Tanya Jawab
 
Kirim Pertanyaan
Nama
:
Email
:
Pertanyaan
:
Kode Keamanan
:


 
 

     

Nomor 1012
19-07-2017
kediliston

Selamat siang.Apakah sudah ada putusan MK terkait pengalihan pengelolaan SMASMK dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah KabupatenKota Terima kasih.

Di Jawaban Pada Tanggal : 19-07-2017


Yth. Sdr Kediliston


Terima kasih atas pertanyaan Saudara. Putusan MK dengan nomor perkara 30/PUU-XIV/2016 dapat Saudara unduh pada tautan berikut:

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/30_PUU-XIV_2016.pdf

 

Terima kasih

 

Nomor 1009
15-07-2017
Mohammad aslan

WARTAKALTIM.CO, Kukar Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) menyambut positif keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelimpahan pendidikan menengah ke provinsi yang akhirnya dikembalikan pengelolaannya ke Kabupatenkota.Keputusan tersebut disambut gembira Bupati Kukar Rita Widyasari, Pelimpahan pendidikan menengah ke provinsi termentahkan oleh keputusan MK, yang mengembalikan pengelolaan SMA sederajat ke kabupaten, tulis Rita update status Blackberry Messenger (BBM), Rabu (1372016).Sementara itu kepala Dinas Pendidikan Wiyono melalui Kabid Dikmen Tulus Sutopo dihubungi Wartakaltim.co mengatakan dinas pendidikan turut gembira mendengar informasi kembalinya pengelolaan SMA sederajad ke kabupaten.Alhamdulillah, kemenangan di MK merupakan hasil perjuangan yang sudah dilakukan Disdik Kukar bersama Kabupatenkota lainnya di Indonesia yang menolak pelimpahan SMA sederajad ditangani provinsi, katanya.TulusTulus Sutopo ikuti rembuk pendidikan nasional Bahkan Menurut Tulus, dalam rembuk nasional pendidikan di Sawangan Bogor pada 21 sd 25 Pebruari 2016 lalu, mewakili provinsi Kaltim secara tegas memberikan penolakan atas perpindahan kewenangan penanganan SMA sederajat ke Provinsi.Pengalihan kewenangan SMASMK ke provinsi jelas melanggar Undangundang No. 202003 tentang Sisdiknas terutama pada pasal 50 ayat 5, ujar Tulus.Dijelaskan Tulus dalam rembuk nasional pendidikan itu juga dikemukakan pada bab XIV UU No.202003 Sisdiknas, pengelolaan pendidikan, bagian kesatu.Kemudian pada pasal 50 ayat (3) pemerintah danatau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurangkurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.Kendati belum secara resmi mendapatkan petikan keputusan MK, dirinya menyakini bahwa perjuangannya akan membuahkan hasil. Saya belum dapat petikan resminya, baru sebatas informasi, kita menyakini bahwa apa yang diperjuangkan akan membuahkan hasil, tutup Tulus.Jika informasi tersebut benar dimentahkan oleh keputusan MK yang mengembalikan wewenang pengelolaan pendidikan menengah ke kabupatenkota, maka besaran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk keabupatenkota pada tahun depan tidak akan berkurang.(IrwanWartakaltim.co)Post source Irwan Wadi

Di Jawaban Pada Tanggal : 18-07-2017


Yth. Mohammad Aslan

Terkait mengenai uji materi UU Pemerintahan Daerah dengan nomor perkara 30/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi belum membacakan putusan yang dimaksud. Pembacaan putusan dijadwalkan pada tanggal 19 Juli 2018. Untuk infromasi lebih lanjut, Saudara dapat mencermatinya di laman MK pada tautan berikut :

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.JadwalSidang&menu=4&id=1&kat=4&cari=19-07-2017

Terima kasih

Nomor 1008
15-07-2017
MELISA

apakah mk telah putuskan perkara tentang gugatan pembagian urusan pendidikan sma dan smk yang berdasarkan undagundang no. 23 tahun 2014 menjadi kewenangan provinsi

Di Jawaban Pada Tanggal : 18-07-2017


Yth. Sdr. Melisa

Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait mengenai uji materi UU Pemerintahan Daerah dengan nomor perkara 30/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi belum membacakan putusan yang dimaksud. Pembacaan putusan dijadwalkan pada tanggal 19 Juli 2018. Untuk infromasi lebih lanjut, Saudara dapat mencermatinya di laman MK pada tautan berikut :

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.JadwalSidang&menu=4&id=1&kat=4&cari=19-07-2017

Terima kasih

Nomor 1007
14-07-2017
IKHSAN RANTAS

asalamu alaikum. saya mau menanyakan proses sidang atas gugatan perkara SMASMK yg menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang awalnya merupakan kewenangan pemerintahan kabupatenkota

