Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
06
Nov
2014
16:12 WIB
Nomor
:
70/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Ir. H.Isran Noor, M.Si dan Drs. H. Rachmat Yasin, M.M
Amar Putusan
:
Permohonan Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
856
Kata Kunci
:
Forestry-law and legislation-Indonesia; Forest policy-Indonesia; Forest management; Forest and community; Forest and forestry; Indonesia. Undang-Undang tentang Kehutanan; Hutan dan kehutanan; Kebijakan kehutanan; Pengelolaan kehutanan; Hak pengusahaan hutan; Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
File Pendukung
:
16
May
2013
14:00 WIB
Nomor
:
35/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan [Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 67]
Pemohon
:
Pemohon : 1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN); 2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu; 3. Kesatuan Masyarakat Adat Kesepuhan Cisitu. Kuasa pemohon : Sulistiono, S.H., dkk.
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
-
Di Unduh
:
1761
Kata Kunci
:
Masyarakat Hukum Adat; Pemerintahan Hukum Adat; Hutan Hak; Hutan Adat; Pemegang Hak atas Tanah; Earth Summit; Rio Declaration on Environment and Development; Sustainable development; Wewenang hak ulayat; Hutan Negara; Hutan Marga; Hutan Pertuanan; Leluri; Kesatuan Wilayah; in de volksfeer; Solidaritas organis; affirmative action; Undang-undang kehutanan; Aliansi Masyarakat Adat Nusantara; Abdon Nababan; Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegaraan Kuntu; Bustamir; Moch. Okri; Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Cisitu.
File Pendukung
:
03
Jan
2013
14:00 WIB
Nomor
:
105/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [Pasal 1 ayat 3] dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan [Pasal 4, Pasal 50 ayat 3 huruf a dan Pasal 78 ayat (2)]
Pemohon
:
Raden Bung Hatta
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
-
Di Unduh
:
1339
Kata Kunci
:
Agraria; pokok-pokok agraria; Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria; Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Kehutanan; hutan; Raden Bung Hatta; ditarik kembali; penarikan permohonan; penarikan kembali; pencabutan permohonan
File Pendukung
:
16
Jul
2012
14:00 WIB
Nomor
:
34/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan [Pasal 4 ayat (2) huruf b]
Pemohon
:
Maskur Anang bin Kemas Anang Muhamad
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
-
Di Unduh
:
1732
Kata Kunci
:
perkebunan; penguasaan hutan; kawasan hutan; alih fungsi lahan; hak atas tanah
File Pendukung
:
21
Feb
2012
16:00 WIB
Nomor
:
45/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan [Pasal 1 angka 3]
Pemohon
:
1. H. Muhammad Mawardi; 2. Hambit Bintih; 3. Duwel Rawing; 4. H. Zain Alkim; 5. H. Ahmad Dirman; 6. Akhmad Taufik
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
-
Di Unduh
:
1427
Kata Kunci
:
Pengujian Materiil; Bupati Kapuas H. Muhammad Mawardi; Bupati Gunung Mas Drs. Hambit Bintih, MM.; Bupati Katingan Drs. Duwel Rawing; Bupati Barito Timur Drs. H. Zain Alkim; Bupati Sukamara H. Ahmad Dirman; Drs. Akhmad Taufik, M.Pd.; Provinsi Kalimantan Tengah; Palangka Raya; M.E. Manurung, S.H., dkk.; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Pasal 1 angka 3 UU 41/1999; Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945; Tindak Pidana Kehutanan; Pasal 50 juncto pasal 78 UU Kehutanan; Kawasan Hutan; Status Kawasan Hutan; frasa “ditunjuk dan atau”; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Saiful Anwar
File Pendukung
:
06
Oct
2011
19:00 WIB
Nomor
:
72/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan [Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g]
Pemohon
:
H. Andi Harahap
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
-
Di Unduh
:
1397
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan; UU No. 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPU) No. 1 Tahun 2004; Pengujian Materiil; Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) UU Kehutanan; Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 dan 18A UUD 1945; H. Andi Harahap, S.Sos.; Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara; Kabupaten Paser; Kalimantan Timur; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002; UU 32/2004; Perizinan; Otonomi Daerah; Pasal 66 UU 41/1999; Kepala Daerah; AMDAL; Kawasan Hutan; Pasal 33 ayat (4) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Pasal 74 UU 4/2009; Mardian Wibowo
File Pendukung
:
29
Sep
2011
16:00 WIB
Nomor
:
2/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bupati Kab. Penajam Passer Utara, Prov. Kaltim dan Ketua DPRD Kab. Penajam Passer Utara, Prov. Kaltim terhadap Menteri Kehutanan RI
Pemohon
:
1. H. Andi Harahap, S.Sos (Bupati Kab. Penajam Passer Utara) 2. Nanang Ali, S.E (Ketua DPRD Kab. Penajam Passer Utara)
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
1581
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
31
Jan
2011
10:00 WIB
Nomor
:
54/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Kehutanan [Pasal 83B]
Pemohon
:
Pemohon : Mustav Sjab Kuasa Pemohon : DR. Eddy Wirawan, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Penarikan Kembali
Status
:
-
Di Unduh
:
1348
Kata Kunci
:
Ir. Muztav sjab; Kehutanan
File Pendukung
:
01
Mar
2006
00:00 WIB
Nomor
:
021/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
Pemohon
:
Hendra Sugiharto (PT. Astra Sedaya Finance), Bahrul Ilmi Yakup, S.H., dkk.
