Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
11
Sep
2014
16:24 WIB
Nomor Perkara
:
55/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
pengujian konstitusionalitas Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Ignatius Ryan Tumiwa
Amar Putusan
:
Ketetapan
Di Unduh
:
305
Kata Kunci
:
Ignatius Ryan Tumiwa; Ketetapan MK; Penarikan Kembali; Pasal 344 KUHP; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
File Pendukung
:
11
Sep
2014
16:21 WIB
Nomor Perkara
:
103/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H Kuasa Pemohon: Dr. Y.B. Purwaning M. Yanuar., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak seluruhnya
Di Unduh
:
340
Kata Kunci
:
Pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; Pengujian Undang-Undang Advokat; Pengacara; Lawyer; Pendidikan Khusus Profesi Advokat; PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat); Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia; Judgment-Judicial review-Lawyers-Constitutional Court-Indonesia; Practice of law-Indonesia; Legal services-Indonesia.
File Pendukung
:
11
Sep
2014
16:12 WIB
Nomor Perkara
:
68/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Ferry Tansil Kuasa Pemohon: Dr. Fredrich Yunadi, S.H., LL.M., dkk
Amar Putusan
:
1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Mahkamah memaknai: 2.1. Pasal 197 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum; 2.2. Pasal 197 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum; 2.3. Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) selengkapnya menjadi, “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”.
Di Unduh
:
146
Kata Kunci
:
Pengujian Pasal 197 UU 8 Tahun 1981; Hukum Acara Pidana; KUHAP; Pengujian KUHAP; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Pasal 197 ayat (1) KUHAP; Pasal 197 ayat (2) KUHAP; putusan pemidanaan; putusan batal demi hukum; Mahkamah memaknai; due process of law
File Pendukung
:
11
Sep
2014
16:02 WIB
Nomor Perkara
:
67/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Ir. Otto Geo Diwara Purba 2. Ir. Syamsul Bahri Hasibuan S.H.,M.H. 3. Eiman 4. Robby Prijatmodjo 5. Macky Ricky Avianto 6. Yuli Santoso 7. Joni Nazarudin 8. Piere J Wauran 9. Maison Des Arnoldi Kuasa Pemohon: Janses E Sihaloho, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan sebagian
Di Unduh
:
248
Kata Kunci
:
Judgment-Judicial review-Labor Law and legislation-Constitutional Court-Indonesia-2014; Otto Geo Diwara Purba; Hukum ketenagakerjaan; Hukum perburuhan; Upah; Gaji; Pesangon; Hubungan kerja; Hak pekerja; Jaminan perlindungan.
File Pendukung
:
21
Aug
2014
20:44 WIB
Nomor Perkara
:
1/PHPU.PRES-XII/2014
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
Pemohon
:
H. Prabowo Subianto dan Ir. H. M. Hatta Rajasa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Nomor Urut 1 Kuasa Pemohon: Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak seluruhnya
Di Unduh
:
9405
Kata Kunci
:
Elections-Indonesia; Presidents-Indonesia-Elections-2014; Presidential Candidates-Indonesia; Vice Presidential Candidates-Indonesia; Democratization-Indonesia; Judgments-Constitutional Court-Indonesia-Contested election-Rejected; Joko Widodo; Prabowo Subianto; Jusuf Kalla; Hatta Rajasa; General Elections Commission; Elections Fraud; Presiden-Pemilihan Umum-Indonesia; Komisi Pemilihan Umum; Badan Pengawas Pemilihan Umum; Pelanggaran Pemilihan Umum; Putusan Mahkamah Konstitusi-Perselisihan Hasil Pemilihan Umum-Ditolak seluruhnya; Daftar Pemilih Tetap (DPT); Daftar Pemilih Khusus (DPK); Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB)
File Pendukung
:
08
Aug
2014
14:17 WIB
Nomor Perkara
:
1/PHPU-PRES/XII/2014
Pokok Perkara
:
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
Pemohon
:
-
Amar Putusan
:
Ketetapan
Di Unduh
:
21051
Kata Kunci
:
Elections-Indonesia; Presidents-Indonesia-Elections-2014; Presidential Candidates-Indonesia; Vice Presidential Candidates-Indonesia; Democratization-Indonesia; Dispute resolution (law)-Indonesia; Joko Widodo; Prabowo Subianto; Jusuf Kalla; Hatta Rajasa; General Elections Commission; Elections Fraud; Presiden-Pemilihan Umum-Indonesia; Komisi Pemilihan Umum; Badan Pengawas Pemilu; Pelanggaran Pemilu; Perselisihan Hasil Pemilu; Daftar Pemilih Tetap (DPT); Daftar Pemilih Khusus (DPK); Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB).
