Profile Hakim
 
Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.

M. AKIL MOCHTAR

Bagi H. M. Akil Mochtar, hidup adalah perjuangan yang tak kenal henti. Perjuangan tak mesti melahirkan sosok pahlawan yang selalu dipuja-puji, bahkan perjuangan terkadang menuai caci maki. Meskipun demikian, pria tegar yang lahir di Putussibau pada 18 Oktober 1960 ini tetap memiliki komitmen tinggi untuk memperjuangkan keadilan bagi semua golongan dalam kapasitasnya sebagai hakim konstitusi. Lalu, apakah ekspektasinya tentang MK masa depan? Berikut kisah profilnya.

Selalu Ingin Menjadi Pejuang

Akil Mochtar adalah hakim konstitusi yang memulai kariernya sebagai pengacara. Setelah dua kali terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ia mendapat amanah sebagai hakim konstitusi. Separuh hidupnya dilalui untuk berjuang meraih pendidikan tinggi di tengah keterbatasan dan kesederhanaan keluarga. From zero to hero, itulah usaha kerasnya untuk menggapai gelar sarjana. Sebab, ia terlahir dari sebuah keluarga besar di kampung yang tidak makmur. Untuk makan, terkadang mereka mencampur beras dan jagung, umbi-umbian, atau bulgur. Disiplin dan kerja keras yang ditanamkan sejak dini, akhirnya membentuk pribadi Akil sebagai manusia tangguh.

Akil Mochtar, biasa dipanggil Ujang, lahir pada 18 Oktober 1960 di Putussibau, ibukota Kabupaten Kapuas Hulu, sebuah kota kecil berjarak 870 km dari Pontianak. Ayahnya, H. Mochtar Anyoek dan ibunya, Junah Ismail (alm). Sejak di bangku SD, Akil sangat bersahaja. Bahkan, kadang ia berangkat sekolah dengan telanjang kaki selama setengah jam. Ia baru bersepatu kelas 2 SMP, karena wajib. Untuk mendapatkan sepatu, ia harus memesan beberapa bulan sebelumnya. Namun, ia tidak kehabisan akal. Ia meminta sepatu bot bekas di asrama tentara. Bagian atasnya lalu dipotong. Maka bersepatulah Si Ujang.

Anak keenam dari sembilan bersaudara ini sudah terbiasa tinggal jauh dari orang tua sejak kelas 2 SMP. “Saya ikut kakak perempuan, suaminya dinas ke Singkawang,” ujarnya. Ia lalu pindah lagi ke Pontianak dan melanjutkan sekolah ke SMA Muhammadiyah I. Semasa SMA, Akil aktif berorganisasi. Ia pernah menjadi Ketua OSIS, Ketua Ikatan PelajarMuhammadiyah (IPM) Pontianak, dan Pelajar Islam Indonesia (PII).

Nilai Mulia dalam Keluarga

Waktu kelas 4 SD, ia pernah diajak ayahnya mencari ikan di sungai pukul 02.00 dini hari. Meski mengantuk, ia menuruti perintah ayahnya. Karena tak kuat menahan kantuk, begitu sampai di tengah sungai, perahu yang ditumpanginya oleng. Akil tercebur. Rupanya, perahu itu sengaja digoyang oleh ayahnya karena Akil tidak fokus mengendalikan perahu. Akil menangis. Tapi ia lekas naik ke atas perahu karena tak berani melawan orang tua. Dalam perjalanan pulang ia diberi tahu ayahnya, “Kalau kerja itu benar-benar, jangan sambil main-main, jangan sambil tidur, ayah nggak suka.”

Setelah dewasa, Akil mengerti bahwa setiap pekerjaan harus dijalankan dengan serius, bukan sambil lalu. “Wak (ayah) saya itu mengajarkan tidak dengan omongan, tapi dengan perilaku,” katanya. Ibunda Akil, yang biasa ia panggil Ummi, juga menerapkan disiplin tinggi. Cara mendidiknya lebih tegas dibanding sang ayah. Dari didikan kedua orang tuanya itu, Akil tampil menjadi sosok yang siap berjuang di segala medan.

