Peradilan

Lembaran awal sejarah praktik pengujian undang-undang (judicial review) bermula di Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat saat dipimpin William Paterson dalam kasus Danil Lawrence Hylton lawan Pemerintah Amerika Serikat tahun 1796. Dalam kasus ini, MA menolak permohonan pengujian Undang-Undang Pajak atas Gerbong Kertera Api 1794 yang diajukan oleh Hylton dan menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, sehingga tindakan kongres dipandang konstitusional. Itu berarti bahwa MA telah melakukan pengujian undang-undang secara nyata meskipun putusannya tidak membatalkan undang-undang tersebut. Selanjutnya pada saat MA Amerika Serikat dipimpin John Marshall dalam kasus Marbury lawan Madison tahun 1803, kendati saat itu Konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur pemberian kewenangan untuk melakukan judicial review kepada MA, tetapi dengan menafsirkan sumpah jabatan yang mengharuskan untuk senantiasa menegakkan konstitusi, John Marshall menganggap MA berwenang untuk menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Itulah cikal bakal kewenangan judicial review yang saat ini identik dengan kewenanganan Mahkamah Konstitusi.

Adapun secara teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi baru diintrodusir pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen (1881-1973). Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini tidak konstitusional. Untuk itu perlu diadakan organ khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (MK).

Bila ditelusuri dalam sejarah penyusunan UUD 1945, ide Hans Kelsen mengenai pengujian undang-undang juga sebangun dengan usulan yang pernah diungkapkan oleh Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Yamin mengusulkan bahwa seharusnya Balai Agung (atau Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk "membanding undang-undang" yang maksudnya tidak lain adalah kewenangan judicial review. Namun usulan Yamin itu disanggah oleh Soepomo dengan alasan bahwa; pertama, konsep dasar yang dianut dalam UUD yang telah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) melainkan konsep pembagian kekuasaan (distribution of power); kedua, tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji Undang-undang; dan ketiga, kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga ide pengujian undang-undang terhadap UUD yang diusulkan Yamin tersebut tidak diadopsi dalam UUD 1945.

Selanjutnya, dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, kebutuhan akan adanya mekanisme judicial review makin lama kian terasa. Kebutuhan tersebut baru bisa dipenuhi setelah terjadi Reformasi yang membuahkan perubahan UUD 1945 dalam empat tahap. Pada perubahan ketiga UUD 1945, dirumuskanlah Pasal 24C yang memuat ketentuan tentang MK. Untuk merinci dan menindaklanjuti amanat Konstitusi tersebut, pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan pembahasan beberapa waktu lamanya, akhirnya rancangan undang-undang tersebut disepakati bersama oleh pemerintah bersama DPR dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 13 Agustus 2003. Pada hari itu juga, Undang-Undang tentang MK ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan dimuat dalam Lembaran Negara pada hari yang sama, kemudian diberi nomor menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Ditilik dari aspek waktu, Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada abad ke-21. Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang kemudian disepakati para hakim konstitusi menjadi hari lahir MK Republik Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, tiga lembaga negara yakni DPR, Presiden, dan MA mengajukan hakim konstitusi masing-masing tiga orang. Hakim konstitusi yang diajukan DPR yaitu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Dr. H. Harjono, S.H., MCL., dan Letjen TNI (Purn) Achmad Roestandi, S.H. Sementara Presiden mengajukan Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LLM., dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. Selebihnya, MA mengajukan Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan Sudarsono, S.H.

Sembilan hakim konstitusi periode pertama dengan masa jabatan 2003 s.d. 2008 itu kemudian bermusyawarah untuk memilih ketua dan wakil ketua. Hasilnya, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. terpilih sebagai ketua dan Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. sebagai wakil ketua.

Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, para hakim konstitusi membutuhkan dukungan administrasi aparatur pemerintah, baik yang bersifat administrasi umum maupun administrasi yustisial. Terkait dengan hal itu, untuk pertama kalinya dukungan administrasi umum dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal MPR. Oleh sebab itu, dengan persetujuan Sekretaris Jenderal MPR, sejumlah pegawai memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas konstitusional para hakim konstitusi. Sebagai salah satu wujudnya adalah Kepala Biro Majelis MPR, Drs. Janedjri M. Gaffar, ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MK sejak tanggal 16 Agustus 2003 hingga 31 Desember 2003. Kemudian pada 2 Januari 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan Anak Agung Oka Mahendra, S.H. sebagai Sekretaris Jenderal MK definitif. Dalam perkembangganya, Oka Mahendra mengundurkan diri karena sakit, dan pada 19 Agustus 2004 terpilih Drs. Janedjri M. Gaffar sebagai Sekretaris Jenderal MK yang baru menggantikan Oka Mahendra.

Sejalan dengan itu, ditetapkan pula Kepaniteraan MK yang mengemban tugas membantu kelancaran tugas dan wewenang MK di bidang administrasi yustisial. Panitera bertanggung jawab dalam menangani hal-hal seperti pendaftaran permohonan dari para pemohon, pemeriksaan kelengkapan permohonan, pencatatan permohonan yang sudah lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, hingga mempersiapkan dan membantu pelaksanaan persidangan MK. Bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Panitera adalah Marcel Buchari, S.H. yang di kemudian hari secara definitif digantikan oleh Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum.

Lintasan perjalan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada 15 Oktober 2003, yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945. Mulai beroperasinya kegiatan MK juga menandai berakhirnya kewenangan MA dalam melaksanakan kewenangan MK yang bersifat sementara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945.

Setelah bekerja penuh selama lima tahun, hakim konstitusi periode pertama (2003-2008) telah memutus 205 perkara dari keseluruhan 207 perkara yang masuk. Perkara-perkara tersebut meliputi 152 perkara Pengujian Undang-undang (PUU), 10 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dan 45 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Selain progres di bidang penyelesaian perkara, MK periode lima tahun pertama ini juga berhasil memperkenalkan diri kepada masyarakat luas sebagai lembaga negara baru hasil Reformasi melalui berbagai kegiatan temu wicara dengan berbagai elemen masyarakat, terutama perguruan tinggi. Tak hanya itu, sosialisasi MK Republik Indonesia juga merambah ke level internasional melalui berbagai forum pertemuan MK berbagai negara.

Hal lain yang patut dicatat dalam era kepemimpinan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ini adalah pembangunan sarana fisik berupa gedung peradilan yang modern. Pembangunan gedung MK, secara konstruksi, benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan tugas hakim konstitusi. Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sering mengatakan bahwa tugas hakim konstitusi hanya tiga, yaitu bersidang, membaca, dan berdiskusi. Oleh sebab itu, ruang sidang MK didesain sedemikian berwibawa namun juga memberi rasa nyaman bagi para pihak yang hadir dalam persidangan. Selain ruang sidang yang megah, di lantai 5 dan 6 gedung MK juga dibangun ruang perpustakaan yang dilengkapi dengan taman terbuka yang bisa dimanfaatkan untuk berdiskusi atau sekadar membaca. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. bermaksud mengembangkan perpustakaan ini menjadi perpustakaan konstitusi modern yang terlengkap se-Asia. Masih terkait dengan tugas membaca dan berdiskusi ini, setiap ruang kerja hakim konstitusi disediakan rak buku dan meja rapat lengkap dengan alat proyektornya.

Periode lima tahun pertama hakim konstitusi berakhir pada 16 Agustus 2008. Dalam perjalanan sebelum akhir periode tersebut tiga hakim konstitusi berhenti karena telah memasuki usia pensiun, yakni Letjen. TNI (Purn.) H. Achmad Roestandi, S.H. yang kemudian diganti oleh Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., Prof. Dr. H. Mohammad Laica Marzuki, S.H. yang posisinya diganti oleh Dr. H. Mohammad Alim, S.H., M.Hum. dan Soedarsono, S.H. yang kedudukannya diganti oleh Dr. H. Muhammad Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum.

