Tanya Jawab
     
Nomor
Pengaduan
162
11-01-2015
ainun1107

Ass. Wr. Wb. Maaf, saya mau tanya. Putusan MK untuk perkara nomor 32/PUU-XII/2014 ttg uji materi Pasal 122 huruf e UU ASN, kapan keluar? Terakhir sidang ke-VI tertanggal 24 September 2014. Kira-kira berapa lama lagi putusannya keluar? Karna saya sedang meneliti isu tersebut. Akan lebih baik jika ada acuan berupa putusan MK yang bersifal final dan mengikat. Terimakasih.

Di Jawaban Pada Tanggal : 20-01-2015

Yth. Sdr. Ainun,

Perkara nomor 32/PUU-XII/2014 saat ini masih dalam proses pembahasan di rapat permusyawaratan hakim. Untuk informasi jadwal persidangan, saudara dapat mengikutinya melalui laman ini.

Terima kasih.

Nomor
Pengaduan
160
30-12-2014
oldy johan

Selamat pagi bapak dan ibu ditempat, bolehkah mahasiswa fakultas hukum melakukan kegiatan kunjungan belajar ke mahkamah konstitusi? Terimakasih

Di Jawaban Pada Tanggal : 20-01-2015

Yth. Sdr. Oldy Johan,

Setiap masyarakat, termasuk mahasiswa, dapat mengunjungi Mahkamah Konstitusi untuk penelitian ataupun kegiatan kunjungan lainnya. Untuk informasi kunjungan, Saudara dapat menghubungi Kepala Subbagian Protokol MK Bapak Romi Sundara, sementara untuk penelitian Saudara dapat menghubungi Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara MK Bapak Wiryanto melalui nomor telepon 021-23529000.

Terima kasih.

Nomor
Pengaduan
154
18-11-2014
fuad

dear makhamah konstitusi saya ingin menggugat tentang kenaikan harga bbm yang mencekik rakyat, dan tidak sesuai dengan pasal 28 A menyatakan bahwa setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. apakah yang harus saya periapkan? dan kondisi sosiologis minyak dunia tidak mengindikasikan untuk penaikan bbm

Di Jawaban Pada Tanggal : 01-12-2014

Yth Saudara Fuad


Untuk mengetahui prosedur dan tata cara pengujian undang-undang, anda dapat menghubungi bagian registrasi permohonan perkara konstitusi yang berada di lantai dasar gedung Mahkamah Konstitusi. Anda juga dapat melakukan permohonan secara online, penjelasannya dapat anda simak melalui link berikut ini http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.PendaftaranPemohonan.

Terima kasih.

Nomor
Pengaduan
153
13-11-2014
Rully Putratama

Assalamualaikum wr. wb Selamat pagi bapak/ibu, nama saya Rully Putratama dan saya baru lulus tanggal 1 Oktober 2014 dari Universitas Riau. saya ingin bertanya, bagaimana prosedur menjadi tenaga hononer? Terima Kasih

Di Jawaban Pada Tanggal : 17-11-2014

Yth. Saudara Rully Putratama,

Penerimaan pegawai Mahkamah Konstitusi akan diumumkan secara terbuka melalui laman Mahkamah Konstitusi sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk mengetahui perkembangan informasi tersebut, silakan mengakses website MK.

Terima kasih.

Nomor
Pengaduan
149
31-10-2014
VA

Selamat Sore, Saya ingin mengetahui peraturan MK yang mengatur tentang kuasa hukum. Setahu saya tidak harus advokat. Apakah seseorang tanpa jabatan dalam lembaga negara/pemerintah/bantuan hukum/hubungan darah semenda maupun bukan seorang advokat dapat menjadi kuasa hukum di MK? Mohon pencerahannya. Terima kasih

Di Jawaban Pada Tanggal : 04-11-2014

Yth Sdr. VA,

Sesuai Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

  1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
  2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
  3. memutus pembubaran partai politik, dan
  4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UndangUndang Dasar.

Terkait pertanyaan Saudara, Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang adalah:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

Terkait pertanyaan Saudara, setiap warga negara Indonesia, secara orang-perorangan, berhak mengajukan permohonan atas perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU MK, pengajuan tersebut dapat dilakukan langsung, baik secara individul maupun diwakili oleh kuasanya. Hukum acara MK, tidak mengatur bahwa kuasa pemohon harus seorang advokat, sepanjang dapat dibuktikan melalui surat kuasa yang ditandatangani oleh Pemohon.

