Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
03
Dec
2014
17:29 WIB
Nomor Perkara
:
10/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) 2. PT. Harapan Utama Andalan dan PT. Pelayaran Eka Ivanajasa 3. Koperasi TKBM Kendawangan Mandiri 4. PT. Lanang Bersatu 5. PT. Tanjung Air Berani 6. PT. Labai Tehknik Metal 7. PT. Pundi Bhakti Khatulistiwa 8. PT. Lobunta Kencana Raya 9. PT. Patriot Cinta Nusantara Kuasa Pemohon: Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak seluruhnya
Di Unduh
:
723
Kata Kunci
:
Mining law–Indonesia; Mineral industries-Law and legislation–Indonesia; Coal mines and mining-Law and legislation–Indonesia; Erga Omnes; Conditional Unconstitutional; Hukum Pertambangan; Indonesia-Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Hak pertambangan; Mineral dan batubara-Industri dan perdagangan; Ekspor hasil bumi-Ekspor biji (raw material/core).
File Pendukung
:
03
Dec
2014
15:01 WIB
Nomor Perkara
:
63/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Dr. Raden Mas Soediarto Soenarto, S.H., SpN., M.H., M.Kn 2. H. Teddy Anwar, S.H., SpN 3. Himpunan Notaris Indonesia Kuasa Pemohon: M. Alexander Weenas, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak seluruhnya
Di Unduh
:
369
Kata Kunci
:
Notaries-Indonesia-law and legislation; Notaries; Notaries-Indonesia-Societies, etc; Notaries-Indonesia-legal status, laws, etc; Professional ethics; Freedom of association–Indonesia; Indonesia-Undang-Undang tentang Jabatan Notaris; Notaris- organisasi profesi; Hak pilih; Kebebasan berserikat/berkumpul; Kode Etik Notaris;Ikatan Notaris Indonesia; Himpunan Notaris Indonesia (HNI); Persatuan Notaris Indonesia (PERNORI).
File Pendukung
:
03
Dec
2014
14:57 WIB
Nomor Perkara
:
64/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Bernard Samuel Sumarauw
Amar Putusan
:
Tidak diterima
Di Unduh
:
306
Kata Kunci
:
Copy right-law and legislation; Copy right-Indonesia; Indonesia. Undang-Undang tentang Hak Cipta 2002; Hak cipta; Pemegang hak cipta; Program Priscard; Program Bantuan Dana Sosial Pribadi; Program Jamsostek.
File Pendukung
:
03
Dec
2014
14:52 WIB
Nomor Perkara
:
128/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Arif Fathurohman
Amar Putusan
:
Gugur
Di Unduh
:
524
Kata Kunci
:
Election law-Indonesia; Local elections-Governors-Mayors-Regents-Indonesia; Local government; Local government-law and legislation; Hukum Pemilihan Umum-Kepala Daerah-Indonesia; Indonesia. Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2014.
File Pendukung
:
03
Dec
2014
14:46 WIB
Nomor Perkara
:
98/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) 2. Aliansi Petani Indonesia (API) 3. Serikat Petani Indonesia (SPI) 4. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 5. Perserikatan Solidaritas Perempuan (SP) 6. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) 7. Perkumpulan Sawit Watch 8. Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD) 9. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) 10.Indonesia for Global Justice (IGJ) 11.Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) 12.Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) Kuasa Pemohon: B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak seluruhnya
Di Unduh
:
274
Kata Kunci
:
Food-law and legislation; Food industry and trade-Government policy-Indonesia; Food security-Indonesia; Indonesia. Undang-Undang tentang pangan; Pangan-Industri dan perdagangan; Produksi Pangan; Keamanan pangan; Pangan-Rekayasa genetik.
File Pendukung
:
03
Dec
2014
14:24 WIB
Nomor Perkara
:
75/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Drs. H. Zulkarnain Djabar Kuasa Pemohon: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak seluruhnya
Di Unduh
:
302
Kata Kunci
:
Political corruption-Law and legislation – Indonesia; Misconduct in office–Indonesia; Commission for Eradication of Corruption in Indonesia; KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi; Indonesia. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2001; Korupsi; Hukum Pidana; Hak konstitusional; Pro parte dolus; Pro parte culva
File Pendukung
:
11
Nov
2014
16:05 WIB
Nomor Perkara
:
115/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Dokter Salim Alkatiri
Amar Putusan
:
Gugur
Di Unduh
:
785
Kata Kunci
:
Finance, Public-Law and legislation; Budget-Indonesia; Indonesia.-Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)-Pulau Buru-Kabupaten Maluku Tengah-Indonesia; Local finance - Indonesia ; Dana Otonomi Khusus; Keuangan Negara-Indonesia.
File Pendukung
:
11
Nov
2014
16:02 WIB
Nomor Perkara
:
88/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
dr. Heru Cahjono Kuasa Pemohon: Albert Riyadi Suwono, S.H., M.Kn., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Di Unduh
:
666
Kata Kunci
:
Land use - Law and legislation – Indonesia; Public use – Indonesia; Public lands - Indonesia - Law and legislation; Indonesia.-Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Tata Guna Tanah.
File Pendukung
:
11
Nov
2014
15:48 WIB
Nomor Perkara
:
84/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Agus, S.H., M.H
Amar Putusan
:
Ditolak
Di Unduh
:
531
Kata Kunci
:
Industrial laws and legislation – Indonesia; Labor laws and legislation - Indonesia; Labor disputes – Indonesia; Pengadilan Industri-Kabupaten/Kota; Hukum ketenagakerjaan.
File Pendukung
:
11
Nov
2014
15:41 WIB
Nomor Perkara
:
75/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Murnanda Utama, S.H.,
Amar Putusan
:
Tidak dapat diterima
Di Unduh
:
523
Kata Kunci
:
Legislation-Indonesia; Indonesia.-Majelis Permusyawaratan Rakyat; Indonesia-Politics and government; Soekarno,-1901-1970; Presidents-Indonesia-Succession; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno-Status hukum.
File Pendukung
:
1 2 3 4 ... 194 >