Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
 
21
Feb
2018
10:08 WIB
Nomor
:
101/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Oltje J, K Pesik Kuasa Pemohon : Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H.
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
111
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
21
Feb
2018
09:50 WIB
Nomor
:
100/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Desy Puspita Sari Kuasa Pemohon : Mayandri Suzarman, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
130
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
21
Feb
2018
09:36 WIB
Nomor
:
96/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Setya Novanto Kuasa Pemohon : Dr. Fredrich Yunadi, S.H., L.LM., MBA, dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
77
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
21
Feb
2018
09:26 WIB
Nomor
:
95/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Setya Novanto Kuasa Pemohon : Dr. Fredrich Yunadi, S.H., LL.M., MBA., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
58
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
21
Feb
2018
09:15 WIB
Nomor
:
5/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Paustinus Siburian, S.H., M.H. Kuasa Pemohon : -
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
68
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
08
Feb
2018
15:46 WIB
Nomor
:
40/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Dr. Harun Al Rasyid, S.H., M.Hum. 2.Hotman Tambunan, S.T., MBA. 3.Dr. Yadyn, S.H., M.H. 4.Novariza, S.T, S.H. 5.Lakso Anindito, S.H. Kuasa Pemohon : -
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1901
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
08
Feb
2018
15:37 WIB
Nomor
:
37/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Horas A.M. Naiborhu Kuasa Pemohon : -
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1518
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
08
Feb
2018
15:27 WIB
Nomor
:
36/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), 2.Yudhistira Rifky Darmawan 3.Tri Susilo, S.H., M.H. Kuasa Pemohon : Syaugi Pratama, S.H., M.Si (Han)., dkk
Amar Putusan
:
Menolak permohonan para Pemohon
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1882
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
31
Jan
2018
15:53 WIB
Nomor
:
98/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Dwi Maryoso, S.H. 2.Feryando Agung Santoso, S.H., M.H. Kuasa Pemohon : -
Amar Putusan
:
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1258
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
31
Jan
2018
15:31 WIB
Nomor
:
82/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Kamaluddin Harahap Kuasa Pemohon : Muhammad Ainul Syamsu, S.H., dkk
Amar Putusan
:
1.Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) tidak dapat diterima; 2.Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
1241
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
1 2 3 4 ... 258 >