MK Hitung Kotak Suara Pilbup Empat Lawang
Senin, 15 Juli 2013 | 19:37 WIB
Dibaca: 284270
Jakarta 16/7 - Petugas sidang sedang memeriksa surat suara dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Empat Lawang di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Ganie.


Mahkamah Konstitusi menggelar sidang terbuka guna melakukan penghitungan suara terhadap 48 kotak suara dari di 38 TPS pada 10 desa di Kabupaten Empat Lawang pada Senin (15/7) di Ruang Sidang Pleno MK. Kecamatan dan desa tersebut, yaitu Desa Tanjung Tawang, Desa Pajar Menang, Desa Niur, Desa Gedung Agung, Desa Seleman  Ulu, Desa Muara Pinang Lama, Desa Sukadana, Desa Batu Jungul, Desa  Sapa Panjang, dan Desa Sawah, Kabupaten Empat Lawang.

Sidang ini merupakan tindak lanjut putusan sela MK Nomor 71/PHPU.D-XI/2013 Kabupaten Empat Lawang yang diputus MK pada 8 Juli 2013 lalu. Dalam putusan tersebut, MK memerintahkan KPU untuk membawa kotak suara hasil pemungutan suara di 38 TPS paling lambat empat hari setelah MK menjatuhkan putusan. Akan tetapi, seluruh kotak suara yang diberikan kepada MK tidak disertai dengan kunci. Hal ini diungkapkan oleh Ketua MK M. Akil Mochtar ketika memimpin sidang penghitungan surat suara Pemilukada Kabupaten Empat Lawang. “Semua kotak suara yang diserahkan ke MK tanpa kunci,” ujarnya.

Akil membacakan Berita Acara Penyerahan Kotak Suara yang berlangsung pada Rabu, 10 Juli 2013 lalu bahwa dari 10 kotak surat suara, terdapat 6 kotak suara yang berada dalam keadaan dilakban. “Misalnya pada kotak suara di TPS 1 dan 3 Desa Tanjung Tawang, gembok kotak suara rusak. Sementara kotak suara di TPS 2 diberi lakban,” ujarnya.

Akan tetapi, pada persidangan tersebut, KPU Kabupaten Empat Lawang menolak adanya penghitungan suara terhadap kotak suara yang telah mereka serahkan ke MK. “Kotak suara yang rusak itu dikarenakan Pemohon,” ujar Fajri Syafi’i selaku kuasa hukum KPU Kabupaten Empat Lawang.

Hal tersebut langsung dibantah kuasa hukum Pemohon, Ari Yusuf Amir. Pihak Budi Antoni Aljufri-Syahril Hanafiah justru meragukan isi kotak suara yang dibawa KPU Kabupaten Empat Lawang.

“Persoalannya bahwa sebenarnya Pemohon tidak pernah sama sekali menyentuh kotak-kotak ini. Justru malah kami, Pemohon, yang meragukan isi kotak ini. Karena selama ini, isi kotak ini, dalam  penguasaan dari Termohon dan Polres pada waktu itu. Tapi pada waktu  di TPS dan di kelurahan, itu banyak terjadi pengerusakan, justru itu yang kami permasalahkan,” urai Ari.

Majelis Hakim Konstitusi yang juga terdiri dari Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Anwar Usman menunda sidang penghitungan surat suara tersebut hingga Selasa, 16 Juli 2013. Sebelumnya dalam putusan tersebut, MK meminta kepada KPU Kabupaten Empat Lawang untuk membawa kotak suara hasil pemungutan suara di 38 TPS paling lambat empat hari setelah MK menjatuhkan putusan.

“Mahkamah Konstitusi (MK) meminta kepada KPU Kabupaten Empat Lawang untuk membawa kotak suara hasil pemungutan suara di 38 TPS pada 10 desa di  Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang yaitu Desa Tanjung  Tawang, Desa Pajar Menang, Desa Niur, Desa Gedung Agung, Desa Seleman  Ulu, Desa Muara Pinang Lama, Desa Sukadana, Desa Batu Jungul, Desa  Sapa Panjang, dan Desa Sawah beserta dokumen lain  kepada  Mahkamah paling lambat empat hari sejak putusan diucapkan,” urai Akil bacakan amar putusan yang diucapkan pada 8 Juli 2013.

Selain itu, MK memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Selatan, Panitia  Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, dan Kepolisian Resort  Kabupaten Empat Lawang untuk mengawasi pelaksanaan putusan Mahkamah. Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan  suara oleh Termohon yaitu pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara  Pihak Terkait di 10 desa pada Kecamatan Muara Pinang. Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah telah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh  para pihak yaitu berupa Formulir Model C-KWK.KPU di 10 desa pada Kecamatan  Muara Pinang yaitu Desa Tanjung Tawang, Desa Pajar Menang, Desa Niur, Desa  Gedung Agung, Desa Seleman Ulu, Desa Muara Pinang Lama, Desa Sukadana,  Desa Batu Jungul, Desa Sapa Panjang, dan Desa Sawah. (Lulu Anjarsari/mh)

Video Lainya
Keluhkan Adanya Kepentingan Politik, Masa Jabatan Hakim MK Digugat
905 views
Ahli Pemerintah: Aturan Pengembalian Lebih Bayar Bea Cukai Tidak Bisa Ditiadakan
1867 views
Anggap Merusak Sistem Uji Kompetensi, PDUI Uji UU Pendidikan Kedokteran
1395 views
Panel Hakim Terima Perbaikan Permohonan Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif
1756 views
Ahli Pemohon: Syarat Perkawinan Harus Mampu Secara Fisik, Mental, Spiritual
2174 views
Hindari Nebis In Idem, Pemohon Uji Sumpah Advokat Tambah Batu Uji
2316 views
Wakil Otomatis Menggantikan Kepala Daerah, Perpu Pilkada Digugat
2861 views
Mekanisme Pengangkatan Anggota DPRP Tak Jelas, Tokoh Adat Persoalkan UU Otsus Papua
2633 views