Demikian.


Nomor
Pengaduan
148
30-10-2014
FITRIA KUSUMAWARDHANI

Selamat Pagi, senang bisa bergabung ke dalam forum diskusi pertanyaan seputar Mahkamah Konstitusi. Saya ingin diskusi mengenai, sebuah putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, bagaimanakah akibat hukumnya sebuah putusan tersebut, jika berdampak kepada perubahan sebuah Peraturan Daerah atau Peraturan Pemerintah? Bagaimana jika daerah belum dan/tidak menjalankan amanah dari Putusan Konstitusi yang merupakan Peradilan Konstitusional? dan Apakah ada wacana seputar pembentukan regulasi khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diputus diterima. Terimakasih.

Di Jawaban Pada Tanggal : 04-11-2014

Yth Sdr. Fitria Kusumawardhani,

Berdasarkan Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi,Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Dengan demikian, apabila pada perkara pengujian undang-undang, putusan MK mengabulkan permohonan pemohon, maka sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, norma dalam undang-undang yang diujikan dan diputus oleh MK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Begitupun peraturan perundang-undangan yang mengacu pada norma undang-undang yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK, maka peraturan perundang-undangan tersebut telah kehilangan acuannya.

Demikian.

Nomor
Pengaduan
147
30-10-2014
phil colin

Yth; Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang perkara PUU. Kapan acara pembacaan putusan perkara setelah sidang terakhir penyerahan kesimpulan karena pada sidang terakhir Majelis Hakim tidak menetapkan tanggal acara sidang pembacaan putusan perkara???

Di Jawaban Pada Tanggal : 04-11-2014

Yth. Sdr. Phil Colin,

Untuk informasi persidangan, saudara dapat mengikutinya melalui laman ini atau menghubungi Bagian Kejurupanggilan Kepaniteraan MK melalui telepon 021-23529000.

Demikian.

Nomor
Pengaduan
146
29-10-2014
Rully Putratama

Assalamualaikum Selamat pagi bapak/ibu. Nama saya Rully Putratama lulusan dari Universitas Riau saya ingin melamar menjadi tenaga honorer, bagaimana prosedurnya? Terima kasih.

Di Jawaban Pada Tanggal : 04-11-2014

Yth. Saudara Rully Putratama,

Penerimaan pegawai Mahkamah Konstitusi akan diumumkan secara terbuka melalui laman ini. Silakan mengikuti perkembangannya. 

Demikian.

Nomor
Pengaduan
145
25-10-2014
devialin

selamat siang, saya Devi mahasiswi ilmu komunikasi UNS. jadi begini saya mengadakan penelitian tentang MK. dan kemarin saat wawancara disebutkan bahwa MK mempunyai sistem pengawasan baru untuk penerimaan perkara, MK bekerjasama dengan pemeriksaan aliran dana keuangan, dan pegawai MK diwajibkan melaporkan harta kekayaan mereka. dosen saya meminta konfirmasi apakah ada SK yang berkaitan dengan hal tersebut? terimakasih

Di Jawaban Pada Tanggal : 04-11-2014

Yth. Saudara Devialin,

Terkait hal-ihwal penelitian, silakan saudara menghubungi Kepala Bidang Penelitian Mahkamah Konstitusi Bapak Wiryanto melalui telepon 021-23529000.

Nomor
Pengaduan
144
21-10-2014
Rahmanaji

Bagaimanakah skenario persiapan persidangan pengujian undang-undang oleh mahkamah konstitusi?

Di Jawaban Pada Tanggal : 04-11-2014

Yth. Saudara Rahmanaji,

Untuk mengetahui informasi dan prosedur pengajuan perkara dan proses persidangan atau konsultasi, silakan menghubungi petugas Penerimaan Permohonan Perkara Konstitusi di gedung MK Lantai Dasar.

Terima kasih.

1 2 3 4 ... 10 >

Kirim Pertanyaan Anda

Pengunjung dapat mengirimkan pertanyaan terkait mahkamah konstitusi. Isi pertanyaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pertanyaan jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Mahkamah Konstitusi Berhak memutuskan untuk tidak menjawab dan menampilkan pertanyaan tersebut.

Silahkan Login Atau Register Untuk Dapat Mengirimkan Pertanyaan ke Mahkamah Konstitusi
Frekuensi Pertanyaan