Berjuang Menggapai Sarjana

Selepas SMA, Akil terobsesi untuk menggapai gelar sarjana. Tetapi, karena keluarga tak punya biaya, ia memutuskan merantau. Di rantau, ia lalu kerja serabutan, mulai dari loper koran, sopir cadangan, sampai broker sepeda motor. Agar bisa kuliah sehabis bekerja, ia memilih kampus swasta, Universitas Panca Bhakti, Pontianak.

Sebenarnya Akil mendambakan bisa diterima di fakultas pertanian. Namun, jurusan itu belum ada di kampusnya kala itu. Alternatifnya, ia masuk fakultas hukum. Ketika masih kuliah, Akil diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Departeman Dalam Negeri (Depdagri). Namun, ia kemudian mengundurkan diri. Alasannya, ia ingin lebih mandiri dan fokus pada studi. “Saya pikir dengan punya ijazah sarjana saya bisa mengembangkan lagi,” ujar mantan politisi yang pernah bercita-cita menjadi jaksa itu.

Meski sibuk bekerja, karena nalurinya yang tinggi berorganisasi, Akil tetap aktif di sejumlah organisasi kemahasiswaan. Ia menjadi Ketua Senat FH Universitas Panca Bhakti dan Komandan Batalyon Resimen Mahasiswa. Ia juga menjadi aktivis di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), maupun Pemuda Pancasila (PP). Akil berhasil menamatkan pendidikan tingginya dan meraih dua gelar sekaligus, Sarjana Muda Hukum (SMHK) dan Sarjana Hukum (SH). “Wah itu udah hebat, karena dulu jadi jaksa dan hakim SMHK itu bisa,” kenang Akil.

Dari Advokat, Legislatif, ke Judikatif

Setelah bergelar sarjana, Akil langsung menekuni dunia pengacara. Ia bergabung di kantor kawannya, Buyung Panggabean Associates. Pekerjaan barunya dimulai dari menjadi sopir, tukang ketik, hingga penyusun berkas perkara. Lalu Akil mengikuti ujian advokat dan mewakili kantornya beracara di Pengadilan Singkawang. Tidak berselang lama, ia lulus sebagai advokat angkatan pertama dari Kalimantan Barat.

Setelah dua tahun berkarir, Akil membangun kantor sendiri. Popularitasnya mencuat ketika ia menjadi kuasa hukum kasus salah vonis “Sengkon-Karta Jilid II” yang banyak mengundang perhatian media nasional. Sedemikian populernya, kasus tersebut dibukukan dengan judul Jalan Sumir Menggapai Keadilan yang diterbitkan Gramedia, Jakarta.

Pada 1998, Akil berjumpa dengan anggota DPRD Golkar yang mengajak bergabung dengan Partai Golkar. Usianya masih 37 tahun ketika ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Ketika itu, ia terpilih sebagai Wakil Ketua DPD Golkar provinsi. “Akhirnya saya jadi pengurus teras di Golkar,” ujarnya.

Pada 1999, ia terpilih sebagai anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kapuas Hulu. Akil ditempatkan di Komisi II yang membidangi hukum dan pemerintahan. Periode berikutnya, ia menjadi anggota Komisi III DPR dengan perolehan suara terbanyak, yakni 167.000 suara.

