Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
11
Nov
2014
16:05 WIB
Nomor Perkara
:
115/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Dokter Salim Alkatiri
Amar Putusan
:
Gugur
Di Unduh
:
466
Kata Kunci
:
Finance, Public-Law and legislation; Budget-Indonesia; Indonesia.-Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)-Pulau Buru-Kabupaten Maluku Tengah-Indonesia; Local finance - Indonesia ; Dana Otonomi Khusus; Keuangan Negara-Indonesia.
File Pendukung
:
11
Nov
2014
16:02 WIB
Nomor Perkara
:
88/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
dr. Heru Cahjono Kuasa Pemohon: Albert Riyadi Suwono, S.H., M.Kn., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Di Unduh
:
329
Kata Kunci
:
Land use - Law and legislation – Indonesia; Public use – Indonesia; Public lands - Indonesia - Law and legislation; Indonesia.-Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Tata Guna Tanah.
File Pendukung
:
11
Nov
2014
15:48 WIB
Nomor Perkara
:
84/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Agus, S.H., M.H
Amar Putusan
:
Ditolak
Di Unduh
:
256
Kata Kunci
:
Industrial laws and legislation – Indonesia; Labor laws and legislation - Indonesia; Labor disputes – Indonesia; Pengadilan Industri-Kabupaten/Kota; Hukum ketenagakerjaan.
File Pendukung
:
11
Nov
2014
15:41 WIB
Nomor Perkara
:
75/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Murnanda Utama, S.H.,
Amar Putusan
:
Tidak dapat diterima
Di Unduh
:
258
Kata Kunci
:
Legislation-Indonesia; Indonesia.-Majelis Permusyawaratan Rakyat; Indonesia-Politics and government; Soekarno,-1901-1970; Presidents-Indonesia-Succession; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno-Status hukum.
File Pendukung
:
11
Nov
2014
15:34 WIB
Nomor Perkara
:
38/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Markus Dairo Talu, S.H 2. Drs. Ndara Tanggu Kaha Kuasa Pemohon: Rudy Alfonso, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak dapat diterima
Di Unduh
:
223
Kata Kunci
:
Regent and Vice Regent of Southwest Sumba, East Nusa Tenggara-Inauguration; Local government - Law and legislation - Indonesia; Indonesia. - Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah (2008); Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya-Pelantikan dan Pengesahan.
File Pendukung
:
11
Nov
2014
15:28 WIB
Nomor Perkara
:
15/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Ir. Darma Ambiar, M.M. 2. Drs. Sujana Sulaeman Kuasa Pemohon: Andi Syafrani, S.H., MCCL., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Di Unduh
:
532
Kata Kunci
:
Arbitration and award – Indonesia; Arbitration and award - Indonesia – Cases; Dispute resolution (Law) – Indonesia; Arbitrase (Hukum acara perdata); Pembatalan Putusan Arbitrase.
File Pendukung
:
11
Nov
2014
15:15 WIB
Nomor Perkara
:
6/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Harris Simanjuntak
Amar Putusan
:
Tidak dapat diterima
Di Unduh
:
194
Kata Kunci
:
Pensions - Indonesia; Pension trusts - Indonesia ; Retirement – Indonesia; Pensions - Law and legislation – Indonesia; Indonesia - Officials and employees - Pensions; PT DI (Dirgantara Indonesia); Dana pensiun; Dana Pensiun PT. DI (PT Dirgantara Indonesia); Indonesia. - Undang-Undang Dana Pensiun. - 1992.
File Pendukung
:
11
Nov
2014
15:03 WIB
Nomor Perkara
:
95/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Anton Aliabbas, M.Si., MT. 2. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum Kuasa Pemohon: Poengky Indarti, S.H., LL.M., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak seluruhnya
Di Unduh
:
266
Kata Kunci
:
Finance, Public-Law and legislation; Budget-Indonesia; Indonesia.-Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara-2004; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)-Kementerian Pertahanan/TNI; Indonesia; Keuangan Negara-Indonesia;
File Pendukung
:
11
Nov
2014
14:47 WIB
Nomor Perkara
:
108/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
PT. Pukuafu Indah diwakili oleh Dr. Nunik Elizabeth Merukh, MBA Kuasa Pemohon: Wisye Hendrarwati., S.H., M.H. dkk
Amar Putusan
:
Ketetapan
Di Unduh
:
262
Kata Kunci
:
Newmont Nusa Tenggara; Batu Hijau Mine (Sumbawa, Indonesia); Pukuafu Indah; Contracts - Indonesia. Mining law – Indonesia; Mineral industries - Law and legislation – Indonesia; Coal mines and mining - Law and legislation – Indonesia; Hukum Pertambangan; Kontrak Karya-Perjanjian Karya-Industri Pertambangan Mineral dan Batubara.
File Pendukung
:
06
Nov
2014
16:19 WIB
Nomor Perkara
:
71/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Ir. H. Isran Noor, M.Si. dan Drs. H. Rachmat Yasin
Amar Putusan
:
Permohonan Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
379
Kata Kunci
:
Local government-law and legislation-Indonesia; Land use-law and legislation-Indonesia; Land use-government policy-Indonesia; Regional planning-Indonesia;Indonesia. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah; Indonesia. Undang-Undang tentang Penataan Ruang; Tata guna lahan; Tata kota dan tata daerah.
File Pendukung
:
1 2 3 4 ... 194 >