File Pendukung
:
06
Aug
2014
17:04 WIB
Nomor Perkara
:
03-30/PHPU-DPD/XII/2014
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
Pemohon
:
H. LA ODE SALIMIN, S.Pd Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Daerah Pemilihan Provinsi Maluku
Amar Putusan
:
Putusan Akhir
Di Unduh
:
1669
Kata Kunci
:
The House of Regional Representative Republic of Indonesia; Legislative Bodies-Indonesia; Legislators Candidates-Maluku Province; Voting-Indonesia; Dispute Resolution (law)-Indonesia; Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia(DPD RI); Elections-Indonesia; General Elections Commission; La Ode Salimin-Calon Anggota DPD RI; Penghitungan Suara Ulang; Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum.
File Pendukung
:
06
Aug
2014
16:57 WIB
Nomor Perkara
:
10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
Pemohon
:
Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat
Amar Putusan
:
Putusan Akhir
Di Unduh
:
1085
Kata Kunci
:
Elections-Indonesia-2014; Regional Legislatives Council-West Java-Indonesia; Legislatives Bodies-Indonesia; Legislators Candidates; Local Government-Cianjur-West Java-Indonesia; Dispute resolution (law)-Indonesia; Democrat Party; Election recount; Pemilihan Umum-Calon Perseorangan DPRD-Jawa Barat-Indonesia; Dedi Permana Boy; Wawan Setiawan; Penghitungan Suara Ulang; Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; Partai Demokrat.
File Pendukung
:
06
Aug
2014
16:49 WIB
Nomor Perkara
:
10-07-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
Pemohon
:
Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara
Amar Putusan
:
Sela
Di Unduh
:
979
Kata Kunci
:
Elections-Indonesia-2014; The House of Repsentatives of Republic Indonesia-Legislator Candidates; Legislative Bodies-Indonesia; Local government-Halmahera Selatan-Maluku Utara-Indonesia; Elections recount; Democrat Party; General Elections Commission; General elections Monitoring Body; Pemilihan Umum-Anggota DPR RI-Indonesia-2014; Penghitungan suara ulang; Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; Partai Demokrat; Komisi Pemilihan Umum; Badan Pengawas Pemilihan Umum; Halmahera Selatan-Maluku Utara-Indonesia.
File Pendukung
:
06
Aug
2014
16:46 WIB
Nomor Perkara
:
06-09-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
Pemohon
:
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sumatera Selatan
Amar Putusan
:
Putusan Akhir
Di Unduh
:
940
Kata Kunci
:
Elections-Indonesia-2014; Regional Legislative Council-Sumatera Selatan-Indonesia; Legislative Bodies-Indonesia; United Development Party; Election recount; Judgment-Constitutional Court-Indonesia-Contested election; General Election Commission; General Election Monitoring Body; Pemilihan Umum-Indonesia-2014; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Sumatera Selatan; Perselisihan hasil pemilihan umum; Partai Persatuan Pembangunan; Penghitungan suara ulang; Komisi Pemilihan Umum; Badan Pengawas Pemilihan Umum.
File Pendukung
:
1 2 3 4 ... 189 >