Tanya Jawab
     
Nomor
Pengaduan
141
19-09-2014
haris

Mohon konsultasi. Di beberapa instansi pemerintah melakukan kerjasama dengan agen salah satu maskapai dalam rangka perjalanan dinas. Ketentuan kelas ekonomi sesuai peraturan standar biaya masukan dari Menkeu memang dijalankan. Namun fakta dilapangan, pegawai dihimbau untuk tidak membeli tiket sendiri, apalagi berbeda maskapai, padahal dari sisi harga jelas lebih murah hampir separuh dari yang biasa dibelikan kantor. Ketika ditanyakan latar belakang kebijakan itu adalah agar memudahkan pemeriksaan oleh aparatur pemeriksa. 1. Apakah kebijakan itu tidak melanggar UU No. 17 Tahun 2003 pasal 3 yang mengamanatkan ekonomis dan efisien? 2. Apakah kebijakan atau arahan tersebut dapat dimasukkan dalam perilaku yang mengganggu persaingan sehat dunia usaha? 3. Bila ya, bagaimana cara mengusulkan koreksi atas kebijakan tersebut? Terima kasih

Di Jawaban Pada Tanggal : 04-11-2014

Yth. Saudara haris,

Sesuai Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

  1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
  2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
  3. memutus pembubaran partai politik, dan
  4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UndangUndang Dasar.

Terkait pertanyaan yang saudara ajukan, hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dapat diajukan ke Mahkamah Agung.

Demikian.

Nomor
Pengaduan
140
16-09-2014
zaqiah darojad

Assalamualaikum. selamat malam, setahu saya putusan MK bersifat erga omnes yang artinya berlaku untuk umum, nah misalnya MK memutuskan bahwa suatu pasal dalam UU A bertentangan dengan UUD, kemudian menyatakan bahwa yang sesuai adalah ABCD, maka apakah hasil putusan MK yang bersifat ABCD tersebut harus dirumuskan kembali dalam UU A? apabila putusan yang bersifat ABCD tersebut tidak dimasukkan dalam UU A oleh legislatif, bagaimana nasib UU A? terimakasih.

Di Jawaban Pada Tanggal : 04-11-2014

Yth Sdr. Zaqiah Darojad,

Berdasarkan Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi,Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Dengan demikian, apabila pada perkara pengujian undang-undang, putusan MK mengabulkan permohonan pemohon, maka sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, norma dalam undang-undang yang diujikan dan diputus oleh MK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun demikian, MK tidak memiliki kewenangan untuk menambah frasa atau kalimat pada suatu undang-undang kecuali menyatakan pemaknaan suatu frasa atau kalimat yang dianggap konstitusional.

Nomor
Pengaduan
139
22-08-2014
Abdi Pratama

kepada Yth Bapak/Ibu di Mahkamah Konstitusi saya Mahasiswa Fakultas Hukum Konsenterasi Hukum Acara dan saya mau mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi . 1. bagaimana Pengujian undang-Undang di Mahkamah Konstitusi ? 2. bagaimana pemeriksaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 268 tentang Peninjauan Kembali ?

Di Jawaban Pada Tanggal : 04-11-2014

Yth. Saudara Abdi Pratama,

Untuk mengetahui prosedur beracara pengujian undang-undang, silakan mempelajari Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 06/PMK/2005

Nomor
Pengaduan
136
22-08-2014
Abdi Pratama

Kepada Yth Bapak/Ibu di Mahkamah Konstitusi saya mau mengajukan Beberapa pertanyaan tentang pengujian UU di MK 1. bagaimna pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi? 2. Bagaimna Proses Pemeriksaan pasal 263 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) tentang Peninjauan Kembali dalam perkara 34/PUU-XI/2013.

Di Jawaban Pada Tanggal : 17-11-2014

Yth. Sdr. Abdi Pratama,

Terima kasih atas pertanyaan Saudara. Menyangkut pertanyaan perihal prosedur pengujian undang-undang, Saudara dapat mempelajari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Selanjutnya mengenai proses pemeriksaan dalam perkara Nomor 34/PUU-XI/2013, Saudara dapat mempelajari risalah dan putusan perkara dimaksud yang dapat diunduh melalui website ini.

Demikian.

Nomor
Pengaduan
120
21-04-2014
nisoo

Kepada Mahkamah Konstitusi, saya ingin bertanya. Apabila Mahkamah Konstitusi sedang melakukan uji materi Undang2, apakah Mahkamah Agung dapat melanjutkan Uji Materi Peraturan Undang-Undang dibawah undang-undang? Terimakasih banyak.

Di Jawaban Pada Tanggal : 24-04-2014

Yth. Sdr. Nisoo,

Pertanyaan Saudara telah diatur oleh Pasal 55 Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2003Nomor 8 Tahun 2011 tentang tentang Mahkamah Konstitusi

"Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Demikian.