Sepanjang karir politiknya di parlemen, berulang kali Akil menelurkan undang-undang sebagai ketua panitia khusus. Ia juga memimpin uji kelayakan dan kepatutan Kapolri, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pimpinan Komisi Yudisial (KY)

Berdiri di Atas Semua Golongan

Saat dibuka rekrutmen calon hakim konstitusi di DPR, kolega Akil mendorongnya untuk mencalonkan diri. Batinnya menghadapi dilema kala itu. Ia berpikir, dari sisi pendidikan dan kemampuan, mungkin ia mampu memikul beban dan tanggungjawab sebagai hakim. “Tapi dari sisi perilaku, saya adalah orang yang biasa dengan kebebasan berfikir dan berekspresi, sebagai hakim berarti saya harus bisa menjaga sikap,” ungkap Akil.
Ia lalu berdiskusi dengan banyak orang, termasuk sahabat-sahabatnya di Pontianak. Dari mereka, ia mendapat pandangan bahwa mungkin sudah waktunya bagi dia melepaskan diri dari kepentingan yang bersifat parsial. “Sudah waktunya Abang berada pada posisi di atas semua golongan, dan tempat itu adalah di MK,” ujar Akil menirukan nasihat dari sahabatnya.

Setelah berpikir mendalam, memohon petunjuk Allah SWT dan berunding dengan keluarga, akhirnya ia berketetapan hati untuk menjadi hakim konstitusi. Bagi Akil, menjadi hakim konstitusi bukan semata sebagai pekerjaan, melainkan sebuah pengabdian. “Saya pernah jadi advokat 18 tahun, saya juga pernah beracara di MK mewakili DPR, itu modal sosial saya,” ujarnya.

Inspirasi Kehidupan

Apa yang diraih Akil hingga kini tidak terlepas dari filosofi bahwa hidup adalah perjuangan. Bagi dia, semua orang adalah pejuang, dan perjuangan itu tidak akan pernah berhenti. Pejuang tak selalu menjadi pahlawan, sebab terkadang juga mendapat caci maki. Oleh sebab itu seorang pejuang tidak harus selalu mendapat tempat yang terhormat. “Tapi kalau pahlawan dia harus selalu mendapat tempat yang terhormat,” ujar pengurus Lembaga Hikmah PP Muhammadiyah itu.

Akil ingin menjadi pejuang, karena ketika ia berhasil kehormatanlah yang ia peroleh. Bisa saja ia dilupakan orang, atau bahkan mendapat cacian. Namun, itu semua bukan soal baginya, sebab itulah perjuangan hidup. “Itu yang memotivasi saya,” ujar mantan Ketua Alumni Resimen Mahasiswa Kalimantan Barat itu.

Ekspektasi untuk MK ke Depan

Akil memiliki pandangan dan harapan untuk MK ke depan. Menurutnya, MK harus lebih responsif mengakomodasi setiap persoalan yang terkait erat dengan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Sebab, MK lahir dari kerangka checks and balances itu. “Bagaimana implementasi checks and balances itu dalam memberikan kesetaraan dan keadilan masyarakat,” ujarnya.

Secara institusional, menurut Akil, MK sudah sejalan dengan misi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya. Ia berharap, dari sisi kelembagaan, MK bisa menjadi sebuah contoh atau model peradilan modern di Indonesia.

Namun, Akil menambahkan, peradilan modern itu harus didukung fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai. “Untuk itu harus ditunjang sarana dan prasarana yang tidak hanya memadai tetapi lebih baik,” ujarnya. Personalnya harus terlatih dengan tingkat penghasilan yang lebih tinggi dibanding dari institusi peradilan lain. Sebab, sekalipun teknologi informasi dan SDM-nya bagus, namun jika tingkat kesejahteraan pegawainya rendah, akan repot. Ia berharap, ada pembenahan internal menuju sistem yang lebih baik.

Sedangkan soal wacana memperluas kewenangan MK, bagi Akil, harus ditinjau dari kemanfaatannya. Dalam pandangan Akil, hal yang sangat urgen dalam konteks perluasan kewenangan MK adalah kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yang saat ini masih menjadi yurisdiksi MA. Apabila kewenangan tersebut diberikan kepada MK, ia berharap akan ada tafsir peraturan perundang-undangan yang seragam.

Dengan demikian, MK dapat memberikan kepastian hukum. Apalagi banyak sekali peraturan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang. Demikian pula keputusan presiden yang bersifat regeling, memaksa hak-hak warga negara.