat (3) huruf a]
Pemohon
:
Pemohon : PT Inanta Timber & Trading Co. Ltd Kuasa Pemohon: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
2045
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
10
Dec
2015
11:00 WIB
Nomor
:
95/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Mawardi, gelar Datuk Malin. Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Guguk Malalo. sebagai PEMOHON I; 2. Edi Kuswanto alias Anto Bin Kamarullah, gelar Dato Pekasa. sebagai PEMOHON II; 3. Rosidi bin Parmo. sebagai PEMOHON III; 4. Mursid bin Sarkaya. sebagai PEMOHON IV; 5. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI),diwakili oleh Abetnego Tarigan, Kholisoh dan Ahmad Syamsul Hadi selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara, sebagai PEMOHON V; 6. ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN), diwakili oleh Ir. Abdon Nababan, selakuSekretaris Jenderal (Sekjen), sebagai PEMOHON VI; 7. KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA), diwakili oleh Iwan Nurdin, selaku Sekretaris Jenderal, sebagai PEMOHON VII; 8. PERKUMPULAN PEMANTAU SAWIT (SAWIT WATCH),diwakili oleh Jefri Gideon Saragih, selaku Koordinator Badan Pengurus,sebagai PEMOHON VIII; 9. INDONESIA CORRUPTION WATCH, diwakili oleh Ade Irawan, selaku Koordinator Badan Pekerja, sebagai PEMOHON IX; 10. YAYASAN SILVAGAMA, diwakili oleh Timer Manurung, selaku Ketua Pengurus Yayasan sebagai PEMOHON X; Kuasa Pemohon: Andi Muttaqien, S.H.,dkk
Amar Putusan
:
Mengabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
22392
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
06
Nov
2014
16:12 WIB
Nomor
:
70/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Ir. H.Isran Noor, M.Si dan Drs. H. Rachmat Yasin, M.M
Amar Putusan
:
Permohonan Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
1933
Kata Kunci
:
Forestry-law and legislation-Indonesia; Forest policy-Indonesia; Forest management; Forest and community; Forest and forestry; Indonesia. Undang-Undang tentang Kehutanan; Hutan dan kehutanan; Kebijakan kehutanan; Pengelolaan kehutanan; Hak pengusahaan hutan; Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
File Pendukung
:
16
May
2013
14:00 WIB
Nomor
:
35/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan [Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 67]
Pemohon
:
Pemohon : 1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN); 2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu; 3. Kesatuan Masyarakat Adat Kesepuhan Cisitu. Kuasa pemohon : Sulistiono, S.H., dkk.
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
-
Di Unduh
:
2418
Kata Kunci
:
Masyarakat Hukum Adat; Pemerintahan Hukum Adat; Hutan Hak; Hutan Adat; Pemegang Hak atas Tanah; Earth Summit; Rio Declaration on Environment and Development; Sustainable development; Wewenang hak ulayat; Hutan Negara; Hutan Marga; Hutan Pertuanan; Leluri; Kesatuan Wilayah; in de volksfeer; Solidaritas organis; affirmative action; Undang-undang kehutanan; Aliansi Masyarakat Adat Nusantara; Abdon Nababan; Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegaraan Kuntu; Bustamir; Moch. Okri; Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Cisitu.
File Pendukung
:
03
Jan
2013
14:00 WIB
Nomor
:
105/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [Pasal 1 ayat 3] dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan [Pasal 4, Pasal 50 ayat 3 huruf a dan Pasal 78 ayat (2)]
Pemohon
:
Raden Bung Hatta
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
-
Di Unduh
:
1617
Kata Kunci
:
Agraria; pokok-pokok agraria; Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria; Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Kehutanan; hutan; Raden Bung Hatta; ditarik kembali; penarikan permohonan; penarikan kembali; pencabutan permohonan
File Pendukung
:
16
Jul
2012
14:00 WIB
Nomor
:
34/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan [Pasal 4 ayat (2) huruf b]
Pemohon
:
Maskur Anang bin Kemas Anang Muhamad
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
-
Di Unduh
:
2502
Kata Kunci
:
perkebunan; penguasaan hutan; kawasan hutan; alih fungsi lahan; hak atas tanah
File Pendukung
:
21
Feb
2012
16:00 WIB
Nomor
:
45/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan [Pasal 1 angka 3]
Pemohon
:
1. H. Muhammad Mawardi; 2. Hambit Bintih; 3. Duwel Rawing; 4. H. Zain Alkim; 5. H. Ahmad Dirman; 6. Akhmad Taufik
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
-
Di Unduh
:
2219
Kata Kunci
:
Pengujian Materiil; Bupati Kapuas H. Muhammad Mawardi; Bupati Gunung Mas Drs. Hambit Bintih, MM.; Bupati Katingan Drs. Duwel Rawing; Bupati Barito Timur Drs. H. Zain Alkim; Bupati Sukamara H. Ahmad Dirman; Drs. Akhmad Taufik, M.Pd.; Provinsi Kalimantan Tengah; Palangka Raya; M.E. Manurung, S.H., dkk.; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Pasal 1 angka 3 UU 41/1999; Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945; Tindak Pidana Kehutanan; Pasal 50 juncto pasal 78 UU Kehutanan; Kawasan Hutan; Status Kawasan Hutan; frasa “ditunjuk dan atau”; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Saiful Anwar
File Pendukung
:
06
Oct
2011
19:00 WIB
Nomor
:
72/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan [Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g]
Pemohon
:
H. Andi Harahap
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
-
Di Unduh
:
1730
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan; UU No. 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPU) No. 1 Tahun 2004; Pengujian Materiil; Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) UU Kehutanan; Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 dan 18A UUD 1945; H. Andi Harahap, S.Sos.; Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara; Kabupaten Paser; Kalimantan Timur; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002; UU 32/2004; Perizinan; Otonomi Daerah; Pasal 66 UU 41/1999; Kepala Daerah; AMDAL; Kawasan Hutan; Pasal 33 ayat (4) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Pasal 74 UU 4/2009; Mardian Wibowo
File Pendukung
:
29
Sep
2011
16:00 WIB
Nomor
:
2/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bupati Kab. Penajam Passer Utara, Prov. Kaltim dan Ketua DPRD Kab. Penajam Passer Utara, Prov. Kaltim terhadap Menteri Kehutanan RI
Pemohon
:
1. H. Andi Harahap, S.Sos (Bupati Kab. Penajam Passer Utara) 2. Nanang Ali, S.E (Ketua DPRD Kab. Penajam Passer Utara)
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
2023
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
31
Jan
2011
10:00 WIB
Nomor
:
54/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Kehutanan [Pasal 83B]
Pemohon
:
Pemohon : Mustav Sjab Kuasa Pemohon : DR. Eddy Wirawan, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Penarikan Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
1538
Kata Kunci
:
Ir. Muztav sjab; Kehutanan; Penarikan Kembali
File Pendukung
:
1 2 >