Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
 
07
Aug
2017
11:23 WIB
Nomor
:
42/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tahun 2017
Pemohon
:
1.Yustus Wonda, S.Sos., M.Si 2.Kirenius Telenggen, S.Th., M.CE Kuasa Pemohon : Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
759
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tahun 2017
File Pendukung
:
31
Jul
2017
17:11 WIB
Nomor
:
34/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017
Pemohon
:
1.Ir. H. Kasra Jaru Munara 2.H. Man Arfah, S.Pdi Kuasa Pemohon : Sirra Prayuna, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1535
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017
File Pendukung
:
31
Jul
2017
16:08 WIB
Nomor
:
14/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, Tahun 2017
Pemohon
:
1.Dr. (HC) John Tabo, S.E., MBA. 2.Barnabas Weya, S.Pd. Kuasa Pemohon : Adolf Waramori, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1609
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, Tahun 2017
File Pendukung
:
26
Jul
2017
14:34 WIB
Nomor
:
30/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Zain Amru Ritonga, S.H. Kuasa Pemohon : Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1358
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
26
Jul
2017
14:24 WIB
Nomor
:
108/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Cuna Binti Saenong Dg. Baji 2.Sajariah Dg. Bau 3.Pake Dg. Serang 4.Baso Dg. Limpo 5.Abdul Haris Dg. Nyonri 6.Dra. Musdalipah Dg. Minne 7.Duddin Dg. Ramma 8.Jumriani Dg. Sanging 9.Sakinah Dg. Nginga 10.Mansyur Dg. Bundu 11.Muh. Syarif Kuasa Pemohon : Dr. Saharuddin Daming, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1306
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
26
Jul
2017
14:06 WIB
Nomor
:
31/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Drs. Bambang Soenarko 2.Enny Ambarsari, S.H. 3.Radian Jadid 4.Widji Lestari, S.Psi Kuasa Pemohon : Edward Dewaruci, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1329
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
19
Jul
2017
12:48 WIB
Nomor
:
71/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Drs. Hi. Rusli Habibie, MAP Kuasa Pemohon : Heru Widodo, S.H., M.Hum., dkk
Amar Putusan
:
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
1235
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
19
Jul
2017
11:33 WIB
Nomor
:
70/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Tonin Tachta Singarimbun Kuasa Pemohon :-
Amar Putusan
:
1.Menolak Permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian frasa “aparat penegak hukum” dalam Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 2.Permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian frasa “penyelenggara negara” dalam Pasal 11 huruf a dan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) tidak dapat diterima
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
1238
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
19
Jul
2017
11:18 WIB
Nomor
:
60/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M Kuasa Pemohon :-
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1232
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
19
Jul
2017
11:00 WIB
Nomor
:
73/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Dr. Tjip Ismail, S.H., MBA., M.M. 2.Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H. 3.Dr. Machfud Sidik, M.Sc 4.Drs. R.M. Sigid Edi Sutomo 5.Dr. Darminto Hartono, S.H., L.LM Kuasa Pemohon : -
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1244
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
1 2 3 4 ... 250 >