Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
 
26
Jul
2017
14:34 WIB
Nomor
:
30/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Zain Amru Ritonga, S.H. Kuasa Pemohon : Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
134
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
26
Jul
2017
14:24 WIB
Nomor
:
108/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Cuna Binti Saenong Dg. Baji 2.Sajariah Dg. Bau 3.Pake Dg. Serang 4.Baso Dg. Limpo 5.Abdul Haris Dg. Nyonri 6.Dra. Musdalipah Dg. Minne 7.Duddin Dg. Ramma 8.Jumriani Dg. Sanging 9.Sakinah Dg. Nginga 10.Mansyur Dg. Bundu 11.Muh. Syarif Kuasa Pemohon : Dr. Saharuddin Daming, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
98
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
26
Jul
2017
14:06 WIB
Nomor
:
31/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Drs. Bambang Soenarko 2.Enny Ambarsari, S.H. 3.Radian Jadid 4.Widji Lestari, S.Psi Kuasa Pemohon : Edward Dewaruci, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
129
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
19
Jul
2017
12:48 WIB
Nomor
:
71/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Drs. Hi. Rusli Habibie, MAP Kuasa Pemohon : Heru Widodo, S.H., M.Hum., dkk
Amar Putusan
:
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
780
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
19
Jul
2017
11:33 WIB
Nomor
:
70/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Tonin Tachta Singarimbun Kuasa Pemohon :-
Amar Putusan
:
1.Menolak Permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian frasa “aparat penegak hukum” dalam Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 2.Permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian frasa “penyelenggara negara” dalam Pasal 11 huruf a dan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) tidak dapat diterima
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
249
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
19
Jul
2017
11:18 WIB
Nomor
:
60/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M Kuasa Pemohon :-
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
285
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
19
Jul
2017
11:00 WIB
Nomor
:
73/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Dr. Tjip Ismail, S.H., MBA., M.M. 2.Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H. 3.Dr. Machfud Sidik, M.Sc 4.Drs. R.M. Sigid Edi Sutomo 5.Dr. Darminto Hartono, S.H., L.LM Kuasa Pemohon : -
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
233
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
19
Jul
2017
10:49 WIB
Nomor
:
53/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H. 2.Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. Kuasa Pemohon :-
Amar Putusan
:
Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
690
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
19
Jul
2017
10:08 WIB
Nomor
:
30/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Muh. Samanhudi Anwar Kuasa Pemohon : Juari, S.H., M.Si., dkk
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
871
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
19
Jul
2017
09:49 WIB
Nomor
:
3/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian konstitusionalitas Lampiran Angka I huruf DD Nomor 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Suhaelah, S.H., MBA., Reni Setiawati, S.H., 2.Susi Marfia, S.H. Kuasa Pemohon : -
Amar Putusan
:
Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
425
Kata Kunci
:
Pengujian konstitusionalitas Lampiran Angka I huruf DD Nomor 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
1 2 3 4 ... 249 >