Tanya Jawab
     
Nomor
Pengaduan
153
13-11-2014
Rully Putratama

Assalamualaikum wr. wb Selamat pagi bapak/ibu, nama saya Rully Putratama dan saya baru lulus tanggal 1 Oktober 2014 dari Universitas Riau. saya ingin bertanya, bagaimana prosedur menjadi tenaga hononer? Terima Kasih

Di Jawaban Pada Tanggal : 17-11-2014

Yth. Saudara Rully Putratama,

Penerimaan pegawai Mahkamah Konstitusi akan diumumkan secara terbuka melalui laman Mahkamah Konstitusi sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk mengetahui perkembangan informasi tersebut, silakan mengakses website MK.

Terima kasih.

Nomor
Pengaduan
149
31-10-2014
VA

Selamat Sore, Saya ingin mengetahui peraturan MK yang mengatur tentang kuasa hukum. Setahu saya tidak harus advokat. Apakah seseorang tanpa jabatan dalam lembaga negara/pemerintah/bantuan hukum/hubungan darah semenda maupun bukan seorang advokat dapat menjadi kuasa hukum di MK? Mohon pencerahannya. Terima kasih

Di Jawaban Pada Tanggal : 04-11-2014

Yth Sdr. VA,

Sesuai Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

  1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
  2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
  3. memutus pembubaran partai politik, dan
  4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UndangUndang Dasar.

Terkait pertanyaan Saudara, Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang adalah:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

Terkait pertanyaan Saudara, setiap warga negara Indonesia, secara orang-perorangan, berhak mengajukan permohonan atas perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU MK, pengajuan tersebut dapat dilakukan langsung, baik secara individul maupun diwakili oleh kuasanya. Hukum acara MK, tidak mengatur bahwa kuasa pemohon harus seorang advokat, sepanjang dapat dibuktikan melalui surat kuasa yang ditandatangani oleh Pemohon.

Demikian.


Nomor
Pengaduan
148
30-10-2014
FITRIA KUSUMAWARDHANI

Selamat Pagi, senang bisa bergabung ke dalam forum diskusi pertanyaan seputar Mahkamah Konstitusi. Saya ingin diskusi mengenai, sebuah putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, bagaimanakah akibat hukumnya sebuah putusan tersebut, jika berdampak kepada perubahan sebuah Peraturan Daerah atau Peraturan Pemerintah? Bagaimana jika daerah belum dan/tidak menjalankan amanah dari Putusan Konstitusi yang merupakan Peradilan Konstitusional? dan Apakah ada wacana seputar pembentukan regulasi khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diputus diterima. Terimakasih.

Di Jawaban Pada Tanggal : 04-11-2014

Yth Sdr. Fitria Kusumawardhani,

Berdasarkan Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi,Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Dengan demikian, apabila pada perkara pengujian undang-undang, putusan MK mengabulkan permohonan pemohon, maka sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, norma dalam undang-undang yang diujikan dan diputus oleh MK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Begitupun peraturan perundang-undangan yang mengacu pada norma undang-undang yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK, maka peraturan perundang-undangan tersebut telah kehilangan acuannya.

Demikian.

Nomor
Pengaduan
147
30-10-2014
phil colin

Yth; Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang perkara PUU. Kapan acara pembacaan putusan perkara setelah sidang terakhir penyerahan kesimpulan karena pada sidang terakhir Majelis Hakim tidak menetapkan tanggal acara sidang pembacaan putusan perkara???

Di Jawaban Pada Tanggal : 04-11-2014

Yth. Sdr. Phil Colin,

Untuk informasi persidangan, saudara dapat mengikutinya melalui laman ini atau menghubungi Bagian Kejurupanggilan Kepaniteraan MK melalui telepon 021-23529000.

Demikian.

Nomor
Pengaduan
146
29-10-2014
Rully Putratama

Assalamualaikum Selamat pagi bapak/ibu. Nama saya Rully Putratama lulusan dari Universitas Riau saya ingin melamar menjadi tenaga honorer, bagaimana prosedurnya? Terima kasih.

Di Jawaban Pada Tanggal : 04-11-2014

Yth. Saudara Rully Putratama,

Penerimaan pegawai Mahkamah Konstitusi akan diumumkan secara terbuka melalui laman ini. Silakan mengikuti perkembangannya. 

Demikian.

Nomor
Pengaduan
145
25-10-2014
devialin

selamat siang, saya Devi mahasiswi ilmu komunikasi UNS. jadi begini saya mengadakan penelitian tentang MK. dan kemarin saat wawancara disebutkan bahwa MK mempunyai sistem pengawasan baru untuk penerimaan perkara, MK bekerjasama dengan pemeriksaan aliran dana keuangan, dan pegawai MK diwajibkan melaporkan harta kekayaan mereka. dosen saya meminta konfirmasi apakah ada SK yang berkaitan dengan hal tersebut? terimakasih

Di Jawaban Pada Tanggal : 04-11-2014

Yth. Saudara Devialin,

Terkait hal-ihwal penelitian, silakan saudara menghubungi Kepala Bidang Penelitian Mahkamah Konstitusi Bapak Wiryanto melalui telepon 021-23529000.

Nomor
Pengaduan
144
21-10-2014
Rahmanaji

Bagaimanakah skenario persiapan persidangan pengujian undang-undang oleh mahkamah konstitusi?

Di Jawaban Pada Tanggal : 04-11-2014

Yth. Saudara Rahmanaji,

Untuk mengetahui informasi dan prosedur pengajuan perkara dan proses persidangan atau konsultasi, silakan menghubungi petugas Penerimaan Permohonan Perkara Konstitusi di gedung MK Lantai Dasar.

