Tanya Jawab
     
Nomor
Pengaduan
140
16-09-2014
zaqiah darojad

Assalamualaikum. selamat malam, setahu saya putusan MK bersifat erga omnes yang artinya berlaku untuk umum, nah misalnya MK memutuskan bahwa suatu pasal dalam UU A bertentangan dengan UUD, kemudian menyatakan bahwa yang sesuai adalah ABCD, maka apakah hasil putusan MK yang bersifat ABCD tersebut harus dirumuskan kembali dalam UU A? apabila putusan yang bersifat ABCD tersebut tidak dimasukkan dalam UU A oleh legislatif, bagaimana nasib UU A? terimakasih.

Di Jawaban Pada Tanggal : 04-11-2014

Yth Sdr. Zaqiah Darojad,

Berdasarkan Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi,Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Dengan demikian, apabila pada perkara pengujian undang-undang, putusan MK mengabulkan permohonan pemohon, maka sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, norma dalam undang-undang yang diujikan dan diputus oleh MK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun demikian, MK tidak memiliki kewenangan untuk menambah frasa atau kalimat pada suatu undang-undang kecuali menyatakan pemaknaan suatu frasa atau kalimat yang dianggap konstitusional.

Nomor
Pengaduan
139
22-08-2014
Abdi Pratama

kepada Yth Bapak/Ibu di Mahkamah Konstitusi saya Mahasiswa Fakultas Hukum Konsenterasi Hukum Acara dan saya mau mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi . 1. bagaimana Pengujian undang-Undang di Mahkamah Konstitusi ? 2. bagaimana pemeriksaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 268 tentang Peninjauan Kembali ?

Di Jawaban Pada Tanggal : 04-11-2014

Yth. Saudara Abdi Pratama,

Untuk mengetahui prosedur beracara pengujian undang-undang, silakan mempelajari Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 06/PMK/2005

Nomor
Pengaduan
136
22-08-2014
Abdi Pratama

Kepada Yth Bapak/Ibu di Mahkamah Konstitusi saya mau mengajukan Beberapa pertanyaan tentang pengujian UU di MK 1. bagaimna pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi? 2. Bagaimna Proses Pemeriksaan pasal 263 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) tentang Peninjauan Kembali dalam perkara 34/PUU-XI/2013.

Di Jawaban Pada Tanggal : 17-11-2014

Yth. Sdr. Abdi Pratama,

Terima kasih atas pertanyaan Saudara. Menyangkut pertanyaan perihal prosedur pengujian undang-undang, Saudara dapat mempelajari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Selanjutnya mengenai proses pemeriksaan dalam perkara Nomor 34/PUU-XI/2013, Saudara dapat mempelajari risalah dan putusan perkara dimaksud yang dapat diunduh melalui website ini.

Demikian.

Nomor
Pengaduan
120
21-04-2014
nisoo

Kepada Mahkamah Konstitusi, saya ingin bertanya. Apabila Mahkamah Konstitusi sedang melakukan uji materi Undang2, apakah Mahkamah Agung dapat melanjutkan Uji Materi Peraturan Undang-Undang dibawah undang-undang? Terimakasih banyak.

Di Jawaban Pada Tanggal : 24-04-2014

Yth. Sdr. Nisoo,

Pertanyaan Saudara telah diatur oleh Pasal 55 Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2003Nomor 8 Tahun 2011 tentang tentang Mahkamah Konstitusi

"Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Demikian.

Nomor
Pengaduan
115
13-03-2014
Rahman

Yg menjadi pertimbangan hukum mahkamah memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di dua TPS adalah akibat hilangnya surat suara di dua TPS tersebut, pertanyaannya satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang dilaksanakan surat suara yang hilang itu ditemukan bagaimanakah mahkamah menyikapi hal ini?

Di Jawaban Pada Tanggal : 18-03-2014

Yth. Saudara Rahman,

Pertanyaan yang saudara ajukan menyangkut substansi pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan MK hanya menyampaikan pendapat hukumnya melalui putusan.

Demikian.

Nomor
Pengaduan
113
21-02-2014
zaka firma aditya

Bagaimana prosedur melakukan penelitian \"skripsi\" di Mahkamah Konstitusi?? mohon jawabannya, terima kasih

Di Jawaban Pada Tanggal : 25-02-2014

Yth. Sdr. Zaka Firma Aditya,

Silahkan Saudara menyampaikan proposal penelitian kepada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara MK. Untuk informasi lebih lengkap, silahkan mengubungi nomor telepon 021-23529000.

Terima kasih.