Digantinya Prof. Dr. H. Mohammad Laica Marzuki, S.H. sebagai hakim konstitusi membuat jabatan wakil ketua menjadi kosong. Para hakim konstitusi kemudian menyelenggarakan Rapat Permusyawatan Hakim untuk memilih wakil ketua baru. Hasilnya, Dr. Harjono, S.H., MCL. terpilih secara aklamasi sebagai wakil ketua.

Di ujung akhir lima tahun MK berkiprah (Agustus 2008), enam hakim konstitusi lainnya mengakhiri masa jabatannya. Selanjutnya terpilih Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (untuk yang kedua kali), Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. dan Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H. yang diajukan Presiden. Kemudian Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (untuk yang kedua kali) dan Muhammad Akil Mochtar, S.H., M.H. yang diajukan DPR. Sementara MA mengajukan kembali Dr. Maruarar Siahaan, S.H. yang sebelumnya telah menjadi hakim konstitusi periode pertama. Dengan demikian di periode kedua MK terdapat tiga nama lama dan enam nama baru.

Dengan komposisi demikian, ketika dilangsungkan pemilihan ketua dan wakil ketua secara terbuka melalui voting, terpilihlah Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H. sebagai ketua dan Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. sebagai wakil ketua. Keduanya dilantik pada tanggal 19 Agustus 2008. Pergantian jabatan ketua dan wakil ketua itu kemudian disusul dengan pergantian jabatan Panitera. Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. yang telah menjabat sebagai patitera selama lima tahun diganti oleh Dr. Zainal Arifin Housein, S.H., M.H. yang dilantik pada tanggal 6 Januari 2009.

Dalam periode lima tahun kedua (2008-2013) ini banyak terjadi pergantian hakim konstitusi. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengundurkan diri pada 1 November 2008 dan digantikan oleh Dr. Harjono, S.H., MCL. yang mengucapkan sumpah pada tanggal 24 Maret 2009. Sementara itu, Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. dan Dr. Maruarar Siahaan, S.H. pada awal Januari 2010 memasuki usia pensiun dan digantikan oleh Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. yang mengucapkan sumpah pada tanggal 7 Januari 2010.

Digantinya Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. sebagai hakim konstitusi mengakibatkan jabatan wakil ketua menjadi kosong. Ketika para hakim konstitusi melakukan pemilihan wakil ketua secara terbuka melalui voting, Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. terpilih sebagai wakil ketua.

Demikianlah komposisi hakim konstitusi periode lima tahun kedua. Di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., MK menjadi pusat perhatian publik antara lain karena putusan-putusannya yang dianggap dapat memecah kebuntuan hukum ketatanegaraan dan mengedepankan prinsip keadilan substansial. Putusan-putusan MK begitu menggairahkan diskursus akademis di bidang Hukum Tata Negara (HTN) sehingga memicu lahirnya lembaga-lembaga studi HTN di berbagai kampus atau organisasi-organisasi sejenis yang bersifat lintas kampus. Selain itu, beberapa asosiasi advokat dan aliansi lembaga swadaya masyarakat dengan perhatian khusus pada hukum konstitusi bermunculan. Gairah publik akan pengembangan hukum konstitusi tersebut juga disambut secara positif oleh MK dengan mendirikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Cisarua, Bogor, yang diresmikan pada tanggal 26 Februari 2013. Sambutan positif MK juga tercermin dari banyaknya jalinan nota kesepahaman antara MK dengan perguruan tinggi serta pemberian anugerah konstitusi bagi guru-guru pendidikan kewarganegaraan yang berprestasi tingkat nasional setiap tahun.