Terima kasih.

Nomor
Pengaduan
143
06-10-2014
Petrus Kristiawan Surya Admaja

Kepada Yth. Mahkamah Konstitusi Dengan Hormat, Saya dengan data sebagai berikut : Nama Lengkap : Petrus Kristiawan Surya Atmaja Tempat lahir/ Tanggal Lahir : Lampung, 16 September 1985 Alamat : Ling. Glodogan RT/RW 02 / 03 Kelurahan/Desa : Harjosari Kecamatan : Bawen Kabupaten/Kota : Semarang Provinsi : Jawa Tengah Kode Pos : 50661 Jenis Kelamin : Laki-laki HP : 085641182624 Email :kristiawan.surya.admaja@gmail.com Mengenai : ........Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 881/007/BKD/2006 tentang Keputusan yang Menetapkan : Pertama : Memberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri tanpa hak Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil Terhitung Mulai Tanggal 1 Februari 2005 tersebut dibawah ini : Nama : Wagiyat NIP : 131644342 Tempat/Tanggal lahir : Bawen, 25 Agustus 1950 Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b) Unit Kerja/ Instalasi : Cabdin Dikbudpar Kec. Tulang Bawang Tengah/Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Dst......(terlampir) menanyakan : 1.Bagaimana prosedur mengajukan peninjauan kembali atas putusan tersebut? 2. Bisakah putusan tersebut dapat di tinjau kembali? mengingat : a.beliau diangkat(CPNS) dari tahun 1986 dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil tahun 1988 sampai dengan tahun 2005 dengan Surat Pengangkatan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia,dan pada pada saat itu usia maksmimum Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil adalah Usia 40 tahun. Jika UU no 11 Tahun 1969 pasal 9 ayat 1 huruf a) sebagai salah satu acuan putusan tersebut maka CPNS yang diangkat pada usia 40 tahun tidak akan pernah mendapatkan Hak Pensiun? b. Beliau juga tidak pernah melanggar HUKUM yang berlaku dengan keputusan pengadilan tetap dan mengikat. 3. Permohonan Berhenti Beliau adalah Berhenti dengan hormat atas permintaan sendiri dengan hak pensiun. Jika diminta, akan saya sertakan berkas Pengangkatan beliau sampai SURAT KEPUTUSAN PENSIUN DENGAN HORMAT tanpa HAK PENSIUN oleh BKD Tulang Bawang tersebut dan berkas-berkas lain yang diperlukan. Bawen,06 Oktober 2014 Hormat saya Surya Admaja

Di Jawaban Pada Tanggal : 04-11-2014

Yth. Bapak Petrus Kristiawan Surya Admaja

Sesuai Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

  1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
  2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
  3. memutus pembubaran partai politik, dan
  4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UndangUndang Dasar..

Terkait pertanyaan Bapak, hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Bapak dapat menyampaikan permasalahan tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.

Demikian.

Nomor
Pengaduan
142
29-09-2014
denmasz

Apakah seorang Presiden RI boleh bertanya/konsultasi kepada MK atau Ketua MK? perihal Materi RUU/UU atau perihal RUU/UU yang jika UU telah di sahkan oleh DPR akan berpotensi akan di Judicial Review oleh pihak lain atau Masyarakat

Di Jawaban Pada Tanggal : 04-11-2014

Yth. Saudara Denmasz,

Sesuai Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

  1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
  2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
  3. memutus pembubaran partai politik, dan
  4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UndangUndang Dasar.

Terkait pertanyaan saudara, hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Demikian.

Nomor
Pengaduan
141
19-09-2014
haris

Mohon konsultasi. Di beberapa instansi pemerintah melakukan kerjasama dengan agen salah satu maskapai dalam rangka perjalanan dinas. Ketentuan kelas ekonomi sesuai peraturan standar biaya masukan dari Menkeu memang dijalankan. Namun fakta dilapangan, pegawai dihimbau untuk tidak membeli tiket sendiri, apalagi berbeda maskapai, padahal dari sisi harga jelas lebih murah hampir separuh dari yang biasa dibelikan kantor. Ketika ditanyakan latar belakang kebijakan itu adalah agar memudahkan pemeriksaan oleh aparatur pemeriksa. 1. Apakah kebijakan itu tidak melanggar UU No. 17 Tahun 2003 pasal 3 yang mengamanatkan ekonomis dan efisien? 2. Apakah kebijakan atau arahan tersebut dapat dimasukkan dalam perilaku yang mengganggu persaingan sehat dunia usaha? 3. Bila ya, bagaimana cara mengusulkan koreksi atas kebijakan tersebut? Terima kasih

Di Jawaban Pada Tanggal : 04-11-2014

Yth. Saudara haris,

Sesuai Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

  1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
  2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
  3. memutus pembubaran partai politik, dan
  4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UndangUndang Dasar.

Terkait pertanyaan yang saudara ajukan, hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dapat diajukan ke Mahkamah Agung.

Demikian.

1 2 3 4 ... 10 >

Kirim Pertanyaan Anda

Pengunjung dapat mengirimkan pertanyaan terkait mahkamah konstitusi. Isi pertanyaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pertanyaan jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Mahkamah Konstitusi Berhak memutuskan untuk tidak menjawab dan menampilkan pertanyaan tersebut.

Silahkan Login Atau Register Untuk Dapat Mengirimkan Pertanyaan ke Mahkamah Konstitusi
Frekuensi Pertanyaan