Nomor
Pengaduan
112
10-02-2014
hermansyah

Barito timur,Kalimantan tengah salam hormat, mohon pendapatnya, tentang perkara PILKADA di Kabupaten Barito Timur perkara bukan masalah hasil suara tetapi masalah administrasi Pendaftaran calon yang mana satu partai mengusung 2 calon/kandidat dan tlah digugat oleh salah satu pasangan calon ke MK ternyata di tolak seluruhnya...tetapisalah satu calon tersebut menggugat lagi melewati PT TUN jakarta dan akhirnya dimenangkan... apakah keputusan PT TUN tersebut dapat mempengaruhi keputusan MK yang terdahulu yang isinya menolak gugatan seluruhnya wassalam terima kasih

Di Jawaban Pada Tanggal : 12-02-2014

Yth. Hermansyah,
Pertanyaan anda demikian hanyalah dapat terjawab melalui Putusan Mahkamah Konstitusi setelah Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan peradilan, yaitu proses memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara konstitusi yang sesuai dengan kewenangannya guna menegakkan hukum dan keadilan.
 
Terima kasih
Nomor
Pengaduan
111
28-01-2014
dhona lubis

Apakah sudah pernah ada yang menguji tentang Badan kehormatan DPR agar anggotanya diganti menjadi masyarakat bukan anggota DPR dengan alasan BK DPR tidak efektif dalam mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi? terim kasih

Di Jawaban Pada Tanggal : 28-01-2014

Yth. Saudara Dhona Lubis

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Terkait dengan pertanyaan Saudara Dhona Lubis yang menanyakan apakah sudah pernah ada yang menguji tentang Badan Kehormatan DPR, hal demikian tentu bukan kewenangan Mahkamah untuk menguji tentang Badan Kehormatan DPR kecuali isu hukum tersebut dikaitkan dengan undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Karenanya mohon pertanyaannya lebih spesifik terhadap pengujian Undang-Undang apa yang ingin diketahui atau ditanyakan.

Demikian.

 

Nomor
Pengaduan
110
28-01-2014
dhona lubis

Ramadhona Lubis, SH dari Medan : Apakah dalam sengketa Pemilu kada, pihak yang tidak mau melaksanakan Putusan MK untuk melakukan pemungutan suara ulang (sebagai conto pilkada Deli Serdang Sumatera Utara) dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan apa dasar hukumnya? Dalam hal tidak bisa, apakah menurut MK itu merupakan pelanggaran Pemilu?

Di Jawaban Pada Tanggal : 28-01-2014

Yth. Saudara Dhona Lubis,

Pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan Konstitusi dan prinsip negara hukum melalui putusan atas perkara konstitusional yang menjadi kewenangan dan kewajibannya. Dengan demikian, apabila putusan MK yang bersifat final and binding tidak dilaksanakan, maka sanksi yang berlaku adalah berupa sanksi ketatanegaraan ataupun hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun demikian, untuk dapat menentukan jenis atau kategori perbuatan yang tidak melaksanakan putusan MK tersebut merupakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum atau yang lainnya tentu membutuhkan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian.

 

Nomor
Pengaduan
109
23-12-2013
Khairani El Yusro, S.Psi

Yang terhormat, Bapak Mahkamah Konstitusi. Saya dan teman2 sangat terbebani oleh Permendiknas No.27 tahun 2008, yang garis besarnya menyatakan bahwa keprofesian Konselor tidak bisa diambil oleh sarjana Psikologi, (S.Psi) melainkan S1 BK, padahal saya diterima sebagai PNS tahun 2009, sebagai Guru BK di instansi saya. tapi dengan permen diatas yg saya sebutkan, saya harus mengabil lagi sarjana S1 Pendidikan (S.Pd)Bimbingan Konseling dan selanjutnya Konselor. ini sangat memberatkan kami. mohon bantuannya pak. terima kasih atas jawaban Bapak.

Di Jawaban Pada Tanggal : 08-01-2014

Yth. Sdr. Khairani El Yusro, S.Psi.

Terima kasih atas perhatian dan kepedulian Saudara kepada penegakan hukum dan hak-hak warga negara. Kami informasikan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 24C UUD 1945 adalah menguji undang-undang konstitusionalitas terhadap UUD 1945. Menjawab pertanyaan Saudara, peraturan yang dipermasalahkan tersebut bukan merupakan undang-undang sehingga tidak dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, apabila Saudara menganggap suatu undang-undang yang menjadi landasan peraturan tersebut telah melanggar UUD 1945, saudara dapat mengajukan permohonan kepada MK untuk menguji materi dan muatan UU tersebut. Informasi mengenai teknis pengajuan permohonan dapat menghubungi unit pelayanan penerimaan permohonan dan konsultasi perkara di gedung Mahkamah Konstitusi Lantai Dasar, Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Telepon 021-23529000.

Selain itu, kami informasikan pula, Saudara dapat mengajukan pengujian peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah UU ke Mahkamah Agung.

Demikian.

< 1 2 3 4 5 ... 10 >

Kirim Pertanyaan Anda

Pengunjung dapat mengirimkan pertanyaan terkait mahkamah konstitusi. Isi pertanyaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pertanyaan jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Mahkamah Konstitusi Berhak memutuskan untuk tidak menjawab dan menampilkan pertanyaan tersebut.

Silahkan Login Atau Register Untuk Dapat Mengirimkan Pertanyaan ke Mahkamah Konstitusi
Frekuensi Pertanyaan