Di Jawaban Pada Tanggal : 18-07-2017


Yth. Sdr. Ikhsan Rantas

Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait mengenai uji materi UU Pemerintahan Daerah dengan nomor perkara 30/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi belum membacakan putusan yang dimaksud. Pembacaan putusan dijadwalkan pada tanggal 19 Juli 2018. Untuk infromasi lebih lanjut, Saudara dapat mencermatinya di laman MK pada tautan berikut :

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.JadwalSidang&menu=4&id=1&kat=4&cari=19-07-2017

Terima kasih

Nomor 1006
14-07-2017
Sutrimo

SMASMK saat ini sdh diampu pemerintah provinsi. Banyak kabar apakah benar apa hanya hoax tentang kembalinya pengelolaan di bawah pemerintah kabupaten. Apakah kabar itu benar

Di Jawaban Pada Tanggal : 18-07-2017


Yth. Sdr. Sutrimo

Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait mengenai uji materi UU Pemerintahan Daerah dengan nomor perkara 30/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi belum membacakan putusan yang dimaksud. Pembacaan putusan dijadwalkan pada tanggal 19 Juli 2018. Untuk infromasi lebih lanjut, Saudara dapat mencermatinya di laman MK pada tautan berikut :

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.JadwalSidang&menu=4&id=1&kat=4&cari=19-07-2017

Terima kasih

 

Nomor 1005
13-07-2017
fe

Perkara No. 88PUUXIV2016 tentang PENGUJIAN UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 .Apakah sudah diterbitkan putusan dimaksud dan sudah dapat diunduh.Terima kasih.Salam

Di Jawaban Pada Tanggal : 13-07-2017


Yth. Sdr. Fe

Terima kasih atas pertanyaannya. Seluruh rangkaian pemeriksaan perkara nomor 88/PUU-XIV/2016 telah selesai. Namun demikian perkara tersebut kini dalam pembahasan di Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Untuk jadwal pengucapan putusan Saudara dapat terus memantaunya di laman MK, www.mahkamahkonstitusi.go.id

Terima kasih.

Nomor 1004
12-07-2017
Tuni

Hasil PSU 18 distrik Kab Tolikara yang sidah dilaporkan pihak penyelnggarah pd tngl 672017. kira Pitusannya tnggl brpa ya Terima kasih.

Di Jawaban Pada Tanggal : 13-07-2017


Yth. Sdr. Tuni

Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk informasi jadwal sidang, Saudara dapat memantaunya di laman MK, www.mahkamahkonstitusi.go.id

Terima kasih

Nomor 1003
12-07-2017
Fakhris Lutfianto

Assalamualaikum w.w.,Saya mau nanya perihal magang di Mahkamah Konstitusi, diantaranya1. Apa saja berkas yang harus disiapkan2. Ditujukan kepada siapa (bagian apa) dan surat dan proposal magang ini diajukan Dan tembusan surat kepada siapaTerima Kasih. Wassalamualaikum w.w.,

Di Jawaban Pada Tanggal : 13-07-2017


Yth. Sdr. Fakhris Lutfianto

Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kegiatan magang di MK, Saudara dapat mengajukan Surat Permohonan Magang dan Proposal Magang yang diajukan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan dikirimkan melalui pos. Permohonan ini kemudian akan diverifikasi dan akan dihubungi kembali untuk tindak lanjut.

Untuk informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Bagian Kepegawaian MK di nomor (021) 23529000.

Terima kasih

Nomor 1002
12-07-2017
baby citra refita

dear Mahkamah Konstitusi, saya selaku warga sipil ingin menanyakan perihal UndangUndang Ketenagakerjaan yang telah judicial riview. apakah ada Pasal dan atau ayat yang dirubah atau di tambahkan dan kemana website yang harus saya kunjungi untuk informasi tersebut, mohon informasinya. terimakasih.

Di Jawaban Pada Tanggal : 12-07-2017


Yth. Sdr. Baby Citra Refita

Terima kasih atas pertanyaannya. Saudara dapat mencermati dan mempelajari seluruh putusan MK yang berkaitan dengan Uji Materi UU Ketenagakerjaan dengan mengunduh putusan-putusan tersebut di laman MK, www.mahkamahkonstitusi.go.id.

Terima kasih

Nomor 1001
12-07-2017
canggih

Perkara No. 11.PUUXIV.2016 tentang permohonan uji materi ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan panas bumi dalam UndangUndang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (UU Panas Bumi) dan UndangUndang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).Apakah sudah diterbitkan putusan dimaksud dan sudah dapat diunduhTerima kasih.

Di Jawaban Pada Tanggal : 12-07-2017


Yth. Sdr. Canggih

Terima kasih atas pertanyaannya. Seluruh rangkaian pemeriksaan perkara nomor 11/PUU-XIV/2016 telah selesai. Namun demikian perkara tersebut kini dalam pembahasan di Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Untuk jadwal pengucapan putusan Saudara dapat terus memantaunya di laman MK, www.mahkamahkonstitusi.go.id

Terima kasih.

< 1 2 3 4 5 ... 31 >