Pada periode ini pula MK menerima pengalihan kewenangan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dari MA. Didasari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa pilkada sama dengan pemilu, pembuat undang-undang kemudian menyematkan kewenangan mengadili sengketa perselisihan hasil pilkada ke MK melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, kiprah MK dalam pergaulan internasional mengalami peningkatan dengan terlibatnya MK dalam mendirikan The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutionst (AACC) yang dideklarasikan di Jakarta pada tahun 2010. Asosiasi ini terbentuk dalam kegiatan The 7th Conference of Asian Constitutional Court Judges pada 12-15 Juli 2010, di mana MK Republik Indonesia menjadi penyelenggaranya. Selanjutnya, pada tanggal 11-12 Juli 2011, MK menggelar kegiatan Simposium Internasional bertema Constitutional Democratic State (Negara Demokrasi Konstitusional) yang dihadiri peserta dari 23 negara. Pengaruh MK Republik Indonesia di level internasional ditandai dengan kunjungan Kanselir Jerman Angela Merkel ke gedung MK pada tanggal 10 Juli 2012 untuk mengkonfirmasi berita-berita tentang kiprah MK Republik Indonesia.

Pada paruh akhir periode lima tahun kedua ini kembali terjadi pergantian Panitera dan sejumlah hakim konstitusi. Pada tanggal 1 Februari 2011, jabatan Panitera diserahterimakan dari Dr. Zainal Arifin Housein, S.H., M.H. kepada Kasianur Sidauruk, S.H., M.H. Sementara pada bulan April 2011, Dr. H. Muhammad Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum. mengundurkan diri dan diganti oleh Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. Dua tahun berikutnya, tepatnya pada bulan April 2013, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H. mengakhiri masa jabatannya sebagai hakim konstitusi dan digantikan oleh Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. Tak lama setelah itu, Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. juga mengakhiri masa jabatan sebagai hakim konstitusi pada 22 Juli 2013 karena memasuki pensiun.

Berakhirnya masa jabatan Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H. membuat jabatan Ketua MK kosong. Pada saat dilakukan pemilihan ketua secara terbuka melalui voting, Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. terpilih sebagai ketua dan diambil sumpahnya pada tanggal 5 April 2013.

Sampai penghujung periode lima tahun kedua, tercatat bahwa MK telah berhasil menangani 1.470 perkara. Dari jumlah tersebut, jika dibagi berdasarkan kewenangan, terdapat 641 perkara PUU, 24 perkara SKLN, 116 perkara PHPU Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden, serta 689 perkara PHP Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Daur lima tahunan ketiga dimulai pada 13 Agustus 2013 (Periode 2013-2018). Hakim konstitusi yang telah berakhir masa jabatannya diganti atau dipilih kembali. DPR kembali mengajukan Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. untuk kedua kalinya. Sementara Presiden mengajukan Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H. untuk kedua kalinya dan Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H. sebagai pengganti Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. Ketika dilakukan pemilihan ketua dan wakil ketua secara terbuka melalui voting, Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. kembali terpilih sebagai ketua dan Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. sebagai wakil ketua. Namun, kepemimpinan Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. sebagai Ketua MK tidak berlangsung lama karena keterlibatannya dalam kasus suap pada tanggal 2 Oktober 2013 terkait dengan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas sehingga diberhentikan dengan tidak hormat. Sebagai Ketua MK, Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. diganti oleh Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. melalui musyawarah mufakat. Dalam musyawarah itu pula, Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. terpilih sebagai wakil ketua. Keduanya dilantik pada tanggal 6 November 2013.

Pengajuan hakim konstitusi kembali dilakukan oleh DPR ketika Dr. H. Harjono, S.H., MCL. Mengakhiri masa tugas pada medio Maret 2014. DPR mengirim Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. dan Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A sebagai pengganti Dr. H. Harjono, S.H., MCL. dan Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.

Era kepemimpinan Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. sebagai Ketua MK berlangsung hingga Januari 2015, saat masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Dalam waktu yang relatif singkat tersebut, beberapa hal patut dicatat. Pertama, MK mengeluarkan putusan yang cukup mengejutkan publik, yakni menghapus penanganan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dari kewenangan MK karena di dalam konstitusi pilkada bukan bagian dari rezim pemilu. Pengaturan selanjutnya mengenai penanganan perselisihan hasil pilkada diserahkan kepada pembuat undang-undang. Kedua, MK membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi yang bertugas menjaga martabat dan keluhuran hakim konstitusi. Ketiga, MK membangun Pusat Sejarah dan Dokumentasi Konstitusi yang diresmikan pada Desember 2014. Keempat, dalam kancah internasional, Ketua MK Republik Indonesia terpilih menjadi Presiden AACC periode 2014-2016.

