Perkara Diregistrasi PUU
 
 
 
27
Jul
2017
 
Nomor Perkara
:
49/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Pusat Persatuan Islam dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Jeje Jaenudin, M.Ag.
27
Jul
2017
 
Nomor Perkara
:
48/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Yayasan Sharia Law Alqonuni diwakili oleh Chandra Furna Irawan
27
Jul
2017
 
Nomor Perkara
:
47/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Dr. Busyro Muqodas; Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia diwakili oleh Asfinawati, S.H. dan Siti Rakhma Mary Herwati, S.H., M.Si., MA.; Konfederasi Persatuan Buruh Indonedia (KPBI) diwakili Ilhamsyah dan Damar Panca Mulya; dan Indonesia Corruption Watch diwakili oleh Adnan Topan Husodo
27
Jul
2017
 
Nomor Perkara
:
46/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Dr. Edi Priyanto, S.H., M.M.
27
Jul
2017
 
Nomor Perkara
:
45/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Abdul Wahid, S.Pd.I
27
Jul
2017
 
Nomor Perkara
:
44/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Habiburokhman, S.H., M.H.
27
Jul
2017
 
Nomor Perkara
:
43/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Donaldy Christian Langgar
26
Jul
2017
 
Nomor Perkara
:
42/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H.; David Surya S.H., M.H.; H. Adidharma Wicaksono, S.H., LLM; dan Hendro Sismoyo, S.H., M.H.
26
Jul
2017
 
Nomor Perkara
:
41/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Aliansi Nusantara, dalam hal ini diwakili oleh Drs. T. Budiman Soelaim, M.Hum dan Zainal Abidin, S.H.I.
26
Jul
2017
 
Nomor Perkara
:
40/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Dr. Harun Al Rasyid, S.H., M.Hum; Hotman Tambunan, S.T., M.M; Dr. Yadyn, S.H., M.H.; Novariza, S.T.,S.H.; Lakso Anindito, S.H.
< 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 114 >