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
1407
Kata Kunci
:
UU Kehutanan; UU 41 Tahun 1999; Kehutanan; Astra Sedaya Finance; Raharja Sedaya; Raharja Sedaya Finance; perusahaan pembiayaan; pengadaan barang; pembiayaan konsumen; jaminan fidusia; perjanjian pembiayaan; fidusia; hak tanggungan; penguasaan barang oleh debitor; debitor peminjam barang; hak kreditor fidusia; penyitaan barang jaminan; Kejaksaan Negeri Sengeti; Kabupaten Muaro Jambi; Juli Ardiansyah; penyitaan jaminan fidusia; Febriansyah; jaminan fidusia disita kejaksaan; Syamsuddin; Swadharma Bhakti Sedaya Finance; perlindungan hukum barang jaminan fidusia; Merdiansyah; Ujang Effendi Ahmad; barang fidusia terlibat illegal loging; jaminan fidusia sebagai barang bukti pidana; perampasan barang bukti kejahatan; teori kekayaan bersama; legalisasi perampasan; alat kejahatan; M.S. Kaban; kejahatan terorganisir; organized crime; penebangan kayu ilegal; penyelundupan; operasi wanabahari; operasi wanalaga; hubungan perdata; perjanjian perdata; ketentuan penyitaan; benda yang dapat disita; Pasal 39 ayat (1) KUHAP; benda untuk melakukan tindak pidana; penyitaan untuk pembuktian; Febrian; Amrullah Arfan; hukum kepemilikan; badan hukum privat; penerima fidusia; pemberi fidusia; perampasan hak kepemilikan; pengalihan kepemilikan benda; itikad baik pihak ketiga; pendapat berbeda; dissenting opinion;
File Pendukung
:
13
Sep
2005
00:00 WIB
Nomor
:
013/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang terhadap UUD 1945
Pemohon
:
DPP Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat (DPP LRA) HM.Yunus& Drs H.Abd.Rasyid Gani Kuasa Hukum: Dedi M.Lawe,SH, dkk
Amar Putusan
:
TIDAK DITERIMA
Status
:
-
Di Unduh
:
1396
Kata Kunci
:
UU Kehutanan; UU 41 Tahun 1999; Pasal 50 ayat (3) huruf h; Pasal 78 ayat (15); Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat; PELRA; Yunus; Abd. Rasyid Gani; Padmo Wahyono; Sri Soemantri; uji formil; uji materiil; Chandra Motik; hutan dan kapal; kayu dan kapal; kapal pengangkut hasil hutan; alat angkut; kualitas kayu ekspor; surat ijin berlayar; daya angkut kapal; mengangkut kayu ilegal; zonder belang geen rechttingen; pengangkut kayu; tanggung jawab pengangkut kayu ilegal; pengawasan pengangkutan kayu; UU Pelayaran; pelayaran rakyat; armada pengangkut kayu; SKSHH; surat keterangan sahnya hasil hutan; SIB; Abdul Kadir Jaelani; Gapasdap; gabungan ferry dan angkutan sungai; kaitan UU Kehutanan dengan UU Pelayaran; Abdul Rahim Paita; manifest; conosmen; konosemen; dokumen muatan kapal; Abdul Rahim; Sarwono Kusumaatmadja; kayu olahan; penyelundupan kayu ilegal; pengawas pelayaran; Mandarin Sea; Rong Cheng; Fonwa Star; Caraka Jaya Niaga; Iloeva; Mirna Rijeka; perlindungan terhadap hutan; hutan sebagai modal pembangunan; larangan mengangkut kayu ilegal; illegal loging; niet ontvankelijk verklaard; tidak dapat diterima; kapal dilarang mengangkut kayu ilegal;
File Pendukung
:
1 2 >