Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
 
28
Feb
2017
11:23 WIB
Nomor
:
2/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Suta Widhya, S.H. Kuasa Pemohon : -
Amar Putusan
:
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1704
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
File Pendukung
:
28
Feb
2017
11:11 WIB
Nomor
:
109/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Gusti Kanjeng Ratu Hemas 2.Djasarmen Purba, S.H. 3.Ir. Anang Prihantoro 4.Marhany Victor Poly Pua Kuasa Pemohon : Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
867
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
File Pendukung
:
28
Feb
2017
11:01 WIB
Nomor
:
55/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Fuad Hadi, S.H., M.H Kuasa Pemohon : Arfa Gunawan, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
389
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang
File Pendukung
:
28
Feb
2017
10:47 WIB
Nomor
:
39/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Dolly Hutari P, S.E 2.Sutejo Kuasa Pemohon : Edu Hardi Ginting, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
487
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
File Pendukung
:
28
Feb
2017
10:19 WIB
Nomor
:
14/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 94 ayat (2) huruf c dan Pasal 95]; UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU [Pasal 47 ayat (1), (2), (3), dan (4)]
Pemohon
:
Kurnia Irawan Harahap, S.H., M.H
Amar Putusan
:
Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
299
Kata Kunci
:
Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 94 ayat (2) huruf c dan Pasal 95]; UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU [Pasal 47 ayat (1), (2), (3), dan (4)]
File Pendukung
:
21
Feb
2017
15:52 WIB
Nomor
:
94/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Moch Dyono Kuasa Pemohon : Muhammad Sholeh, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1914
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
File Pendukung
:
21
Feb
2017
15:39 WIB
Nomor
:
111/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
dr. Sterren Silas Samberi Kuasa Pemohon : -
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
2827
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
File Pendukung
:
21
Feb
2017
15:26 WIB
Nomor
:
98/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. 2.Rasminto, S.Pd., M.Pd. 3.Dhisky, S.S., M.Pd 4.Arief Rachman, S.H 5.Ryan Muhammad, S.H., M.Si 6.Mochamad Roem Djibran, S.H., M.H 7.Sodikin, S.H 8.Rifal Apriadi, S.S 9.Syurya Muhammad Nur, S.Pd., M.Pd 10.Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul (BEM UEU) 11.Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEU) 12.Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) 13.Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta 14.Wahyu Nugroho, S.HI., M.H 15.Asyha Afiana Sutedi 16.Ronald Rischard Tapilatu 17.Astrid Remiva 18.Saut Mangatas Sinaga 19.Idris Bin Kamad Kuasa Pemohon : Achmad Saifudin Firdaus, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Menolak Permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
1669
Kata Kunci
:
pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan
File Pendukung
:
21
Feb
2017
14:40 WIB
Nomor
:
90/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Abdul Bahar Kuasa Pemohon : -
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1652
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
File Pendukung
:
21
Feb
2017
14:34 WIB
Nomor
:
79/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Sowanwitno Lumadjeng 2.T. Yosef Subagio Kuasa Pemohon : Habel Rumbiak, S.H., SpN, dkk
Amar Putusan
:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1664
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
File Pendukung
:
1 2 3 4 ... 240 >