Perkara Diregistrasi PUU
 
 
 
19
May
2017
 
Nomor Perkara
:
26/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Zainal Abidinsyah Siregar
19
May
2017
 
Nomor Perkara
:
25/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) diwakili oleh Ir. Dwisuryo Indroyono, M.Sc dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) diwakili oleh Joko Supriyono selaku Ketua dan Pierre Togar Sitanggang selaku Sekretaris Jenderal
18
May
2017
 
Nomor Perkara
:
24/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
H. Djan Faridz
18
May
2017
 
Nomor Perkara
:
23/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Sulindro, H. Tjahyono Sulindro, Benjamin Sulindro, Mariana Sulindro, Jeannette Sulindro, Marcela Sulindro, Elisabeth Sulindro, dan Margaretha Sulindro
18
May
2017
 
Nomor Perkara
:
22/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah
05
May
2017
 
Nomor Perkara
:
21/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian juncto Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Sudding Dg Nyau, Muntu Dg Situju, dan Sakarang Dg Tappo
05
May
2017
 
Nomor Perkara
:
20/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
H. Said Syamsul Bahri dan Drs. H.M. Nafis A. Manaf, M.M
05
May
2017
 
Nomor Perkara
:
19/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Habiburokhman, S.H., M.H.
20
Apr
2017
 
Nomor Perkara
:
18/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945
Pemohon
:
Ir. Sri Bintang Pamungkas, MSISE, Ph.D.
20
Apr
2017
 
Nomor Perkara
:
17/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Suprayitno
< 1 2 3 4 5 6 7 ... 109 >