Perkara Diregistrasi PUU
 
 
 
27
Jul
2017
 
Nomor Perkara
:
44/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Habiburokhman, S.H., M.H.
27
Jul
2017
 
Nomor Perkara
:
43/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Donaldy Christian Langgar
26
Jul
2017
 
Nomor Perkara
:
42/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H.; David Surya S.H., M.H.; H. Adidharma Wicaksono, S.H., LLM; dan Hendro Sismoyo, S.H., M.H.
26
Jul
2017
 
Nomor Perkara
:
41/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Aliansi Nusantara, dalam hal ini diwakili oleh Drs. T. Budiman Soelaim, M.Hum dan Zainal Abidin, S.H.I.
26
Jul
2017
 
Nomor Perkara
:
40/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Dr. Harun Al Rasyid, S.H., M.Hum; Hotman Tambunan, S.T., M.M; Dr. Yadyn, S.H., M.H.; Novariza, S.T.,S.H.; Lakso Anindito, S.H.
20
Jul
2017
 
Nomor Perkara
:
39/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ir. H. Ismail Yusanto, M.M.
20
Jul
2017
 
Nomor Perkara
:
38/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Afriady Putra S., S.H., S.Sos
12
Jul
2017
 
Nomor Perkara
:
37/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Horas A.M. Naiborhu
11
Jul
2017
 
Nomor Perkara
:
36/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Achmad Saifudin Firdaus, Bayu Segara, Yudhistira Rifky Darmawan, dan Tri Susilo
11
Jul
2017
 
Nomor Perkara
:
35/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Anita Rahayu
< 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 112 >