Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
26
May
2015
13:03 WIB
Nomor
:
18/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Emus Mustarman bin Harja Kuasa Pemohon: Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Menolak Seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
154
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
26
May
2015
12:58 WIB
Nomor
:
78/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. DR. Eggi Sudjana, S.H., M.Si; 2. Ir. Tonin Tachta Singarimbun, S.H; 3. DR (Cand) H. Suhardi Somomoeljono, S.H., M.H; 4. Abdurrahman Tardjo, S.H., M.H.; 5. Edward Alfons Theorupun, S.H.; 6. Agustiar, S.H.; 7. Mahfudin, S.H.; 8. Henry Badiri Siahaan, S.H.; 9. Jamaal Yamani, S.H.; 10.Inge A. Irawatie, S.H., M.H.; 11. Razman Arif Nasution, S.H., S.Ag., Phd Para Advokat yang menyebutkan dirinya tergabung dalam ALIANSI ADVOKAT MERAH PUTIH (A2MP)
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
91
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
26
May
2015
12:42 WIB
Nomor
:
46/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
PT. Kame Komunikasi Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Nabil Yusuf sebagai Direktur Kuasa Pemohon: Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Seluruhnya
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
226
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
26
May
2015
12:21 WIB
Nomor
:
35/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Drs. Muhaimin Iskandar, M.Si sebagai Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Indonesia; 2. H. Imam Nahrawi sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Kuasa Pemohon: H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
81
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
26
May
2015
12:09 WIB
Nomor
:
29/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Aziz Bestari ST., M.M Kuasa Pemohon: Yahdi Basma, S.H
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
66
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
26
May
2015
11:55 WIB
Nomor
:
54/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Ahmad Sanusi, M.Pd.I Kuasa Pemohon: Srikam Abdullah S.H.
Amar Putusan
:
Ketetapan Mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
75
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
26
May
2015
11:51 WIB
Nomor
:
48/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Tua Alpaolo Harahap (Pemohon I); 2. Anirwan (Pemohon (II). Kuasa Pemohon: Eben Eser Naibaho, SH., dkk
Amar Putusan
:
Ketetapan Mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
54
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
26
May
2015
11:48 WIB
Nomor
:
44/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Damian Agata Yuvens (Pemohon I); 2. Rangga Sujud Widigda (Pemohon II); 3. Anbar Jayadi (Pemohon III); 4. Luthfi Sahputra (Pemohon IV); 5. Ryand (Pemohon V)
Amar Putusan
:
Ketetapan Mengabulkan Penarikan Permohonan
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
77
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
28
Apr
2015
11:48 WIB
Nomor
:
44/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Doni Istyanto Hari Mahdi 2. Muhammad Umar, S.H Kuasa Pemohon: Dwi Istiawan, S.H.,dkk
Amar Putusan
:
Menolak Seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1025
Kata Kunci
:
Tindak pidana korupsi; UU Tipikor; pidana mati; Keadaan tertentu; Merugikan keuangan Negara; Pelaku tindak pidana korupsi; Hak wajib pajak; Pendapatan Negara; Pegawai Negeri Sipil; Gradasi tindak pidana korupsi dan sanksi pidana; Pemberatan Hukum pidana; Dana penanggulangan keadaan bahaya; Dana bencana alam nasional; Dana penanggulanan akibat kerusakan sosial; Dana penanggulangan krisis ekonomi dan moneter.
File Pendukung
:
28
Apr
2015
11:38 WIB
Nomor
:
42/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. R. Soedarno 2. Prof. Dr. Zulhasril Nasir MA 3. Soetopo Ronodihardjo 4. Ir. Benggol Martonohadi 5. Purwoko, S.Kom 6. Ir. Pekik Denjatmiko 7. Surya Gunawan 8. Hidayat, S.E selanjutnya disebut sebagai para Pemohon
Amar Putusan
:
Menolak Seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
577
Kata Kunci
:
Undang-Undang tentang pengadaan tanah; Pengadaan tanah; Ganti rugi; Margonda-Kukusan- Depok; Perusahaan appraisal; Jalan tol; Paguyuban Warga Peduli pembangunan Jalan Tol; Hak milik; Lembaga Pertanahan; NJOP; Nilai Jual Obyek Pajak; Nilai buku; Nilai pengganti; Inventarisasi lahan; Identifikasi Penguasaan lahan, Pemilikan lahan, Penggunaan lahan; Pemanfaatan tanah; Pembebasan lahan.
File Pendukung
:
1 2 3 4 ... 200 >