Perkara Diregistrasi PUU
 
 
 
22
Feb
2018
 
Nomor Perkara
:
15/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Prof. Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Rahman Sabara, MS.IS, M.H.
19
Feb
2018
 
Nomor Perkara
:
14/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Albertus Magnus Putut Prabantoro dan Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri
19
Feb
2018
 
Nomor Perkara
:
13/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Indonesia for Global Justice (IGJ), dalam hal ini diwakili oleh Rachmi Hertanti; Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), dalam hal ini diwakili oleh Henry David Oliver Sitorus; Serikat Petani Indonesia (SPI), dalam hal ini diwakili oleh Henry Saragih; Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), dalam hal ini diwakili oleh Dwi Astuti; Aliansi Petani Indonesia (API), dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Nur Uddin; Solidaritas Perempuan (SP), dalam hal ini diwakili Puspa Dewy; Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dalam hal ini diwakili Susan Herawati Romica; Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy (FIELD), dalam hal ini diwakili Widyastama Cahyana; Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), dalam hal ini diwakili Mansuetus Alsy Hanu; Amin Abdullah; Mukmin; Fauziah; Baiq Farihun; dan Budiman
13
Feb
2018
 
Nomor Perkara
:
12/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
H. Yan Herimen, S.E., Ir. H. Jhoni Boetja, S.E., Edy Supriyanto Saputro, Amd., Amidi Susanto, S.E., dan Taufan, S.E.
13
Feb
2018
 
Nomor Perkara
:
11/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Haryanti Sutanto dan Victorina Arif
06
Feb
2018
 
Nomor Perkara
:
10/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
PT Harapan Sinar Abadi
06
Feb
2018
 
Nomor Perkara
:
9/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si dan H. Damai Hari Lubis, S.H., M.H.
23
Jan
2018
 
Nomor Perkara
:
8/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Barisan Advokat Bersatu, dalam hal ini diwakili oleh Herwanto Nurmansyah dan Ade Manansyah, S.H.
23
Jan
2018
 
Nomor Perkara
:
7/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Khaeruddin, S.H., S.Sy.
17
Jan
2018
 
Nomor Perkara
:
6/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Abdul Hakim, Romi Andriyan Hutagaol, Budi Oktariyan, Mardani, Tarsan, dan Supriyanto
1 2 3 4 ... 115 >