Ketika Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. mengakhiri masa jabatannya sebagai hakim konstitusi, Presiden menggantinya dengan Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. yang dilantik pada tanggal 7 Januari 2015. Bersamaan dengan itu, dilantik pula Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. yang dikirim oleh MA menggantikan Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M. Hum. Tiga bulan berikutnya, MA mengajukan Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum. untuk menggantikan Dr. Muhammad Alim, S.H., M. Hum. yang berakhir masa jabatannya karena pensiun.

Posisi Ketua MK yang ditinggalkan Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. kemudian diisi oleh Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. berdasarkan musyawarah mufakat. Sementara jabatan Wakil Ketua MK dipercayakan kepada Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. Keduanya dilantik pada 14 Januari 2015.

Pada masa kepemimpinan Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., MK kembali mendapat kewenangan menangani perkara perselisihan hasil Pilkada melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kewenangan tersebut bersifat sementara selagi badan peradilan khusus pilkada belum terbentuk. Dengan kewenangan tersebut MK menangani perkara perselisihan hasil pilkada yang mulai tahun 2015 dilaksanakan secara serentak bertahap.

Masa awal kepemimpinan Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. juga diwarnai dengan pergantian Sekretaris Jenderal MK. Dr. Janedjri M. Gaffar yang telah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal selama hampir 12 tahun diganti oleh Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H. pada tanggal 31 Agustus 2015. Selain itu, terdapat juga pergantian hakim konstitusi, yakni pada tanggal 11 April 2017, Prof. Dr. Saldi Isra., S.H., MPA. dilantik menjadi hakim konstitusi menggantikan Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H. yang diberhentikan tidak dengan hormat karena terlibat kasus suap terkait dengan penanganan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Ketua MK Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. sebagai Presiden AACC telah menyelenggarakan beberapa kegiatan bertaraf internasional di Jakarta. Pada tahun 2015, MK menyelenggarakan pertemuan pimpinan MK se-Asia yang tergabung dalam AACC dengan tajuk Board of Members Meeting yang diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2015. Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kebutuhan adanya sekretariat tetap bagi AACC. Kegiatan tersebut kemudian disusul dengan diselenggarakannya International Symposium on Constitutional Complaint pada tanggal 15-17 Agustus 2015. Masih pada tahun yang sama, MK menyelenggarakan Short Course on the Mechanism in Conducting Constitutional Authorities in Indonesia 1-6 Desember 2015.

Setahun kemudian, pada tanggal 8-14 Agustus 2016, MK menyelenggarakan kongres ketiga AACC di Bali. Kongres tersebut tidak menghasilkan presiden baru sehingga Presiden AACC yang dijabat Ketua MK Republik Indonesia diperpanjang selama satu tahun. Hal lain yang cukup penting telah diputus dalam kongres tersebut adalah ditetapkannya MK Republik Indonesia dan MK Korea Selatan sebagai sekretariat tetap AACC. MK Republik Indonesia menjadi sekretariat tetap di bidang perencanaan dan kegiatan sementara MK Korea Selatan menjadi sekretariat tetap di bidang riset. Di samping itu, MK Turki mengambil peran sebagai pusat pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, pada tanggal 8-10 Agustus 2017, MK kembali menggelar pertemuan AACC di Solo, Jawa Tengah, dengan beberapa agenda antara lain pertemuan para sekretaris jenderal anggota AACC, pemilihan Presiden AACC, dan simposium internasional dengan tema The Constitutional Court and the State Ideology. Salah satu hasil pertemuan tersebut adalah terpilihnya Ketua MA Malaysia sebagai Presiden AACC periode 2017-2019.