Nomor
Pengaduan
115
13-03-2014
Rahman

Yg menjadi pertimbangan hukum mahkamah memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di dua TPS adalah akibat hilangnya surat suara di dua TPS tersebut, pertanyaannya satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang dilaksanakan surat suara yang hilang itu ditemukan bagaimanakah mahkamah menyikapi hal ini?

Di Jawaban Pada Tanggal : 18-03-2014

Yth. Saudara Rahman,

Pertanyaan yang saudara ajukan menyangkut substansi pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan MK hanya menyampaikan pendapat hukumnya melalui putusan.

Demikian.

Nomor
Pengaduan
113
21-02-2014
zaka firma aditya

Bagaimana prosedur melakukan penelitian \"skripsi\" di Mahkamah Konstitusi?? mohon jawabannya, terima kasih

Di Jawaban Pada Tanggal : 25-02-2014

Yth. Sdr. Zaka Firma Aditya,

Silahkan Saudara menyampaikan proposal penelitian kepada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara MK. Untuk informasi lebih lengkap, silahkan mengubungi nomor telepon 021-23529000.

Terima kasih.

Nomor
Pengaduan
112
10-02-2014
hermansyah

Barito timur,Kalimantan tengah salam hormat, mohon pendapatnya, tentang perkara PILKADA di Kabupaten Barito Timur perkara bukan masalah hasil suara tetapi masalah administrasi Pendaftaran calon yang mana satu partai mengusung 2 calon/kandidat dan tlah digugat oleh salah satu pasangan calon ke MK ternyata di tolak seluruhnya...tetapisalah satu calon tersebut menggugat lagi melewati PT TUN jakarta dan akhirnya dimenangkan... apakah keputusan PT TUN tersebut dapat mempengaruhi keputusan MK yang terdahulu yang isinya menolak gugatan seluruhnya wassalam terima kasih

Di Jawaban Pada Tanggal : 12-02-2014

Yth. Hermansyah,
Pertanyaan anda demikian hanyalah dapat terjawab melalui Putusan Mahkamah Konstitusi setelah Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan peradilan, yaitu proses memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara konstitusi yang sesuai dengan kewenangannya guna menegakkan hukum dan keadilan.
 
Terima kasih
Nomor
Pengaduan
111
28-01-2014
dhona lubis

Apakah sudah pernah ada yang menguji tentang Badan kehormatan DPR agar anggotanya diganti menjadi masyarakat bukan anggota DPR dengan alasan BK DPR tidak efektif dalam mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi? terim kasih

Di Jawaban Pada Tanggal : 28-01-2014

Yth. Saudara Dhona Lubis

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Terkait dengan pertanyaan Saudara Dhona Lubis yang menanyakan apakah sudah pernah ada yang menguji tentang Badan Kehormatan DPR, hal demikian tentu bukan kewenangan Mahkamah untuk menguji tentang Badan Kehormatan DPR kecuali isu hukum tersebut dikaitkan dengan undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Karenanya mohon pertanyaannya lebih spesifik terhadap pengujian Undang-Undang apa yang ingin diketahui atau ditanyakan.

Demikian.

 

Nomor
Pengaduan
110
28-01-2014
dhona lubis

Ramadhona Lubis, SH dari Medan : Apakah dalam sengketa Pemilu kada, pihak yang tidak mau melaksanakan Putusan MK untuk melakukan pemungutan suara ulang (sebagai conto pilkada Deli Serdang Sumatera Utara) dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan apa dasar hukumnya? Dalam hal tidak bisa, apakah menurut MK itu merupakan pelanggaran Pemilu?

Di Jawaban Pada Tanggal : 28-01-2014

Yth. Saudara Dhona Lubis,

Pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan Konstitusi dan prinsip negara hukum melalui putusan atas perkara konstitusional yang menjadi kewenangan dan kewajibannya. Dengan demikian, apabila putusan MK yang bersifat final and binding tidak dilaksanakan, maka sanksi yang berlaku adalah berupa sanksi ketatanegaraan ataupun hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun demikian, untuk dapat menentukan jenis atau kategori perbuatan yang tidak melaksanakan putusan MK tersebut merupakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum atau yang lainnya tentu membutuhkan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian.

 

< 1 2 3 4 5 ... 10 >

Kirim Pertanyaan Anda

Pengunjung dapat mengirimkan pertanyaan terkait mahkamah konstitusi. Isi pertanyaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pertanyaan jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Mahkamah Konstitusi Berhak memutuskan untuk tidak menjawab dan menampilkan pertanyaan tersebut.

Silahkan Login Atau Register Untuk Dapat Mengirimkan Pertanyaan ke Mahkamah Konstitusi
Frekuensi Pertanyaan