Kegiatan
  • 07
    Jan
    11:00 WIB
    Nomor Perkara : 117/PUU-XII/2014
    Pokok Perkara : "Pengujian Uu No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 1 Angka 24, Pasal 17 Dan Pasal 21 Ayat (1)]"
    Agenda : "Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (Iv)"
    07
    Jan
    13:30 WIB
    Nomor Perkara : 135/PUU-XII/2014
    Pokok Perkara : "Pengujian Perppu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota [Pasal 203 Ayat (1)]"
    Agenda : "Perbaikan Permohonan (Ii)"
    07
    Jan
    13:30 WIB
    Nomor Perkara : 133/PUU-XII/2014
    Pokok Perkara : "Pengujian Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa [Pasal 39 Ayat (1) Dan Ayat (2)]"
    Agenda : "Perbaikan Permohonan (Ii)"
  • 07
    Jan
    14:00 WIB
    Nomor Perkara : 138/PUU-XII/2014
    Pokok Perkara : "Pengujian Uu No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 15 Ayat (1), Pasal 17 Ayat (1), Ayat (2) Huruf C, Ayat (4), Pasal
    Agenda : "Pemeriksaan Pendahuluan (I)"
    08
    Jan
    11:00 WIB
    Nomor Perkara : 130/PUU-XII/2014
    Pokok Perkara : "Pengujian Perppu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota [Pasal 203 Ayat (1)]"
    Agenda : "Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (Iv)"
    08
    Jan
    11:00 WIB
    Nomor Perkara : 129/PUU-XII/2014
    Pokok Perkara : "Pengujian Perppu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota [Pasal 40 Ayat (1), Pasal 40 Ayat (3), Pasal 157 Ayat (1), Pasal
    Agenda : "Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (Iv)"
  • 08
    Jan
    11:00 WIB
    Nomor Perkara : 127/PUU-XII/2014
    Pokok Perkara : Pengujian Formil Perppu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota
    Agenda : "Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (Iv)"
    08
    Jan
    11:00 WIB
    Nomor Perkara : 126/PUU-XII/2014
    Pokok Perkara : Pengujian Perppu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota
    Agenda : "Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (Iv)"
    08
    Jan
    11:00 WIB
    Nomor Perkara : 125/PUU-XII/2014
    Pokok Perkara : Pengujian Perppu No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
    Agenda : "Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (Iv)"
  • 08
    Jan
    11:00 WIB
    Nomor Perkara : 119/PUU-XII/2014
    Pokok Perkara : "Pengujian Perppu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Serta Perppu No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No. 23 T
    Agenda : "Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (Iv)"
    08
    Jan
    11:00 WIB
    Nomor Perkara : 118/PUU-XII/2014
    Pokok Perkara : "Pengujian Perppu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota [Pasal 1 Angka 8, Angka 9, Pasal 8 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3),
    Agenda : "Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (Iv)"
    08
    Jan
    13:30 WIB
    Nomor Perkara : 137/PUU-XII/2014
    Pokok Perkara : "Pengujian Uu No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Uu No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Uu No. 24 Tahu
    Agenda : "Perbaikan Permohonan (Ii)"
+
+
+
mou-mk-ppatk.gifmk-mpr.jpgmoupolri.jpg
INFORMASI HARI INI
x
Pengumuman Pelamar yang Dinyatakan Lulus Seleksi CPNS TA 2014 ::: Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi :::
x

KUESIONER INDEKS AKSESABILITAS MASYARAKAT TERHADAP
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka pengembangan aksesabilitas masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) dipandang perlu dilakukan suatu survei yang bertujuan mengukur tingkat aksesabilitas yang ada saat ini.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan survei tersebut Bapak/Ibu mendapat kepercayaan untuk menjadi responden yang berhak memberikan masukan di bidang pelayanan perkara melalui pengisian kuesioner.

Sehubungan dengan kepercayaan tersebut dimohon Bapak/Ibu bersedia mengisi Kuesioner terlampir.

Kesedian Bapak/Ibu tentu memberikan manfaat yang sangat besar bagi peningkatan kualitas aksesabilitas masyarakat dan pengembangan MK.

Atas kesediaan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih dan penghargaan sedalam-dalamnya.

TIM SURVEI INDEKS AKSESABILITAS MASYARAKAT TERHADAP
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Selengkapnya